... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Larangan Hijab Siswa di SD Thailand Selatan, Memicu Konflik Tak Usai Jeda

Foto: Pelajar muslimah di Patani.

KIBLAT.NET, Patani – Sebuah sekolah dasar di Thailand Selatan melarang pemakaian hijab oleh siswa Muslimah Patani. Sentimen anti-Islam semakin membesar di Thailand, dan kali ini, dari semua tempat, di empat provinsi Thailand selatan.

Muslim Patani, yang berjumlah sekitar 10 persen dari total penduduk Thailand yang mayoritas beragama Budha, telah lama mengeluhkan diskriminasi yang diterimanya dalam dunia pekerjaan dan pendidikan di bawah praktek pemerintahan junta militer saat ini.

Pihak pengelola dan guru di Sekolah Anuban Pattani, sebuah Sekolah Dasar terletak di tengah kota provinsi Pattani telah mengeluarkan surat keputusan melarang pemakaian jilbab, atau jilbab Muslim di kelas, pada (21/5/2018) yang lalu. Rektor sekolah mengatakan membiarkan praktik semacam itu akan melanggarkan undang surat tentang sebuah sekolah yang berdasarkan Buddha.

Namun, Departemen Pendidikan akhirnya memberikan keputusan membolehkan para mahasiswa Muslim di sebuah sekolah di Propinsi Pattani dengan memberi memberi lampu hijau bagi siswa Muslim di sana untuk mengenakan jilbab dan celana panjang sesuai dengan aturan agama mereka.

Situasi semakin dilema, meskipun Departemen Pendidikan dan petugas sekolah tersebut mencabut surat larangan hijab di sekolah tersebut pada hari kemudian.  Demikian malah muncul sebuah aksi yang memicu ketegangan antar agama dilakukan oleh sekelompok biksu dan sekelompok warga Buddha di Wat Puang Aram, pada (23/5/2018).

Seperti dilansir dari Thairath, mereka menyerukan tetap larangan jilbab di sekolah tersebut dengan alasan jilbab tidak sejalan dengan disiplin sekolah yang berdasarkan sekolah Buddha.

Kendati demikian hal ini bahkan menjadi masalah yang besar tentang intoleran dan diskriminasi antar agama.  Thailand melewati fase Islamofobia ini dua dekade lalu dan pemerintah pusat terlibat dan menyelesaikan masalah tentang jilbab Muslim dengan meloloskan undang-undang untuk mengakomodasi keinginan Muslim Thailand dan Muslim Thailand Selatan.

Wilayah selatan Thailand menjadi saksi bisu bentrokan selama 14 tahun antara pasukan militer Thailand dan kelompok militan Muslim Melayu. Sebelum dicaplok pada 1909 silam, tiga provinsi paling selatan Thailand seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat merupakan bagian dari kesultanan Muslim Melayu yang independen.

Insiden di Patani tersebut adalah sebuah penegasan bahwa negara Gajah Putih itu tidak dapat mengatur dan menyelesaikan masalah dalam toleransi sesama, hormat, dan rekonsiliasi. malah semakin mengobarkan api konflik yang kian membara diantara warga Patani dan pemerintah Militer Thailand.

 

 

Kontributor: Johan Lamidin
Editor: Fajar Shadiq

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Beredar Undangan Israel untuk Gus Yahya Jadi Pembicara di Tel Aviv

Katib Aam PBNU KH Yahya Chalil Staquf berencana untuk datang ke Israel. Kedatangan itu memenuhi undangan dari The Israel Council on Foreign Relations menjadi pembicara.

Sabtu, 09/06/2018 16:53 0

Indonesia

Solidaritas Palestina Dituding Penyebab Terorisme, Ini Jawaban ACT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut bahwa solidaritas terhadap Palestina adalah salah satu penyebab terorisme. Menjawab hal itu, lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap mengungkapkan bahwa sejarah bangsa Indonesia masih memiliki hutang kepada Palestina.

Sabtu, 09/06/2018 16:25 0

Indonesia

Hanya Berbekal 2 Pucuk Senjata, Ali Kalora Lanjutkan Perjuangan Santoso

Ali juga berpesan kepada para pendukungnya agar jangan pernah berpikir untuk negosiasi ataupun menyerah. Ia mengungkapkan kondisi kelompok MIT yang hanya memiliki dua pucuk senapan melawan aparat yang beribu-ribu jumlahnya, tapi masih berjuang sampai saat ini.

Sabtu, 09/06/2018 16:13 1

Indonesia

Dari Hutan Poso, Mujahidin Indonesia Timur Rilis Video Berdurasi 2 Menit

Sejak kematian Santoso pada Juli 2016, lama tidak terdengar kabar dari Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok yang dimasukkan ke daftar teroris oleh pemerintah Indonesia ini muncul lagi dengan sebuah tayangann video yang beredar di media sosial

Sabtu, 09/06/2018 15:52 0

Opini

Matinya Keadilan, Suburnya Kediktatoran

Tidak heran bila masyakat menganggap rezim Jokowi begitu represif dan otoriter. Hal ini bisa dilihat dari penonaktifan seorang Guru Besar Fakultas Hukum dari UNDIP, Prof Suteki. Saat ini, Beliau menghadapi sidang kode etik atas dugaan keterkaitannya dalam HTI, sehingga pihak kampus memberhentikannya sementara dari jabatan Ketua Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas Hukum, dan Anggota Senat Akademik.

Sabtu, 09/06/2018 15:35 0

Artikel

Apakah Terorisme Negara Hanya Mitos?

Karena teror negara adalah masalah dunia yang utama dan terus tumbuh. Negara sekecil apapun lebih mempunyai kekuatan untuk melakukan teror dibanding organisasi teroris non-negara paling terampil sekalipun. Dan sejak perang dunia II hingga hari ini, kita masih terus menyaksikan berbagai teror yang disponsori negara terhadap etnis tertentu ataupun kelompok politik tertentu, dan mengakibatkan kematian

Sabtu, 09/06/2018 15:18 0

Opini

Di Balik ‘Manuver’ Israel Melarang Wisatawan Berpaspor Indonesia

Kebijakan ini disebut sebagai tindakan balasan atas pelarangan warga Israel berkunjung ke Indonesia setelah kekerasan yang dilakukan tentara Israel kepada warga Palestina.

Sabtu, 09/06/2018 14:57 0

Indonesia

Gantikan Kazakhstan, RI Terpilih Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Bersama Belgia, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan Jerman, Indonesia akan menjabat untuk periode 2019-2020.

Sabtu, 09/06/2018 07:07 0

Indonesia

Sebut Islam dan Melayu Penjajah, Cornelis Langgar Empat Pasal

Cornelis telah melanggar empat pasal sekaligus. Antaranya, Satu Pasal 160 tentang penghasutan, ancamannya enam tahun kemudian pasal 36 KUHP ancamannya sembilan tahun kemudian dia melanggar pasal 28 UU 11 tahun 2008 tantang ancaman transaksi dan elektronik ancamannya enam tahun dan denda satu milyar rupiah.

Jum'at, 08/06/2018 23:57 0

Indonesia

Pemerintah Awasi Kampus, KSHUMI: Representasikan Sistem Otoritarian

Ketua Umum Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan menegaskan bahwa langkah Menristekdikti menciderai HAM.

Jum'at, 08/06/2018 16:44 0

Close