... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Apakah Terorisme Negara Hanya Mitos?

Foto: Terorisme negara tak hanya mitos. Sejarahnya bermula dari situ.

KIBLAT.NET – Di akhir abad kedelapan belas, tepatnya di periode waktu 1793-1794, Prancis pernah mengalami masa-masa penuh ketakutan. Adalah Robespierre, yang menjadi penyebab segala ketakutan tersebut. Robespierre ketika menjadi penguasa Prancis menampilkan dirinya sebagai potret manusia yang kejamnya gak ketulungan, dia tak segan mengeksekusi siapapun yang dianggap membangkang dengan sebuah pisau raksasa yang dinamai guillotine.

Maximilian Robespierre adalah pemimpin partai Jacobin yang berisikan manusia-manusia radikal dan ekstrim, dengan basis politik yang dangkal. Mereka membentuk divisi khusus untuk mengeksekusi lawan-lawan politiknya dengan guillotine tanpa proses pengadilan. Pada kelanjutannya mereka menamai kebijakan ini sebagai “Terrorism” dan mereka pun menamai diri mereka sebagai “Terror”.

Hal ini juga merupakan awal mula istilah Terror menjadi populer di ruang publik, yang didefinisikan sebagai sebentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terorganisir. Karena itulah, kamus Oxford pertama kali mendeskripsikan terrorism sebagai tyrannical state behavior. Andaikan definisi tersebut masih bertahan, mungkin mayoritas pemerintah dunia pada hari ini sah-sah saja dilabeli sebagai teroris.

Namun seiring berjalannya waktu, istilah terrorism pada hari ini justru menghadirkan gambaran yang benar-benar berbeda dari definisi awalnya. Ketika mendengar istilah terrorism kita justru membayangkan sekelompok aktor non-negara yang dipenuhi rasa putus asa, dengan kekuatan dan sumber daya serba terbatas, tak segan-segan untuk nekad melakukan aksi kekerasan yang ngawur, brutal, dan mengerikan.

Gambaran tersebut sejatinya mulai menguat sejak deklarasi perang global melawan terorisme oleh George W. Bush pasca peristiwa 11 September. Sejak saat itu, para politisi dan penguasa di berbagai negara mulai sering menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi rakyat agar berpikir bahwa terorisme adalah perkara kriminal yang unik dan spesial. Mereka selalu bercerita di hadapan rakyat bahwa kelompok yang sedang mereka labeli sebagai teroris adalah sekumpulan psikopat berkepribadian keras, kaku, tidak beradab, dan menjadi ancaman bagi stabilitas masyarakat yang beradab. Karena itu kelompok tersebut tidak layak mendapat ruang untuk berdialog ataupun bernegosiasi. Dan pada akhirnya para pemimpin tersebut menekankan bahwa terorisme adalah masalah paling berbahaya di zaman ini.

Hasilnya bisa ditebak, demi keberlangsungan akan kehidupan yang cinta damai sebagian besar masyarakat menyatakan dukungannya terhadap respon kontraterorisme yang dilakukan oleh negara. Namun sedikit dari mereka yang sadar bahwa respon tersebut berdiri di atas landasan yang sangat rapuh, di mana respon tersebut tak mampu menjawab dengan baik beberapa pertanyaan krusial, semisal apa itu terorisme? Di mana titik perbedaannya dengan gerakan perlawanan yang sah? Apakah terorisme hanya dilakukan aktor non-negara? Apakah terorisme mutlak hanya dilakukan oleh kelompok Islam saja?

Lalu bagaimana dengan terorisme negara sebagaimana definisi awal terorisme. Ya studi mengenai hal tersebut memang masih ada, namun dewasa ini istilah terorisme negara seringkali hanya disematkan pada rezim totalitarian, adapun negara demokrasi liberal seolah disucikan dari label teroris. Para akademisi seolah mengabaikan fakta bahwa hingga hari ini negara masih menjadi sumber teror terbesar di muka bumi. Sebagai contoh, Departemen Luar Negeri AS mengestimasi bahwa jumlah kematian akibat terorisme transnasional (menurut kacamata amerika) secara global antara tahun 1975 hingga 2003 mencapai 13.971 jiwa.

BACA JUGA  Dihadiri Gus Yahya, Forum Yahudi Peringati 70 Tahun Berdirinya Israel

Angka tersebut tentu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kematian akibat terorisme negara, kita ambil saja satu contoh pada periode waktu yang berdekatan, represi pemerintah Indonesia di Timor Timur sejak tahun 1975 hingga 1999 telah menyebabkan kematian 200 ribu jiwa atau seperempat dari total populasi pada waktu itu. Fakta ini membuat siapapun sulit untuk membantah kesimpulan bahwa Negara mempunyai potensi teror jauh lebih mengerikan ketimbang aktor non negara manapun.

Pada akhirnya, bolehlah kita berasumsi bahwa jika seseorang memiliki legitimasi politik, mampu mengkomando pasukan militer dengan persenjataan kuat dan canggih, lalu mampu mendapatkan pengakuan dunia internasional, maka sebrutal apapun tindak tanduknya dirinya tak bisa disebut teroris. Pelabelan terorisme pun hari ini tak lagi berfokus pada metodologi, melainkan ideologi. Bukan pada apa yang dilakukan melainkan siapa yang melakukan, sembari mengabaikan jumlah korban yang jatuh. Kekejaman Bashar Assad di Suriah dan brutalnya intervensi militer Arab Saudi di Yaman sepi dari pelabelan terorisme. Sementara di sisi lain, seluruh dunia melabeli HTS dan AQAP sebagai teroris tanpa peduli dengan apa yang sedang mereka tawarkan.

Sayangnya, definisi terorisme ala AS sebagai pelopor kontraterorisme global justru memperkuat asumsi di atas. Departemen Luar Negeri AS dan CIA mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan yang dimotivasi secara politik yang dilakukan terhadap target non-kombatan oleh kelompok non-negara atau agen rahasia. Lain halnya dengan FBI, mereka mendefinisikan terorisme sebagai penggunan kekuatan dan kekerasan yang tidak sah secara hukum terhadap orang atau harta benda untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintahan, masyarakat sipil, atau segmen masyarakat lainnya, untuk mencapai tujuan politik atau sosial.

Memang definisi ala FBI ini nampaknya memberi celah kemungkinan adanya terorisme negara, namun kalimat “tidak sah secara hukum” menutup rapat-rapat celah tersebut. Karena dewasa ini rasanya sulit bagi aktor non negara manapun untuk mendapatkan sesuatu yang “sah secara hukum”.

Di samping itu, terdapat setidaknya tiga alasan yang sering kita jumpai dalam berbagai jurnal penelitian mengenai penolakan ide bahwa negara melakukan terorisme. Alasan pertama, negara dianggap mempunyai hak yang sah untuk menggunakan kekerasan, sementara aktor non-negara tidak. Alasan pertama ini berakar dari definisi negara ala Max Webber, yang menyatakan negara sebagai komunitas manusia dalam wilayah tertentu yang dapat mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah. Argumen ini tentu sangat berbahaya jika diadopsi oleh banyak negara, para penguasa akan seenak udelnya melabeli pihak yang tidak mereka suka sebagai teroris dan menekan mereka sekeras mungkin tanpa kekhawatiran akan datangnya tekanan internasional.

BACA JUGA  Yahya Staquf dan Benjamin Netanyahu Berjabat Tangan

Lalu alasan kedua, bahwa kekerasan yang dilakukan negara dianggap berbeda dengan terorisme non-negara karena korbannya tidak dipilih secara acak, dan mereka para korban tahu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari kekerasan negara, tidak sebagaimana kasus terorisme non-negara. Namun, pada kenyataannya aktor negara malah seringkali melakukan kekerasan secara acak, sementara aktor non-negara justru memilih targetnya secara spesifik, bukan acak. Penembakan Presiden Mesir Anwar Sadat, pengeboman kedubes AS di berbagai daerah, keruntuhan menara kembar WTC, dan penembakan editor majalah satir Charlie Hebdo bisa menjadi contoh yang baik bahwa aktor non-negara lebih spesifik dalam memilih targetnya.

Dan alasan ketiga, kekerasan negara bukanlah terorisme karena agen negara tidak mencari publisitas. Bahkan mereka cenderung menyembunyikan keterlibatan, tidak sebagaimana aktor non-negara yang memaksimalkan publisitas. Argumen ini tidak menyentuh akar masalah, karena publisitas sejatinya hanyalah sebuah cara berkomunikasi. Bagi aktor non-negara dengan segala keterbatasannya, publisitas adalah cara terbaik untuk mengirimkan pesan kepada audien. Sementara negara tidak membutuhkan itu, jenazah seorang preman yang ditemukan pada pagi hari tergeletak di pinggir jalan dengan lubang tembak di kepala sudah cukup memberi pesan kepada masyarakat akan pentingnya kekuasaan negara dan perlunya ketundukan total terhadapnya.

Maka dari itu, perlu bagi kita, siapapun yang masih mempunyai nurani untuk tetap adil sejak dalam pikiran ketika berbicara mengenai terorisme. Sekali lagi, teror adalah sebuah metodologi bukan ideologi. Hal ini perlu dicamkan baik-baik, kita tidak boleh membiarkan subjektifitas ini bertahan lama, kita tidak boleh membiarkan terorisme negara menjadi mitos dan dilupakan selamanya.

Karena teror negara adalah masalah dunia yang utama dan terus tumbuh. Negara sekecil apapun lebih mempunyai kekuatan untuk melakukan teror dibanding organisasi teroris non-negara paling terampil sekalipun. Dan sejak perang dunia II hingga hari ini, kita masih terus menyaksikan berbagai teror yang disponsori negara terhadap etnis tertentu ataupun kelompok politik tertentu, dan mengakibatkan kematian, cedera, serta penderitaan manusia yang berkali-kali lipat lebih besar dibanding aksi-aksi gerakan jihad apapun, di manapun, dan kapan pun.

 

Penulis : Rusydan Abdul Hadi

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Opini

Di Balik ‘Manuver’ Israel Melarang Wisatawan Berpaspor Indonesia

Kebijakan ini disebut sebagai tindakan balasan atas pelarangan warga Israel berkunjung ke Indonesia setelah kekerasan yang dilakukan tentara Israel kepada warga Palestina.

Sabtu, 09/06/2018 14:57 0

Indonesia

Gantikan Kazakhstan, RI Terpilih Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Bersama Belgia, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan Jerman, Indonesia akan menjabat untuk periode 2019-2020.

Sabtu, 09/06/2018 07:07 0

Palestina

(Foto) Ketika Tabung Gas Air Mata Israel Menancap di Wajah Abu Sabla

KIBLAT.NET, Gaza- Seorang pengunjuk rasa Palestina tak kuasa menahan sakit akibat tabung gas air mata...

Sabtu, 09/06/2018 06:38 0

Palestina

Kenakan Rompi Mendiang Putrinya, Ibunda Razan Al Najjar Jadi Relawan Medis

Ibunda mendiang Razan Al Najjar pada Jumat (08/06/2018) ikut menjadi sukarelawan medis, mengobati pengunjuk rasa yang terluka di perbatasan Gaza.

Sabtu, 09/06/2018 05:50 0

Indonesia

Sebut Islam dan Melayu Penjajah, Cornelis Langgar Empat Pasal

Cornelis telah melanggar empat pasal sekaligus. Antaranya, Satu Pasal 160 tentang penghasutan, ancamannya enam tahun kemudian pasal 36 KUHP ancamannya sembilan tahun kemudian dia melanggar pasal 28 UU 11 tahun 2008 tantang ancaman transaksi dan elektronik ancamannya enam tahun dan denda satu milyar rupiah.

Jum'at, 08/06/2018 23:57 0

Arab Saudi

Pengadilan Saudi Vonis Mati Empat Sel Teroris Iran

"Para teroris dilatih di kamp-kamp di Iran dan berencana untuk membunuh tokoh-tokoh terkemuka," tambah media itu.

Jum'at, 08/06/2018 16:50 0

Indonesia

Pemerintah Awasi Kampus, KSHUMI: Representasikan Sistem Otoritarian

Ketua Umum Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan menegaskan bahwa langkah Menristekdikti menciderai HAM.

Jum'at, 08/06/2018 16:44 0

Australia

Pasukan Australia Dilaporkan Terlibat Kejahatan Perang di Afghanistan

Penyelidikan, yang dilaporkan oleh Fairfax Media menyebutkan, beberapa tentara Australia terlibat dalam kekerasan yang tidak sah dan ilegal selama operasi yang mengabaikan HAM.

Jum'at, 08/06/2018 16:16 0

Amerika

Pentagon Berencana Kurangi Jumlah Pasukan Khusus di Afrika

Para pejabat Pentagon dilaporkan tengah berdebat di internal mereka mengenai seberapa besar kekuatan pasukan khusus AS yang harus dikerahkan di Afrika.

Jum'at, 08/06/2018 15:45 0

Indonesia

Indonesia Bersaing dengan Maladewa untuk Jadi Anggota DK PBB

Indonesia hari ini (08/06/2018) akan melewati voting atau pemilihan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB)

Jum'at, 08/06/2018 15:23 0

Close