Pemerintah Awasi Kampus, KSHUMI: Representasikan Sistem Otoritarian

KIBLAT.NET, Jakarta- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan meminta rektor di seluruh perguruan tinggi untuk mendata nomor handphone dan media sosial mahasiswa hingga dosen dalam rangka mencegah radikalisme di kampus.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan menegaskan bahwa langkah Menristekdikti menciderai HAM. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan negara yang menganut sistem otoritarian.

“Upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Menristekdikti dengan mengawasi kampus, dosen dan mahasiswa telah mencederai, merusak dan mengambil Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap ini merepresentasikan negara dijalankan dalam sistem otoritarian,” katanya kepada Kiblat.net melalui keterangan tertulis pada Rabu (08/06/2018).

Atas tindakan Menristekdikti tersebut, KSHUMI juga telah melapor ke Komnas HAM. Ia meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan teguran kepada pemerintah agar tidak melakukan pembunuhan karakter terhadap intelektual yang kritis.

“Namun, dengan menciptakan kultur dialektika wacana publik yang lebih egaliter dan adil, sehingga akan lebih mencerdaskan masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Kampus adalah lembaga sivitas akademika, tempat mendiskusikan berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang. Menurutnya, kampus memiliki kebebasan mimbar akademik dan wibawa keilmuan untuk menyatakan secara terbuka atas berbagai wacana, ideologi, ilmu pengetahuan dan persoalan-persoalan masyarakat dan negara.

“Maka seharusnya jika ada permasalahan di kampus, penyelesaiannya dengan diskusi dan tukar pikiran. Bukan malah mengawasi sosial media,” ucapnya.

BACA JUGA  Innalilahi, Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat