Kekerasan terhadap Radar Bogor, Pakar Hukum: Langgar Tindak Pidana

KIBLAT.NET, Sukoharjo – Pakar Hukum Unversitas Juanda Bogor Muhammad Taufik menilai kekerasan massa terhadap kantor berita Radar Bogor sebagai bentuk persekusi. Lebih jauh, ia menyatakannya sebagai tindakan premanisme.

“Cara tersebut merupakan tindakan persekusi yang merupakan tindakan main hakim sendiri dengan memaki-maki menganiaya staf redaksi Bogor dan merusak fasilitas milik redaksi Radar Bogor,” ungkapnya dalam konferensi pers dengan awak media seusai acara buka bersama dengan anggota Peradi Sukoharjo di Hotel Aziza pada Kamis (07/06/2018).

Kekerasan oleh sekelompok massa yang diduga anggota PDIP terhadap Radar Bogor dipicu tulisan berjudul ‘Ongkang-ongkang kaki dapat 112 juta’ terkait gaji kepala BPIP. Menurut Taufik, para pelaku telah melanggar tindak pidana pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan dalam KUHP pasal 368, Pasal 351 dan pasal 170. Sedangkan perusakan alat-alat kantor merupakan bentuk pelanggaran pasal 406 ayat 1 KUHP.

“Jadi polisi bisa bertindak tanpa harus ada laporan atau pengaduan dari korban sebagai upaya penerapan process of law. Ini merupakan salah satu ciri dalam negara hukum di Indonesia,” ujarnya.

Taufik menegaskan tindakan itu juga dapat mengancam kebebasan pers. Seharusnya massa simpatisan PDIP yang merasa dirugikan atas pemberitaan Radar Bogor melakukan dengan upaya somasi atau membuat pengaduan ke Dewan Pers selaku lembaga yang berwenang memberikan sanksi kode etik kepada jurnalis.

“Lembaga pemberitaan pers sangatlah dilindungi di Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyebarluaskan gagasan dan informasi diatur didalam pasal 4 UU 40 tahun 1999 tentang pers,” pungkasnya.

BACA JUGA  Din Syamsuddin Nilai Pemanggilan Anies Oleh Polisi Tak Wajar

Reporter: Reno Alfian
Editor: M. Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat