... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Fahri Hamzah: THR Jadi Manuver Politik Pusat, Kasihan Rakyat Jadi Korbannya

Foto: Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

KIBLAT.NET, Jakarta – Perubahan alokasi anggaran oleh eksekutif dilevel apapun, tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus disepakati bersama DPR. Perubahan alokasi anggaran ditingkat pusat itu tidak mengikat APBD, yang memiliki mekanisme tersendiri yang independen dari pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (07/06/2018), menyikapi  penerbitan PP soal menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri, yang dikeluhkan sejumlah Kabupaten dan Kota.

Pasalnya, untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 Kabupaten dan Kota dapat menyelaraskan waktu pembayaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan dalam hal ini akan ditanggung oleh APBD setempat.

Melanjutkan pernyataanya, Fahri menyatakan bahwa apabila pemerintah pusat ingin membuat keputusan atau kebijakan yang mengikat lembaga lain, tidak bisa serta merta, tetapi harus melalui mekanisme.

“Itu lah sebabnya, harusnya THR itu jangan jadi isu politik, tetapi harusnya jadi isu kesejahteraan rakyat yang secara reguler ditetapkan melalui UU dan APBN serta APBD,” cetusnya.

Sebab kalau kemudian jadi isu politik, sebut Fahri, ini lah jadinya seperti sekarang, berantakan semuanya karena daerah tidak bisa serta merta mengeluarkan anggarannya sebagaimana yang diminta pemerintah pusat.

“Mengapa? Karena tidak semua daerah mempunyai kapasitas viskal yang memadai untuk membiayai pencitraan yang dibuat pemerintah itu,” tambah politisi dari PKS itu lagi.

BACA JUGA  Pakar Pidana Kritik Perbedaan Sikap Jokowi Soal RKUHP dan RUU KPK

Diingatkan Fahri, mekanisme alokasi dana dalam negara itu paling rumit, karena itu itu harus dipertanggungjawabkan rupiah per rupiah, jadi tidak boleh sembarangan, memang harus dasarnya UU. Oleh sebab itu, ia meminta kalau bisa itu diregulasi dengan baik supaya jadi tradisi, dan bukan menjadi manuver politik.

“Tapi yang ini, kelihatan betul motifnya dari awal konsepnya nggak jelas. Mau bagi, ternyata uangnya nggak ada. Akhirnya narik diri, suruh daerah, sementara daerah nggak punya uang. yang begini ini, jadinya bikin rusak dan membuat kesal karena akhirnya tidak merata. Kalau THR jadi manuver poitik kasihan rakyat, sudah dijanjiin tenyata nggak dapet,” ujarnya.

Padahal, masih menurut Fahri, kalau bisa itu diregulasi dengan baik, bisa  menjadi tradisi rutin pemerintah dalam mendorong sektor usaha agar ada insentif bagi para pekerja dan birokrat. Selain itu, Fahri menyarankan agar pejabat dengan latar belakang politis tak usah diberi THR. Menurutnya, yang layak menerima THR adalah orang yang permanen kerjanya seperti buruh, birokrat, PNS-PNS, termasuk pekerja jurnalistik, itu yang rutin-rutin kerjanya dari hari ke hari.

“Kalau politisinya, nggak usah diberi THR. Begitu juga dengan pimpinan daerah seperti gubenur, wakil gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD, DPR RI, pejabat setingkat menteri, presiden dan wapres, itu nggak perlu THR. Karena, kita ini nggak permanen,” sebut anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

BACA JUGA  BMKG Klaim Lakukan Antisipasi Sebelum Kebakaran Hutan

Diketahui sebelumnya. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Dan ada yang istimewa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, yakni THR tahun ini akan diberikan pula kepada pensiunan.

Pemerintah Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, namun juga bagi peningkatan kinerja.

“Kita juga berharap ada peningkatan kinerja ASN (aparatur sipil negara) dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” ujar Jokowi.

Reporter: Qoid
Editor: Syafi’i Iskandar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suara Pembaca

Semarak Senyum Lebaran Solidaritas Muslim 2018

KIBLAT.NET, Sukoharjo – Alhamdulillah, atas izin Allah santunan Senyum Lebaran 2018 sementara terlaksana di dua...

Kamis, 07/06/2018 15:15 0

Yaman

Pejabat Intelijen Yaman Diculik Kelompok Bersenjata di Depan Rumahnya

Pejabat resmi kepolisian mengatakan telah terjadi penculikan terhadap seorang petinggi dinas intelijen Yaman oleh sekelompok pria bersenjata.

Kamis, 07/06/2018 15:00 0

Irak

Bom Guncang Kampung Syiah di Baghdad

Sumber medis di rumah sakit "Al-Imam" yang berada dekat lokasi ledakan menungkapkan bahwa rumah sakit menerima 10 mayat dan 21 orang terluka akibat ledakan di dekat kuil yang disucikan Syiah itu.

Kamis, 07/06/2018 11:37 0

News

Maroko Bubarkan Ibadah I’tikaf di 12 Masjid

"Di tengah keterkejutan warga, otoritas keamanan melakukan intervensi di kota-kota di timur, dengan malam-malam pertama di sepuluh hari terakhir Ramadan (Selasa), untuk mencegah I'tikaaf," jelas JAI.

Kamis, 07/06/2018 09:47 0

Suriah

Universitas Turki Buka Cabang di Wilayah Oposisi Suriah

Harran University, yang terletak di provinsi Shanli Orfa, mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan untuk membuka cabang di daerah Al-Bab untuk melayani siswa di kota-kota yang kendali Turki itu.

Kamis, 07/06/2018 08:49 0

Video News

Latihan Memanah dan Kerja Kemanusiaan, Dapat Dijerat UU Terorisme?

Latihan Memanah dan Kerja Kemanusiaan, Dapat Dijerat UU Terorisme? Misalnya pada Pasal 12B dan 12B. Ada term “pelatihan lain” selain pelatihan militer yang akan dikaitkan dengan tindakan terorisme. Mungkinkan latihan memanah dapat juga dijerat? Kerja kemanusiaan di wilayah konflik?

Kamis, 07/06/2018 08:45 0

Afrika

Sudan Akhiri Hubungan Militer dengan Korut

Sementara Sudan masih masuk dalam daftar embargo senjata karena dituduh mensponsori kegiatan terorisme.

Kamis, 07/06/2018 08:01 0

China

Amankan Kepentingan Strategis, China Perkuat Kehadiran Militer di Afrika

"Salah satu cara China membentengi investasinya di Afrika adalah dengan secara bertahap mengambil peran aktif di PBB," kata Theodor Neethling, yang mengepalai departemen studi politik di Universitas Negara Bebas di Afrika Selatan.

Rabu, 06/06/2018 17:00 0

Palestina

Israel Klaim Penembakan Razan Al-Najjar Tak Disengaja

Militer Israel pada Selasa (06/06/2018) mengatakan bahwa pasukannya tidak sengaja menembak seorang relawan medis Palestina, Razan Al-Najjar.

Rabu, 06/06/2018 16:54 0

Video News

Solidaritas Palestina Harusnya Difasilitasi Pemerintah

Solidaritas Palestina Harusnya Difasilitasi Pemerintah. Tuduhan tersebut, menurut anggota DPR-RI, Muhammad Syafi’i, sebagai kekeliruan dari pemerintah. Pemerintah justru seharusnya memfasilitasi masyarakat yang bersemangat untuk peduli terhadap masalah kemanusiaan.

Rabu, 06/06/2018 15:30 0

Close