... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

An-Nashr Institute: Rezim Gunakan Instrumen Hukum sebagai Alat Pukul Lawan Politik

Foto: Direktur An-Nashr Institute, Munarman

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur An-Nashr Institute, Munarman memberikan sorotan terkait perubahan UU Ormas yang diawali lahirnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ia memandang bahwa perubahan UU Ormas digunakan untuk mengendalikan lawan politik Rezim yang sedang berkuasa saat ini.

Munarman menjelaskan dalam proses UU Ormas tahun 2013 saat itu rezim yang berkuasa sangat mematuhi demokrasinya, sehingga UU dibuat sesuai dengan keyakinan demokrasinya. Proses hukum harus melewati proses peradilan yang rumit hingga suatu ormas dapat dibubarkan.

“Akan tetapi ketika rezim berganti, Rezim ini melihat bahwa proses hukum pembubaran ormas melalui pengadilan akan menyulitkan rezim untuk mengendalikan yang dianggap musuh-musuh politik mereka. Sehingga UU Ormas yang ada diterpedo dengan Perppu Ormas,” katanya dalam diskusi publik ‘Jelang Putusan MK Atas Pengujian UU Ormas: Kemungkinan dan Dampaknya Bagi Ormas dan Dakwah Islam di Indonesia’, di Hotel Grand Alia Cikini, Jakarta, Jum’at (01/06/2018) lalu.

Ia menilai Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 sebenarnya telah sesuai dengan keyakinan demokrasi. Berbeda dengan Perppu Ormas yang berisi sebaliknya. Munarman mencontohkan kasus sidang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai upaya Rezim dalam menghadapi lawan politiknya.

“Ini anomali, sehingga kita mengajukan Perppu ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah upaya menguji apakah negara ini dalam hal ini hakim-hakim MK sungguh-sungguh menganut keyakinan demokrasi,” ujarnya.

BACA JUGA  Haji 2020: Saudi Setujui Usulan Indonesia Soal Pembatas Jamaah Laki-Laki dan Perempuan di Tenda Mina

Munarman menganalisis dari sidang MK yang telah berlangsung, pihak pemerintah dan DPR tidak berani menghadirkan ahli, hanya keterangan tertulis. Berbanding terbalik dalam sidang gugatan HTI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ahli pemerintah berbondong-bondong hadir.

“Di PTUN mereka membicarakan kepentingan, mereka anggap HTI sebagai sasaran tembak yang layak jadi bulan-bulanan. Justru di PTUN mereka mengadili syariat Islam. Ini penempatan permainan cluster pertarungan politik mereka, ini yang harus kita ketahui,” ungkapnya.

Munarman mengingatkan bahwa PTUN hanya berwenang mengadili dua aspek saja; aspek prosedural apakah si pejabat tata usaha negara itu yang mengambil keputusan sudah menjalankan prosedur dan aspek yang diadili adalah pejabat tata usaha negara itu.

“Ini tidak sesuai yang diadili malah HTI-nya, bukan pejabat tata usaha negaranya. Maka ini nanti bisa diuji dengan mengajukan kasasi. Saat ini justru Rezim ini berusaha menjalankan otoritas sesuai kewenang dan menghukum musuh politik melalui instrumen hukum. Jadi hukum saat ini menjadi alat pukul,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Munarman menjelaskan akar rusaknya sistem demokrasi Indonesia yang notabene masih disetir oleh Barat. Sehingga struktur politik (sekuler), ekonomi (kapitalisme) dan sosial budaya (hedonisme) harus kompatibel dengan peradaban Barat. Termasuk struktur hukumnya. Menurutnya proyek besar ini dilakukan oleh orang-orang di Indonesia sendiri.

“Secara politik ada persamaan kepentingan antara peradaban barat dengan kapitalis lokal ini. Mereka juga menganggap kelompok yang memperjuangkan Islam ini sebagai potensi musuh yang mesti dikendalikan atau dimusnahkan bila perlu. Hal itu menjadi semangat rezim melahirkan UU Ormas dan Perppu Ormas berawal dari pembubaran HTI,” pungkasnya.

BACA JUGA  PKS Berharap Polemik Kepulangan Habib Rizieq Segera Selesai

Reporter: Hafidz Syarif
Editor: M. Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Qatar

Menteri Pertahanan: Setahun Setelah Blokade, Qatar Menjadi Lebih Kuat

Menteri Pertahanan Khalid bin Mohammed Al-Attiyah mengatakan blokade itu bertujuan untuk melemahkan ekonomi dan posisi Qatar di dunia, tetapi gagal.

Ahad, 03/06/2018 15:51 0

Afghanistan

Taliban Bantah Klaim Jenderal Nicholson Soal Dialog dengan Pemerintah Afghan

Dalam pernyataan sikap resminya pada hari Kamis (31/05/2018), juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menyebut pernyataan Jenderal John Nicholson tersebut “tidak berdasar”.

Ahad, 03/06/2018 15:17 0

Artikel

Facebook Semakin Dijauhi Kalangan Remaja, Ke Mana Mereka Beralih?

Hanya dalam tiga tahun, persentase remaja yang menggunakan Facebook turun 20 persen, mencapai 51 persen pada 2018.

Ahad, 03/06/2018 13:52 0

Video Kajian

Hakikat Sabar Untuk Meninggalkan Maksiat

KIBLAT.NET – Hakikat Sabar Untuk Meninggalkan Maksiat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhu mengatakan bahwa sabar...

Ahad, 03/06/2018 13:29 0

Yaman

Kritik AQAP untuk Bin Salman: Sekularisasi Buka Jalan Degradasi Moral di Saudi

"Tanda-tanda lain degradasi termasuk konser harian, pemutaran film, dan pertunjukan sirkus," kata kelompok itu menambahkan.

Ahad, 03/06/2018 13:20 0

Amerika

Ahli PBB: Amerika Menjadi Lebih Miskin di Bawah Pemerintahan Trump

Kemiskinan di Amerika Serikat meluas dan mendalam di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakannya bertujuan untuk menekan jutaan orang miskin, di sisi lain memberi penghargaan kepada orang kaya.

Ahad, 03/06/2018 13:01 0

Suriah

Rezim Suriah Berikan Kewarganegaraan Untuk 2 Juta Warga Iran

KIBLAT.NET – Seorang penulis Lebanon Ahmad Ayyash mengungkapkan informasi menarik tentang dukungan Presiden Suriah Bashar...

Jum'at, 01/06/2018 13:10 0

Myanmar

Setelah Militer, Israel-Myanmar Jalin Kerja Sama Bidang Pendidikan

Israel dan Myanmar telah menandatangani perjanjian kerja sama mengenai program pendidikan, termasuk kurikulum tentang Holocaust.

Jum'at, 01/06/2018 11:30 2

Analisis

Menelisik Rumor Putra Mahkota Arab Saudi Tertembak Mati

Menelisik Rumor Putra Mahkota Arab Saudi Tertembak Mati. 4 pekan tak muncul sejak insiden 22 April 2018, Putra Mahkota Arab Saudi, Bin Salman diduga telah meninggal akibat luka tembak. Ada pula yang mengaitkan peristiwa ini dengan hadits palsu tentang huru-hara malam Jumat purnama Ramadhan tahun ini

Jum'at, 01/06/2018 10:55 0

Rilis Syamina

Laporan Syamina: Melucuti Keprajuritan Orang Jawa

Orang Jawa termasuk bangsa atau suku yang terkenal dalam keterampilan perangnya di seluruh Nusantara sejak dahulu kala.

Jum'at, 01/06/2018 10:20 0

Close