... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

UU Antiterorisme Baru Akan Jerat Pekerja Medis? Ini Jawaban DPR

Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil

KIBLAT.NET, Jakarta – Pasal 12 a dalam hasil revisi UU Antiterorisme dinilai dapat menjerat lembaga kemanusiaan yang memberikan bantuan medis di daerah konflik.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menjelaskan tak menampik hal itu. Ia memaparkan bahwa jika tim medis tersebut tidak membantu teroris, maka tidak dapat dijerat dengan UU tersebut.

“Sebenarnya tim medis atau sekelompok orang yang membantu teroris, itu kena. Tapi kalau tim medis resmi yang diakui oleh negara itu misinya kemanusiaan, bukan terorisme. Jadi tidak kena,” katanya kepada Kiblat.net di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/05/2018).

Politisi PKS ini juga mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan konsolidasi. Tujuannya untuk menyamakan persepsi setelah UU terorisme ini selesai.

“Jangan sampai nanti TNI beda, polisi beda, LPSK beda. Jadi masingpmasing lembaga menyamakan cara pandang mereka, bagaimana mereka melihat norma-norma dalam UU ini,” tuturnya.

Oleh sebab itu, sambung pria asal Aceh ini, sebelum undang-undang disosialisasikan kepada pemangku kepentingan, yang paling penting adalah konsolidasi.

Sementara itu, bunyi Pasal 12A dalam UU Antiterorisme yang baru saja disahkan oleh DPR adalah sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

BACA JUGA  Ucapan Abu Janda Diduga Langgar UU ITE dan Penistaan Agama

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: M. Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suriah

Rezim Suriah Berikan Kewarganegaraan Untuk 2 Juta Warga Iran

KIBLAT.NET – Seorang penulis Lebanon Ahmad Ayyash mengungkapkan informasi menarik tentang dukungan Presiden Suriah Bashar...

Jum'at, 01/06/2018 13:10 0

Myanmar

Setelah Militer, Israel-Myanmar Jalin Kerja Sama Bidang Pendidikan

Israel dan Myanmar telah menandatangani perjanjian kerja sama mengenai program pendidikan, termasuk kurikulum tentang Holocaust.

Jum'at, 01/06/2018 11:30 2

Analisis

Menelisik Rumor Putra Mahkota Arab Saudi Tertembak Mati

Menelisik Rumor Putra Mahkota Arab Saudi Tertembak Mati. 4 pekan tak muncul sejak insiden 22 April 2018, Putra Mahkota Arab Saudi, Bin Salman diduga telah meninggal akibat luka tembak. Ada pula yang mengaitkan peristiwa ini dengan hadits palsu tentang huru-hara malam Jumat purnama Ramadhan tahun ini

Jum'at, 01/06/2018 10:55 0

Rilis Syamina

Laporan Syamina: Melucuti Keprajuritan Orang Jawa

Orang Jawa termasuk bangsa atau suku yang terkenal dalam keterampilan perangnya di seluruh Nusantara sejak dahulu kala.

Jum'at, 01/06/2018 10:20 0

Palestina

Produsen Senjata Amerika Dirikan Sekolah TK di Israel, Ada Apa?

Salah satu perusahaan produsen senjata terbesar di dunia saat ini, Lockheed Martin, dilaporkan sedang membuka kantor cabang di Yerusalem dalam rangka memberikan program pendidikan bagi anak-anak sejak usia 5 tahun.

Jum'at, 01/06/2018 10:06 0

Libya

Mufti Libya Seru Demonstrasi Besar-besaran Tolong Derna

Ghiryani menjelaskan bahwa warga derna mencari perlindungan dari perang dilancarkan pada mereka dan mereka bersedia rekonsiliasi. Menolong mereka menghadapi permainan internasional yang ingin menghancurkanya Libya hukumnya wajib baik menurut undang-undang terlebih menurut dalil.

Jum'at, 01/06/2018 08:12 0

Palestina

Israel Sebut Larangan WNI ke Al Quds sebagai Pembalasan

Larangan itu dimaksudkan sebagai balasan atas kebijakan Indonesia yang menangguhkan visa bagi warga Israel pasca kekerasan di perbatasan yang menewaskan puluhan warga Palestina.

Kamis, 31/05/2018 15:09 0

Konsultasi

Hukum Puasa Bagi Wanita yang Enggan Berhijab

Jika seorang wanita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sementara dia tidak mau menggunakan jilbab saat keluar dari rumahnya, apakah puasanya sah?

Kamis, 31/05/2018 15:07 0

Palestina

Israel Resmi Larang WNI Kunjungi Al Quds

Kebijakan itu terlampirkan dalam surat Kementerian Pemantauan Perbatasan Imigrasi Israel dan berlaku setelah 9 Juni 2018.

Kamis, 31/05/2018 14:35 0

Eropa

Terus Tindas Warga Sipil, UE Perpanjang Sanksi terhadap Rezim Assad

Terus Tindas Warga Sipil, UE Perpanjang Sanksi terhadap Rezim Assad. Penindasan berlanjut oleh rezim Assad terhadap penduduk sipil menjadi alasan untuk memperpanjang sanksi. Pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels setuju untuk menjatuhkan sanksi terhadap rezim Basyar Assad hingga 1 Juni 2019

Kamis, 31/05/2018 14:01 0

Close