... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Terhimpun Kata Sepakat, DPR Sahkan UU Antiterorisme

Foto: Sidang paripurna RUU Terorisme di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (25/05/2018).

KIBLAT.NET, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan hasil Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut disahkan langsung dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/05/2018).

“Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui untuk disahkan sebagai undang-undang?” tanya Agus yang kemudiaan diikuti kata ‘sepakat’ seluruh anggota dewan yang hadir.

Dari pantauan Kiblat.net, peserta yang hadir tak sampai 50 orang. Persetujuan peserta rapat dilakukan setelah sebelumnya Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii terlebih dahulu membacakan poin dalam Undang-undang Tindak Pidana Anti Terorisme yang baru.

“Terdapat penambahan banyak substansi pengaturan dalam RUU tentang Tindak Pidana Terorisme untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” ungkapnya.

Secara umum, Undang-undang Tindak Pidana Anti Terorisme yang baru disahkan memuat hal-hal berikut:

A. Adanya perubahan signifikan terhadap sistematika UU Nomor 15 Tahun 2003, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan kemudian soal Peran TNI yang itu semua baru dari Undang-Undang sebelumnya.

B. Adanya perubahan esensi dari UU Nomor 15 Tahun 2003, RUU saat ini mengatur hal secara komprehensif, tidak hanya bicara soal pemberantasan tapi juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan pengawasan

BACA JUGA  Jadi Tersangka Kasus ITE, Jack Boyd Lapian Tak Ditahan

C. Memperjelas penafsiran delik-delik yang berpotensi multitafsir atau ‘karet’. Hal ini sesuai dengan Prinsip-prinsip umum hukum pidana dan statuta roma tentang Mahkamah pidana Internasional (international criminal court 1998 dimana menyatakan bahwa definisi mengenai kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi.

D. Menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan pada Pasal 12B

E. Menghapus Pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang di tempat dan lakasi tertentu selama 6 bulan untuk pencegahan yang semula diatur pada Pasal 43A f Menambah ketentuan bahwa dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan tersangka pidann terorisme harus dilakukan dengan menjungjung prinsip-prinsip Hak asasi manusia terduga diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. (Pasal 28 ayat (3)

G. Menambah ketentuan pidana bagi pejabat yang melanggar ketentuan (Pasal 28 ayat (4)

H. Menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula di UU 15 tahun 2003 hanya mengatur mengenai kompensasi dan restitusi saja, kini RUU telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan pemberian kompensasi (Pasal 35A, Pasal 36, Pasal 36A dan Pasal 36B)

I. RUU mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum RUU ini disahkan (Pasal 43l)

BACA JUGA  Buang-buang Energi, Pakar Hukum Minta RUU HIP Dibatalkan

J. Menambah ketentuan pencegahan. Dalam konteks ini, pencegahan terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi dan deradikalisasi (Pasal 43A, 43B, 43C dan 43D)

K. Menambah ketentuan mengenai kelembagaan dengan memasukan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Pasal 43E, 43F,43G, 43H)

L. Menambah ketentuan pengawasan yang dibentuk dan terdiri dari anggota DPR (Pasal 43Il

M. Menambah ketentuan pelibatan TNI yang dalam hal pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Presiden (Pasal 43J)

n. Menambah ketentuan mengenai definisi terorisme (Pasal 1 angka 1). Dimana disetujui secara aklamasi, definisj yang baru adalah :

o. Mengubah ketentuan kejahatan politik dalam Pasal 5, dimana mengatur bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari kejahatan politik yang tidak dapat di ekstradisi. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris (Pasal 5)

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Tazkiyah

Antara Hadiah dan Sogokan

Umar menjawab,"Hadiah di zaman Rasulullah adalah hadiah yang sebenarnya, sedangkan hadiah di zaman kita ini adalah duri."

Jum'at, 25/05/2018 12:00 0

Video News

Diskusi Publik: Terorisme dan Upaya Sekuritisasi Kebijakan

Diskusi Publik: Terorisme dan Upaya Sekuritisasi Kebijakan. Rekaman utuh diskusi publik bertema Terorisme dan Upaya Sekuritisasi Kebijakan. Acara digelar oleh Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI) pada Selasa, (22/05) di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat.

Jum'at, 25/05/2018 10:05 0

Manhaj

Fase Jihad Rasul: Diizinkan untuk Berperang

Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah. Ketika Madinah sudah menjadi tempat yang aman bagi umat Islam, ketika jumlah kaum muslimin sudah banyak dan memiliki kekuatan,

Jum'at, 25/05/2018 10:00 0

Afrika

Sepuluh Anggota Al-Sabab Terbunuh dalam Serangan Udara AS

Al Shabaab didirikan pada 2004. Gerakan perjuangan mengusung ideologi jihad ini terkait Organisasi Al-Qaeda. Mereka berupaya mengubah rezim Somalia ke sistem negara Islam.

Jum'at, 25/05/2018 10:00 0

Opini

Tayangan Ajaib Ala Bulan Suci Ramadhan

Suasana Ramadhan sungguh ajaib, mengubah pribadi muslim jauh lebih taat dari bulan-bulan sebelumnya. Program program TV pun disesuaikan bagaimana permintaan pemirsa. G

Jum'at, 25/05/2018 09:49 0

Turki

Partai AKP: Turki Terus Berupaya Bentuk Pemerintahan Baru di Suriah

“Ankara terus mengupayakan kepemimpinan baru dan legitimasi di Suriah dan bertujuan mengembalikan hubungan negara tetangga serta kerjasama dengan Suriah baru,” kata Partai yang dipimpin oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini, Kamis.

Jum'at, 25/05/2018 09:13 0

Afrika

Milisi Haftar Tuduh IM Sokong Pejuang Derna, Ini Fakta Sebenarnya

“Pasukan kami cukup untuk menghadapi mereka di dalam maupun di luar Derna,” ancam Mismari.

Jum'at, 25/05/2018 08:23 0

Manhaj

Karakter Umat Pilihan: Tunduk Kepada Aturan Allah

Keikhlasan dan Keteguhan dalam berjuang lahir dari konsekuensi iman yang mereka yakini secara jujur. Tidak seperti orang-orang munafik. Bagi mereka, konsekuensi Iman itu tidak bisa dijalankan dengan cara setengah-setengah

Jum'at, 25/05/2018 03:34 0

Afghanistan

Operasi Al Khandaq Dijalankan Taliban di 34 Provinsi di Afghanistan

Laman FDD's The Long War Journal baru-baru ini mengeluarkan laporan berkenaan perkembangan operasi Al Khandaq yang diluncurkan Taliban awal Mei ini.

Kamis, 24/05/2018 18:35 0

Afrika

Pertempuran Sengit Meletus di Derna, Libya Timur

Milad Al-Zarawy, nama jubir TNL, mengatakan bahwa pertempuran meletus di sisi tenggara Derna. Pertempuran pada Rabu itu merupakan pertempuran paling sengit dalam kampanye militer di kota yang dikuasai gerilyawan Islamis itu.

Kamis, 24/05/2018 16:30 0

Close