Aktivis HAM Tuduh Mauritania Jalin Kesepakatan dengan Jihadis

KIBALT.NET, Nouakchott – Aktivis HAM Mauritania, Maryam Binti Al-Syaikh, mengungkap fakta bahwa rezim Mauritania bekerja sama dan berkoordinasi dengan gerakan jihadis Organisasi Al-Qaidah di Wilayah Islam Maghrib (AQIM). Tuduhan ini menuai banyak kontroversi.

Aktivis organisasi HAM IRA ini menuduh rezim membantu kelompok-kelompok jihadis di wilayah perbatasan dan mendukung mereka dengan dana dan senjata.

“Para teroris dapat berobat dan berlatih di wilayah itu dan mereka dengan bebas mengambil pasokan logistik dengan bebas. Hal itu kami telah konfirmasi ke tentara-tentara yang pulang bertugas dari provinsi Al-Aud dan An-Nikmah (provinsi perbatasan),” ujarnya.

Dengan dukungan ini, katanya, orang-orang suku Arab Mauritania berupaya mendirikan negara besar yang memanjang dari wilayah Gurun Barat hingga Niger kemudian melintasi Mauritania dan Mali.

Menurut Maryam, militer Mauritania melatih dan mendukung para “teroris” di perbatasan karena memiliki satu tujuan sama; mendirikan negara besar Al-Baidhan, yang diupayakan banyak pihak.

Al-Baidhan merupakan nama suku keturunan Arab berkulit hitam. Mayoritas beragama Islam dan dikenal memiliki tradisi keilmuan Islam mendalam.

Dia menambahkan, dalam hal ini ada kebodohan intelijen Barat yang tidak bisa mengungkap fakta ini dengan jelas. Mereka mudah begitu saja ditipu bahwa tentara Mauritania telah memerangi ‘terorisme”. Padahal mereka yang melatih dan mempersenjatainya.

Melalui video yang diunggah di media sosial, Maryam menjelaskan bahwa para “teroris” di Mali, Niger dan sekitarnya bisa datang ke Mauritania untuk berobat di rumah-rumah sakit militer dan membeli perbekalan. “Militer Muritania melatih dan mendukung mereka di perbatasan karena memiliki satu tujuan sama,” tudingnya.

BACA JUGA  RD Kongo: Lima Orang Tewas dalam Serangan Gerilyawan ke Kamp Militer

Ia pun menyeru pemerintah Barat dan sekutunya serta sekutu asing, dan juga media internasional untuk menyelidiki hal ini. Praktik ini disebutnya telah terjadi berlangsung lama.

IRA dalam pernyataannya mengatakan bahwa pernyataan Maryam tersebut dikeluarkan pada 2015. Namun videonya diunggah kembali dua hari lalu melalui media sosial.

Diramaikannya kembali pernyataan ini pun mengingatkan kembali laporan yang pernah dirilis Amerika Serikat pada Maret 2016. Laporan itu mendiskusikan tentang rencana para pemimpin AQIM untuk menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah Mauritania dalam pembicaraan di tahun 2016.

Dalam laporannya yang isinya dibantah pemerintah Mauritania itu, telah terjadi kesepakatan antara AQIM dan rezim Mauritania. AQIM bersedia menghentikan aktivitas militer di Mauritania selama beberapa tahun dengan syarat pemerintah membebaskan seluruh tahanan Al-Qaidah dan berjanji tidak menyerang kamp-kamp militer AQIM dari wilayah Mauritania.

Menurut laporan tersebut, AQIM juga mensyaratkan pemerintah Mauritania membayar sebanyak 10 sampai 20 euro (11-22 juta dolar) sebagai ganti rugi kepada AQIM dengan imbalan AQIM menghentikan operasi penculikan terhadap wisatawan asing.

Sumber: Al-Quds Al-Araby
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat