PAHAM: Definisi Terorisme Dapat Digunakan Sebagai Alat Politik

KIBLAT.NET, Jakarta – Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia menyoroti definisi terorisme yang belum jelas, sehingga sebuah negara atau penguasa dapat menggunakannya sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan.

“Definisi terorisme belum jelas sampai sekarang. Negara memang punya definisi sendiri, tapi tidak berarti itu definisi yang tepat ya, karena teroris kejahatan yang sukar didefinisikan, bahkan terlalu banyak definisinya,” ungkap Dr. Heru Susetyo, Pendiri PAHAM Indonesia usai Focus Discussion Group Lembaga Kajian Strategi & Pembangunan “Menangkal Terorisme, Melawan Fear of Crime”, di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (16/05/2018).

Heru menyebut bahwa definisi tentang terorisme yang mengemuka selalu menurut persepsi penguasa, tergantung situasi politik dan keamanan negara.

“Akhirnya mana yang teroris mana yang bukan teroris tergantung persepsi pemerintah, tergantung pilihan kebijakan. Hal ini terjadi bukan hanya di indonesia tetapi di mana-mana,” ungkapnya.

Heru mencontohkan tentang Amerika yang mudah memberi label kepada gerakan-gerakan perjuangan di Palestina sebagai teroris, seperti Hamas. Sedangkan Israel sebagai penjajah Palestina tidak disebut sebagai teroris.

“Mengapa begitu, karena yang membuat definisi adalah CIA. Jadi tergantung dia,” ungkapnya.

“Penguasa membuat produk hukum sesuai selera dia, sesuai dengan keinginan dia, itu yang selama ini terjadi. Jadi hukum itu digunakan untuk berpolitik, bukan semata-mata produk keadilan,” tegasnya.

Dosen Hukum dan HAM Fakultas Hukum UI ini menyebut bahwa hukum diproduksi untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini lah yang disebutnya menjadi salah satu penyebab RUU Terorisme tak kunjung selesai, karena banyak kepentingan di dalam definisi terorisme itu.

BACA JUGA  PBNU: Kapolri Baru Tak Boleh Pandang Bulu dalam Penegakan Hukum

“Definisi terorisme saling tarik-menarik kepentingan, kekuasaan karena banyak kepentingan yang berbeda-beda. Adapun saat ini, Negara melalui UU no 15 th 2003 memilih sebuah bentuk yang disebut sebagai terorisme,” ungkapnya.

Ia berharap agar definisi terorisme yang termuat dalam RUU Terorisme tidak bersifat sewenang-wenang. “Definisi adalah hal yang penting karena jangan sampai ada orang yang tidak salah malah dianggap salah, dan ada orang yang ditahan dan dilakukan penahanan sewenang-wenang karena baru dianggap teroris padahal sejatinya tidak,” pungkasnya.

Diketahui, salah satu faktor mundurnya pengesahan RUU Terorisme karena belum ada kata sepakat dari Pemerintah terkait definisi terorisme yang dibuat Panja dari DPR. Definisi terorisme yang disepakati oleh panja adalah kegiatan yang menimbulkan ketakutan kepada masyarakat, kerusakan fasilitas pulik untuk mencapai tujuan tertentu.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat