... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kejadian Mako Brimob dan Bom Surabaya Momentum Evaluasi BNPT dan Densus 88

Foto: Densus 88 Polri

KIBLAT.NET, Jakarta – Masyarakat diminta mencermati syahwat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meminta presiden segera menerbitkan Perppu Terorisme, pasca kerusuhan yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua Depok dan rangkaian serangan bom di Jawa Timur. Sebaliknya, kejadian itu seharusnya jadi momentum untuk mengevaluasi BNPT dan Densus 88

Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Pusdikham Uhamka) Maneger Nasution menduga ada pihak tertentu yang menggunakan serangkaian tragedi tersebut untuk mendorong mempercepat revisi undang-undang terorisme. Bahkan belakangan muncul dorongan kepada Presiden untuk menerbitkan Perppu Terorisme.

“Semoga Presiden tenang dan tetap menggunakan akal sehat. Mencermati pernyataan Kapolri yang mendorong Presiden menerbitkan Perppu Terorisme kalau DPR tidak segera mensahkan revisi UU Terorisme, Presiden tiba-tiba sangat bernafsu ingin menerbitkan Perppu pada Juni 2018, jika DPR tidak juga mensahkan revisi UU Terorisme pada Mei 2028 ini,” ungkap Maneger melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (15/05/2018).

Dia menyebut publik seperti terhipnotis dengan permintaan Kapolri untuk segera disahkannya RUU Terorisme, yang disampaikan setelah terjadinya serangkaian aksi penyerangan. Maneger menilai nyaris tidak ada masyarakat sipil yang selama ini bertaring dalam menyuarakan protes dengan narasi kemanusiaan, yang berani keluar bersuara.

“Ada kekhawatiran, bisa-bisa maksud hati hendak menyuarakan nalar kemanusiaan, tapi justru disalahpahami atau disalahpahamkan oleh sebagian pihak, bahkan bisa-bisa dilabeli sebagai ‘pendukung’ teroris,” ujarnya.

BACA JUGA  Gus Muwafiq Kembali Dipolisikan

“Oleh karena itu, mudah-mudahan publik betul-betul masih menggunakan akal sehat, mencermati dengan sangat hati-hati. Orang-orang dalam lingkaran Presiden Jokowi harus menggunakan akal sehat dan memberikan masukan yang komprehensif soal syahwat menerbitkan Perppu Terorisme itu,” lanjutnya.

Maneger mengungkapkan ada catatan penting yang perlu dijawab dan dipastikan Presiden sebelum menerbitkan Perppu Terorisme itu. Pertama, terangnya, adalah prosedural penerbitan Perppu tersebut harus memenuhi tiga syarat sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 38/PUU-VII/2009. Yaitu, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan ndang-Undang.

Kedua, undang-undang yang ada belum memadai. Dan ketiga, adanya kekosongan hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada. “Presiden harus memastikan dan meyakinkan akal sehat publik bahwa persyaratan tersebut betul-betul terpenuhi sebelum menerbitkan Perppu Terorisme,” ungkapnya.

Syarat kedua, menurut Maneger, adalah soal substansi. Perppu itu harus dipastikan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang ada dalam Konstitusi dan UU HAM. Perppu tersebut tidak berpotensi melanggar HAM. Pembatasan HAM hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas HAM serta kebebasan dasar orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral-kesusilaan, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa dalam suatu masyakat yang demokratis (pasal 28J (2) UUDNRI 1945 dan pasal 73 UU Nomor 39 tahun 1999). Presiden sekalipun tidak boleh mengurangi, merusak atau menghapuskan HAM yang diatur dalam konstitusi dan UU HAM (pasal 74 UU Nomor 39 tahun 1999).

BACA JUGA  Gamblang, KH Luthfi Bashori Jelaskan Makna Jihad

“Kalau masih boleh berharap, ada baiknya Presiden berkenan dan berani menjadikan momentum kasus Mako Brimob dan bom gereja Surabaya ini justru untuk mengevaluasi total kinerja BNPT dan Densus 88, bahwa pendekatan deradikalisasi yang dilakukan selama ini kurang maksimal mengurangi, apatah lagi menihilkan aksi terorisme,” ungkap Maneger yang juga wakil ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

“Untuk itu, dipandang mendesak mempertimbangkan perombakan paradigma, model, dan metodologi penanganan terorisme dengan melibatkan semua komponen bangsa. Presiden boleh dengan rendah hati belanja gagasan dengan masyarakat sipil. Muhammadiyah sendiri punya kajian akademik soal ini,” tukasnya.

Diketahui, pasca serangan bom di beberapa Gereja di Surabaya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta untuk segera disahkannya RUU Terorisme. Bersambungan dengan itu, Presiden juga mendesak DPR untuk segera mensahkan RUU Terorisme, jika tidak, presiden akan menerbitkan Perppu Terorisme pada Juni mendatang.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Opini

Setengah Hati Indonesia untuk Palestina

Dan akhirnya, pernyataan yang sebelumnya hanya wacana kini benar-benar terlaksana. Kedubes Amerika telah diresmikan di Al-Quds.

Kamis, 17/05/2018 15:00 0

Editorial

Editorial: Teror di Tahun Politik, Cui Bono?

Markus Tullius Cicero, seorang politisi Romawi yang lahir pada tahun 106 sebelum Masehi dalam pidatonya yang berjudul Pro Roscio Amerino menyatakan sebuah konsep hukum yang menarik. Istilahnya disebut, “Cui Bono” (dibaca: kui bono). Cicero bilang: “Lucius Cassius yang terkenal, yang oleh orang-orang Romawi sering dianggap sebagai hakim yang jujur dan bijaksana, biasanya bertanya berulang kali, “Cui Bono?”. Siapakah yang paling mendapat keuntungan?

Kamis, 17/05/2018 13:02 0

News

Adakan Bazar Pakaian Bekas, Masjid di Tangerang Galang Donasi Pembangunan

Di bulan suci Ramadhan, sejumlah masjid di Kecamatan Teluknaga, Tangerang mulai mencari donasi untuk pembangunan masjid. Ada yang menyediakan kotak infaq khusus ataupun menawarkan kepada para pengguna jalan. 

Kamis, 17/05/2018 12:45 0

Suara Pembaca

Sasar Generasi Milenial, Sinergi Foundation Kampanyekan “Giving is Cool”

Dengan mengampanyekan Giving is Cool, Sinergi Foundation memotivasi milenial muslim untuk semakin bersemangat berbagi. Apalagi, kini tengah menginjak Ramadhan, yang dikenal sebagai bulannya berbagi.

Kamis, 17/05/2018 11:23 0

Mesir

Kritik Pemerintah Mesir di Medsos, Seorang Ibu Ditangkap

Polisi Mesir menahan seorang wanita karena mengkritik pemerintah dalam sebuah postingan video di media sosial. Kritikan diberikan karena Pemerintah gagal melindungi perempuan dari pelecehan seksual dan kondisi ekonomi Mesir yang semakin memburuk.

Kamis, 17/05/2018 10:55 0

Rilis Syamina

Laporan Syamina: Al-Kahfi dan Dajal – Pertarungan Iman dan Materialisme

Surah Al-Kahfi turun sebagai anti-thesis dari materialisme. Keempat kisah yang disajikan di dalamnya menghasung satu tema, kritik terhadap materialisme sekaligus mematahkannya.

Kamis, 17/05/2018 10:15 0

Arab Saudi

Saudi Bekukan Aset dan Dana Para Petinggi Syiah Hizbullah Lebanon

Dinas Keamanan Negara Saudi dalam pernyataannya yang dilansir Al-Sarq Al-Ausath, 10 orang itu terdiri dari Dewan Syura Hizbullah dan orang serta perusahaan yang aktif mendukung gerakan Syiah itu.

Kamis, 17/05/2018 09:59 0

Irak

Iran Berupaya Bentuk Koalisi Politik Syiah untuk Pimpin Iraq

Pembicaraan formal untuk membentuk koalisi pemerintahan Syiah akan dimulai setelah hasil akhir diumumkan pekan ini.

Kamis, 17/05/2018 09:20 0

Wilayah Lain

Serangan Senjata Kimia di Wilayah Oposisi di Idlib Terbukti

OPCW tidak menjelaskan pihak yang menggunakan senjata kimia di kota Saraqib itu. Kota Saraqib merupakan kota di provinsi Idlib yang dikontrol oleh oposisi.

Kamis, 17/05/2018 08:22 0

Irak

Tak Puas Hasil Pemilu, Gerilyawan Kepung Kantor KPU Kirkuk

"Beberapa petugas dalam kondisi disandera," kata Al-Badran seraya meminta pihak berwenang untuk melindungi mereka.

Kamis, 17/05/2018 07:02 0

Close