Anggota DPR RI Tuntut Kapolri Mundur, Bukannya Malah Desak Presiden

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafii menegaskan seluruh warga negara Republik Indonesia mengetahui bahwa satu-satunya rumah ibadah yang dijaga oleh aparat kepolisian itu adalah gereja bukan mesjid bukan vihara.

Tentunya, ini dilakukan untuk memberi rasa aman kepada warga kristiani melaksanakan ibadah di dalam gereja mereka. Walaupun, Romo merasa perlu mempertanyakan jika ada pengawalan berlebihan itu dimotivasi dari ancaman seperti apa.

“Yang perlu diketahui oleh masyarakat, pengawalan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu tidak ada yang gratis. itu semua dibiayai oleh APBN, uangnya rakyat Indonesia,” jelas Romo Syafii kepada Kiblatnet via saluran telepon pada hari ini, (14/05).

Ia mengatakan tentu yang diharapkan masyarakat dari tugas itu adalah munculnya kepastian dari aparat kepolisian melaksanakan undang-undang nomor 2 tahun 2002 untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Tetapi ternyata, lanjut dia, dalam kasus penyerangan 3 gereja di Surabaya dengan penggunaan uang APBN itu apa yang diamanahkan oleh undang-undang tidak bisa diwujudkan oleh aparat kepolisian.

“Jadi saya melihat ada ketidak profesionalan dari aparat kepolisian itu sendiri. Lalu kalau kemudian 2 peristiwa ini kemudian dikaitkan dengan belum selesainya pembahasan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, saya kira ini sangat tidak masuk akal,” tegas Romo.

Kenapa tidak masuk akal? Politisi Partai Gerindra ini menegaskan tidak ada urusannya pembahasan RUU Terorisme dengan peristiwa di Rutan Mako Brimob yang justru terorisnya sudah berada di dalam rutan dan dikawal polisi tetapi masih bisa bikin kerusuhan.

BACA JUGA  Syekh Ali Jaber Wafat, UYM: Kita Kehilangan Pejuang Al-Quran

“Apa hubungannya dengan kejadian itu terjadi di gereja di Jawa Timur yang justru dikawal oleh kepolisian?”

Maka, kalau ada keinginan untuk mendesak presiden mengeluarkan Perpu karena pembahasan RUU pemberantasan tindak pidana terorisme belum selesai ini adalah keinginan yang sangat berlebihan

Dalam pandangan Romo Syafii, kejadian ini karena polisi yang tidak profesional tetapi justru yang dipersoalkan aparat malah RUU yang belum selesai.

“Yang tepat adalah kalau memang kepolisian hari ini tidak profesional itu pasti karena Kapolri nya yang tidak mampu untuk mengemban amanah pemimpin kepolisian,” tukas Syafii.

Oleh karena itu, ketimbang mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu, Kapolri sebaiknya mengundurkan diri karena memang sudah jelas tidak mampu melaksanakan undang-undang yang ada saat ini, sambungnya.

Reporter: Muhammad Jundi, Taufiq Izhar
Editor: Fajar Shadiq

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat