... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Titian

Mengapa Masjid Dipisahkan dari Politik?

Foto: Sekularisme masjid

KIBLAT.NET – Ide memisahkan masjid dari politik di Indonesia ini lebih dulu merupakan gagasan Snouck Hurgronje. Ketika pemerintahan Belanda kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Indonesia, mereka mencari cara untuk melemahkannya. Maka, Snouck menyarankan supaya pemerintah Belanda memberlakukan peraturan bahwa masjid hanya untuk tempat ritual ibadah. Ini adalah bentuk pembodohan supaya umat alergi dengan politik dan melihat politik sebagai racun agama.

Keterangan-keterangan di atas telah membantah anggapan tersebut, termasuk kelompok atau perorangan yang melarang pembahasan politik di masjid. Pandangan seperti itu justru akan melemahkan umat Islam, terkhusus lemahnya kesadaran umat Islam akan politik Islam. Hasilnya, masjid hanya untuk tempat ibadah ritual saja.

Sebaliknya, seharusnya masjid dijadikan tempat untuk menyadarkan umat Islam akan pentingnya politik dan bagaimana Islam mengatur urusan politik. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat di Madinah. Karena masjid merupakan pondasi awal pembangunan komunitas dan keumatan.

Sebab itulah, Rasulullah melihat terlebih dahulu adanya suara adzan sebelum memerangi suatu negeri. Karena, jika suatu negeri dikumandangkan adzan, maka itu tanda adanya umat Islam di daerah tersebut. Yaitu komunitas umat Islam yang masjid menjadi pusat kegiatannya.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ

“Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila akan menyerang suatu kaum, tidaklah Beliau menyerang sehingga datang waktu Subuh. Jika Beliau mendengar adzan, maka Beliau menahan diri. Dan jika tidak mendengar adzan, maka Beliau mulai menyerang setelah waktu Subuh”. (HR Bukhari no. 2725)

BACA JUGA  Ustadz Syamsudin Uba Bersyukur Dikunjungi Baintelkam Mabes Polri

Politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Islam. Islam tidak hanya mengatur urusan-urusan ibadah saja, bahkan hal yang sangat kecil, seperti keluar masuk WC saja diatur dalam Islam. Jika hal yang kecil saja diatur dalam Islam, apalagi urusan yang besar seperti politik yang menyangkut urusan banyak orang.

Sudah dimaklumi, konsekuensi dari paham sekuler adalah memisahkan politik dari agama, termasuk rumah ibadah. Karena pemahaman ini dilandasi dari pemikiran bahwa agama tidak ada hubungannya dengan politik, sedangkan bagi seorang muslim, syariat Islam adalah landasan utama dalam berpikir, berkata dan bertindak.

Apakah Politisasi Masjid dibenarkan?

Jika yang dimaksud dengan politisasi masjid adalah memanfaatkan masjid untuk berburu kepentingan politik sesaat, baik perorangan atau kelompok, maka ini suatu tindakan yang kurang beradab terhadap masjid. Karena masjid hanya akan menjadi alat atau tunggangan partai atau kelompok tertentu. Bukan untuk menyadarkan umat akan pendidikan politik Islam. Malah memanfaatkan masjid untuk kepentingan politik semata.

Hal ini bisa dilihat dari adanya partai atau tokoh politik yang tidak memiliki visi Islam dan hari-harinya jauh dari kehidupan Islam, secara mendadak menjadi manusia-manusia religius. Baju koko menjadi trending dalam foto-foto kegiatan kampanyenya, jilbab menjadi hiasan pemanis muka menjelang pencalonannya. Termasuk masjid-masjid yang tidak luput dari jeratannya, supaya jamaah merekomendasikan dirinya.

Di sisi lain, sebelum musim kampanye, jangankan rutin ke masjid, kemampuannya mengucapkan kalimat-kalimat dzikir saja dipertanyakan. Terlebih ketika sebelumnya menjabat, kebijakan-kebijakannya kerap merugikan umat Islam. Lebih parah lagi, mereka dikenal dengan anti Islam atau Islamophobia.

BACA JUGA  Islam Wasathiyah, Totalitas Tunduk Terhadap Syariat Allah

Mental yang demikian merupakan mental orang munafik. Al-Hasan Al-Bashri mengatakan :

مِنَ النِّفَاقِ اِخْتِلاَفُ القَلْبِ وَاللِّسَانِ ، وَاخْتِلاَفُ السِّرِّ وَالعَلاَنِيَّةِ ، وَاخْتِلاَفُ الدُّخُوْلِ وَالخُرُوْجِ

“Di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara hati dan lisan, berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak, berbeda antara yang masuk dan yang keluar.” (Jaami’ul ‘Ulum wal Hikam, 2/490)

Politisasi masjid seperti ini yang bertentangan dengan fungsi masjid. Inilah bentuk kampanye terselubung yang tidak relevan. Sehingga, politisasi yang seperti ini harus dijauhkan dari masjid-masjid.

Dengan demikian, gerakan anti politisasi masjid tidak bisa dibenarkan. Sebaliknya, masjid harus menjadi pusat penyadaran politik dan pendidikan politik Islam, agar umat Islam paham seperti apa aturan politik dalam Islam dan bagiamana konsekuensi dari siyasah syariyah yang notabene adalah perwujudan dari syariat Islam. Wallahu ‘alam bish showab.

Penulis: Zamroni
Editor: Arju

... shares
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Jakarta Akan Gelar Aksi Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis

Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis akan menggelar Aksi Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis, Jumat (11/05/2018) di Jakarta

Senin, 07/05/2018 21:01 1

Indonesia

UBN ke HTI: Berjuanglah Sampai Tetes Darah Penghabisan

"Kepada saudara-saudara saya di HTI teruslah berjuang"

Senin, 07/05/2018 20:40 3

Indonesia

Aksi Bebaskan Baitul Maqdis, Umat Islam Sulteng Siap Turun ke Jalan

Aksi Bebaskan Baitul Maqdis juga akan digelar di Palu, Sulawesi Tengah

Senin, 07/05/2018 20:23 0

Indonesia

PTUN Tolak Gugatan, Aktivis HTI: Segala yang Menzalimi Islam Pasti Tumbang

"Siapa pun yang menolak berdirinya Khilafah Islamiyah, maka dia sama saja menolak rencana Allah"

Senin, 07/05/2018 19:46 0

Indonesia

PTUN Tolak Gugatan HTI, Ismail Yusanto: Menerima Putusan Berarti Menerima Kezaliman

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk membatalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mencabut status ormas HTI

Senin, 07/05/2018 19:08 0

Indonesia

Polisi Diminta Laksanakan Perintah Wakapolri dalam Kasus Bagi Sembako Monas

Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin sebeluamnya menyatakan akan memproses kasus bagi-bagi sembako di Monas yang menyebabkan kematian dia orang bocah

Senin, 07/05/2018 18:42 0

Afghanistan

Pernyataan Taliban Soal Pertemuan 3 Negara di Indonesia

Pemerintah Indonesia menginisasi pertemuan Afghanistan, Pakistan dan Indonesia di Jakarta pada 11 Mei mendatang. Pertemuan bertujuan untuk melerai konflik panjang yang terjadi di Afghanistan.

Senin, 07/05/2018 17:40 0

Indonesia

Ternyata Ibu Korban Acara Bagi Sembako Monas Cabut Laporan Tanpa Izin Pengacara

Komariyah, Muhammad Rizky, korban tewas di acara bagi sembako monas mencabut laporan tanpa izin pengacara

Senin, 07/05/2018 15:32 0

Indonesia

Pemkot Medan Terbitkan Larangan Atribut #2019GantiPresiden di CFD

Dalam surat tersebut Pemko Medan menegaskan bahwa satpol PP diminta untuk menertibkan penggunaan atribut tersebut pada kegiatan Car Free Day yang digelar di Jalan Pulau Pinang setiap hari Ahad maupun kegiatan lainnya yang melibatkan banyak massa.

Senin, 07/05/2018 15:30 0

Suriah

26 Tentara Rezim Assad Tewas dalam Kecelakaan Bus di Raqqah

Jenderal Haytham al-Nayyef, kepala Unit Pertahanan Lokal di Aleppo juga tewas dalam kecelakaan mobil di jalan yang sama.

Senin, 07/05/2018 14:51 0

Close