Qatar Dukung Keputusan Maroko Akhiri Hubungan dengan Iran

KIBLAT.NET, Doha – Pemerintah Qatar mendukung sikap Maroko memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Pemutusan hubungan ini merupakan bentuk menjaga kesatuan negara.

Dalam pernyataan yang dirilis kantor berita resmi Qatar pada Selasa malam (01/05), Doha mengatakan, “kami menyatakan solidaritas yang mendalam dan penuh kepada Kerajaan Maroko dalam menjaga integritas dan keutuhan wilayah, dalam menghadapi setiap upaya merusak persatuan atau menargetkan keamanan Kerajaan Maroko dan keselamatan warganya.”

Pernyataan itu menambahkan, Qatar menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara Negara, terutama menghormati kedaulatan negara dan tidak mencampuri urusan internal negara lain serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan cara-cara damai dan metode yang diakui secara internasional.”

Maroko mengumumkan memutus hubungan diplomatik dengan Iran pada Selasa. Iran dituduh berkoordinasi dengan milisi Syiah Hizbullah Lebanon untuk mendukung gerakan Partai Polisario di wilayah Sahara Barat.

Partai Polisario adalah organisasi pergerakan kemerdekaan Sahara Barat yang didirikan pada 10 Mei 1973. Pergerakan ini berupaya mendirikan negara untuk penduduk Sahara Barat, yang dijuluki dengan nama Sahrawi. Awalnya pergerakan ini didasarkan pada asas-asas sosialisme, namun semenjak tahun 1990 mereka mengikuti asas liberalisme dan demokrasi.

Semenjak tahun 1979, Polisario diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai perwakilan bangsa Sahara Barat. Pergerakan ini dilarang di wilayah Sahara Barat yang dikuasai oleh Maroko, dan mengangkat benderanya dianggap ilegal.

Menteri Luar Negeri Maroko, Nashir Bourita, mengaskan kepada Al-Jazeera bahwa putusan itu dikeluarkan setelah negara mendapat bukti bahwa Hizbullah Lebanon mendukung dana, logistik dan militer terhadap Partai Polisario. Dia menunjukkan, pihaknya telah meminta Dubes Iran untuk Maroko untuk pulang.

Hubungan antara Maroko dan Iran kembali normal pada akhir 2016 setelah tujuh tahun kerenggangan menyusul sikap tegas Maroko terhadap Teheran yang berupaya menyebar paham Syiah di negara tersebut.

Sengketa wilayah Sahara dimulai pada tahun 1975 setelah berakhirnya pendudukan Spanyol dan kehadirannya di wilayah itu, mengubah perselisihan antara Maroko dan Polisario menjadi konflik bersenjata yang berlangsung hingga 1991 dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata.

Maroko bersikeras pada haknya untuk wilayah Sahara, dan mengusulkan solusi otonomi diperpanjang di bawah kedaulatannya, pada saat Front Polisario mengatur referendum untuk penentuan nasib sendiri, proposal yang didukung oleh Aljazair, yang menjadi tuan rumah di wilayahnya (Tindouf).

Sumber: CNN Arabic, Al-Jazeera
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat