Soal Pemberdayaan Perempuan, Menteri Yohana Sebut Indonesia Perlu Belajar dari Iran

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan bahwa Indonesia perlu belajar dari Iran. Hal ini disampaikannya seusai pertemuan dengan Wakil Presiden Iran Bidang Perempuan dan Urusan Keluarga, Masoumeh Ebtekar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Selasa 02/05/2018.

Yohana mengatakan bahwa menurut keterangan Masoumeh, perempuan di Iran lebih maju dari Indonesia. Ia menyebutkan bahwa banyak gebrakan-gebrakan wanita Iran yang membuatnya terinspirasi.

“Kami sangat tertarik mempelajari. Salah satu yang membuat kami tertarik adalah isu social resilience (ketahanan sosial) dan family resilience(ketahanan keluarga). Ketahanan sosial mereka sangat kuat,” kata Yohana di Hotel Borobudur, Jakarta pada Selasa 01/05/2018.

“Mereka cukup maju, menurut saya Indonesia harus belajar dari Iran,” imbuhnya.

Seperti yang diketahui, Iran merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya menganut paham Syiah. Iran juga disebut-sebut sebagai salah satu negara yang kurang menghargai wanita dengan dilegalkannya kawin kontrak.

Selain mengenai ketahanan sosial dan keluarga, Kementerian PPPA juga menyatakan ingin mempelajari cara Iran menekan pernikahan dibawah umur.

“Itu yang ingin saya pelajari juga. Bagaimana caranya mereka turunkan angka pernikahan anak karena itu sangat membantu indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender di negara mereka,” tutur Yohana.

Meski begitu, Yohana pesimis akan mudah menerapkan sistem yang sama dengan Iran di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan komposisi masyarakat Iran dengan Indonesia berbeda.

BACA JUGA  Pemerintah Sweeping Poster HRS di Medsos, Pakar: Dasarnya Harus Jelas

“Masing-masing negara dengan ciri khasnya. Kalau kita kan macam-macam, berbeda. Kalau mereka kan satu rumpun budaya dan agama jadi agak lebih mudah mengaturnya,” ujarnya.

Terkait rencana kerjasama dengan Iran tersebut, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) menyarankan Kementerian PPPA untuk melakukan pengkajian mendalam. Pemilihan Iran sebagai mitra kerjasama dalam bidang ketahanan keluarga juga dipertanyakan.

“Iran memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi juga, sehingga saya tidak faham indikator ketahanan keluarga seperti apa yang dimaksud oleh Ibu Menteri jika mengganggap keluarga-keluarga di Iran lebih ideal,” ujar Rita.

Rita menilai data yang menyebut perempuan di Iran memiliki pencapaian pendidikan yang lebih baik terlihat agak kontradiktif. Pasalnya, jika merujuk pada akses pekerjaan bahkan keterwakilan perempuan di parlemen, justeru kondisi di Iran lebih rendah dibandingkan Indonesia.

“Tentunya hal ini perlu pendalaman lebih jauh untuk dapat memahami situasi riil yang terjadi dalam isu perempuan dan keluarga-keluarga di Iran,” ujarnya.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat