Pledoi Alfian Berisi Seputar Kejanggalan dan Fakta Persidangan

KIBLAT.NET, Jakarta – Ustadz Alfian Tanjung (UAT) mengajukan pledoi atau nota pembelaan atas kasus yang dituduhkan kepadanya. Abdullah Al-Katiri, salah satu pengacara UAT menjelaskan, pengacara akan membacakan 130 halaman lebih nota pembelaan.

“Kita sudah menyusun 130 halaman lebih nota pembelaan yang berisi perihal kejanggalan persidangan dan juga fakta-fakta persidangan yang menurut kami mementahkan tuntutan jaksa,” ungkapnya kepada Kiblat.net melalui sambungan telepon, Selasa (01/05/2018).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan 3 tahun penjara kepada Alfian Tanjung. Selain penjara, Alfian dituntut denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara.

Al Katiri mengungkapkan salah satu poin dalam pledoi berkenaan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 156a KUHP yang digunakan JPU untuk menuntut UAT. Menurutnya, pasal tersebut tidak pas digunakan untuk menuntut UAT karena ada satu frasa yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kata-kata ‘dengan sengaja dan tanpa hak’.

“Dalam pasal tersebut terdapat kata yang berarti satu kesatuan yaitu ‘dengan sengaja dan tanpa hak’, jika dalam kasus UAT, maka UAT dengan sengaja mengeluarkan pernyataan yang jadi pokok perkara, namun berhak. Karena UAT adalah pakar atau pengamat PKI dan dia dalam kepentingan umum memberi tahu dan memperingati bangsa atas bahaya laten PKI,” jelas Al-Katiri.

Al-Katiri menjelaskan, UAT menyebutkan kalimat “ada 85% kader PKI di PDIP” dalam kapasitas untuk kepentingan umum. Menurut saksi ahli seseorang tidak bisa dipidanakan karena melakukan suatu hal untuk kepentingan umum.

BACA JUGA  Menag Minta MUI Jadi Teladan Soal Kesejukan dan Toleransi

“UAT merupakan pemerhati gerakan komunis sejak 25 tahun silam, sehingga UAT disebutnya berhak mengingatkan bangsa,” katanya.

Al-Katiri kemudian menyinggung awal mula kasus tersebut diperkarakan. Ia mengatakan awalnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membaca portal online Sebarr.com dan melaporkan cuitan UAT ke polisi.

“Pasal 28 Ayat 2 ini jelas dimana-dimana dikenakan. Dan perlu diingat, pelapor dari awal mengambil dari akun Sebarr.com. Media online yang tidak mempunyai izin. Berarti, dialah yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menyebarkan (Pasal) 28 Ayat 2,” ujar Ketua Ikatan Advokat Muslim (IKAMI) ini.

Menurutnya, Sebarr.com melanggar Pasal 32 Ayat 1 UU ITE karena menyebarkan cuitan Alfian dan tidak mendapatkan izin dari pemilik.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat