... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

AILA Sarankan Menteri PPPA Bertanya Ulama Sebelum Kerjasama dengan Iran

Foto: Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, Rita Subagyo

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise disarankan meminta pendapat ulama terkait rencana kerjasama dengan Iran dalam isu ketahanan sosial dan keluarga setelah bertemu dengan Wakil Presiden, Masoumeh Ebtekar.

Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, Rita Soebagio memberikan tanggapan terhadap pertemuan menteri Yohana Yembise dengan Wakil Presiden Iran Bidang Perempuan dan Urusan Keluarga, Masoumeh Ebtekar. Menurutnya, Kementerian PPPA harus mengkaji lebih dalam rencana kerjasama dengan Iran.

“Dari sudut hubungan sesama negara berdaulat, pertemuan-pertemuan semacam ini sah-sah saja,” kata Rita kepada kiblat.net, Rabu (02/05/2018).

“Namun dalam konteks yang luas terkait kultur, sosial, politik, dan pandangan keagamaan tentunya kita perlu sama-sama melakukan kajian yang lebih intensif tentang isu ini,” imbuhnya

Ketua AILA menyoroti sikap Menteri Yohana yang terlihat dalam beberapa statementnya menunjukan kekaguman terhadap pencapaian yang diklaim oleh Iran, terkait isu perempuan dan ketahanan keluarga. Sementara, ketahanan keluarga mempunyai indikator yang sangat berbeda-beda variablenya berdasarkan latar belakang sosial dan budaya dari sebuah negara.

Rita lantas mengutip pandangan pakar ketahanan keluarga Indonesia, Prof. Euis Sunarti, yang mengatakan faktor ketahanan keluarga meliputi faktor ketahanan fisik, sosial dan psikologis. Dalam hal ini, latar belakang sosial Indonesia jelas berbeda dengan Iran.

Ketua AILA menambahkan selain perbedaan latar tersebut, landasan filosofis tentang keluarga juga penting untuk dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menjadikan Iran sebagai acuan tempat belajar. “Untuk hal ini Ibu Yohana ada baiknya perlu bertanya kepada para Ulama Indonesia yang mayoritas beraliran Sunni, yang tentunya akan memiliki cara pandang berbeda dengan ulama Syiah dalam memandang landasan filosofis sebuah keluarga,” tuturnya.

BACA JUGA  Soal Pemulihan Sektor Bisnis, Pemerintah Berencana Terbitkan Surat Utang Baru

Pemilihan Iran dalam rencana kerjasama dalam bidang ketahanan keluarga juga dipertanyakan. Negeri Para Mullah itu tercatat sebagai negara dengan tingkat perceraian yang tinggi.

“Iran memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi juga, sehingga saya tidak faham indikator ketahanan keluarga seperti apa yang dimaksud oleh Ibu Menteri jika mengganggap keluarga-keluarga di Iran lebih ideal,” ujar Rita.

Rita menilai data yang menyebut perempuan di Iran memiliki pencapaian pendidikan yang lebih baik terlihat agak kontradiktif. Pasalnya, akses pekerjaan bahkan keterwakilan perempuan di parlemen justeru lebih rendah dibandingkan Indonesia.

“Tentunya hal ini perlu pendalaman lebih jauh untuk dapat memahami situasi riil yang terjadi dalam isu perempuan dan keluarga-keluarga di Iran,” ujarnya.

Karenanya, AILA menyarankan Kementerian PPPA untuk menggali informasi yang komprehensif supaya mendapatkan gambaran yang utuh terkait situasi di Iran. Hal itu penting mengingat informasi yang diterima oleh Menteri PPPA hanya berasal dari data yang disampaikan oleh pihak pemerintah Iran.

“Yang kita ketahui bersama dan luas bahwa sistem politik di Iran jauh lebih tertutup untuk akses informasi dan data dibandingkan dengan Indonesia,” tandasnya.

Reporter: Qoid
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suara Pembaca

Dompet Dhuafa Serahkan Bantuan Langsung Kepada Pengungsi Suriah

Dompet Dhuafa Serahkan Bantuan Langsung Kepada Pengungsi Suriah

Rabu, 02/05/2018 20:37 0

Amerika

Tak Ingin Ada Korban Militer, AS Kembangkan Kendaraan Tempur Self-Driving

Militer AS juga sedang mengembangkan teknologi serupa untuk tank tak berawak dan kendaraan kecil yang dapat melucuti bom.

Rabu, 02/05/2018 17:00 0

Asia

Dituduh Terlibat Kasus Bom, 6 Warga Pattani Divonis Mati

Pengadilan Provinsi Pattani memvonis mati enam orang yang dituduh terlibat kasus pengeboman di Pattani, Thailand selatan dua tahun lalu. Sementara empat orang lainnya divonis penjara seumur hidup. 

Rabu, 02/05/2018 16:30 0

Afghanistan

Satu Lagi Tentara AS Tewas di Afghanistan

Seorang tentara AS dilaporkan tewas tertembak di Afghanistan di sebuah distrik di timur Kabul.

Rabu, 02/05/2018 15:55 0

Opini

“Islam” Washatiyah Ala Abu Thalib

KIBLAT.NET – Para “tokoh” agama, mufti dan cendekiawan dari 43 negara berkumpul di Bogor (01/05)....

Rabu, 02/05/2018 12:30 0

Amerika

Trump Akan Hadiri Pembukaan Kedutaan AS di Al-Quds

pernyataan itu diungkapkan dari Gedung Putih. Dia tidak memberi keterangan lebih lanjut.

Rabu, 02/05/2018 10:56 0

Video Kajian

Sejarah Kejahatan Barat terhadap Umat Islam

KIBLAT.NET – Sejarah Kejahatan Barat terhadap Umat Islam. Dalam sejarah, Thomas Edward Lawrence, perwira Inggris...

Rabu, 02/05/2018 10:08 0

Suriah

Laporan HAM: 408 Sipil Suriah Terbunuh Sepanjang April 2018

Jaringan HAM mengatakan bahwa jumlah korban di bulan April menurun tajam.

Rabu, 02/05/2018 09:59 0

Amerika

Pentagon: Kami Tak Akan Tinggalkan Suriah Sementara Perang Berlanjut

“Anda memenangkan pertempuran kemudian Anda memenangakan kedamaian,” ujarnya kepada media.

Rabu, 02/05/2018 09:22 0

Mesir

Jika Tiga Syarat Ini Terpenuhi, IM Siap Negosiasi dengan Al-Sisi

Munir menjelaskan, tiga syarat itu adalah negosiasi harus digelar langsung dengan orang-orang yang bertanggung jawab, bukan delegasi. Pembicaraan harus melibatkan seluruh oposisi rezim Al-Sisi. Sebelum negosiasi digelar, seluruh tahanan politik harus dibebaskan, termasuk Muhammad Mursi, presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis.

Rabu, 02/05/2018 08:39 0

Close