... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Wapres Bertemu Menteri Agama Bahas Finalisasi PP Jaminan Produk Halal

Foto: Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan Menteri Agama membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai produk turunan dari Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Sejak disahkan pada 2014, Undang-undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) belum dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, sebagai produk turunan. Untuk membicarakan hal itu, wakil presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan Menteri Agama dan perwakilan kementerian terkait, Senin (30/04/2018).

“Undang-undang sudah ada, turunan pelaksanaannya harus ada PP nya, saat ini kita bicarakan teknisnya,” kata Wakil Presiden JK di Istana Wapres, Jakarta Senin (30/04/2018) seperti dikutip situs resmi Kementerian Agama.

Jusuf Kalla menyebut pemerintah ingin memberikan jaminan kehalalan dalam setiap produk yang dikonsumsi masyarakat agar selamat. Di sisi lain, juga memberikan kemudahan kepada para pengusaha dalam mengurus sertifikat halal.

“RPP JPH ini, bagaimana masyarakat terjamin, selamat, dan mempermudah pengusaha, proses sertifikatnya tidak menyulitkan,” imbuhnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaungkapkan pertemuan di Istana Wapres ini dihadiri pejabat Eselon I dan II dari lintas kementerian/embaga terkait. Mereka membahas finalisasi draft RPP Jaminan Produk Halal (JPH).

“Draft RPP JPH sudah final, sebagai turunan UU jaminan produk halal. Ini tadi untuk menemukan persepsi yang sama dalam melihat norma yang diatur,” kata Lukman.

“Perlu ada pentahapan terkait produk yang perlu mendapatkan sertifikasi halal. Karena begitu banyaknya, semua produk yang beredar di Indonesia, itu amanah undang-undang,” ujarnya

BACA JUGA  Habib Rizieq: Corona Meluas Karena Pengambil Kebijakan Meremehkan Masalah

Lukman menyebut ruang lingkup objek sertefikasi begitu luas, sehingga perlu adanya pentahapan agar ada skala prioritas produk yang harus disertifikasi. Inilah yang akan dikaji dalam tahapan ini. Sementara yang diatur dalam RPP JPH termasuk produk makanan, pengobatan yang digunakan masyarakat dan yang berasal dari binatang.

“Produk yang disertifikasi menurut ketentuan UU semua produk yang beredar, wajib bersertifikat halal. BPJPH sebagai badan sendiri, lalu ada LPH yang terdiri dari autiditor halal, yang memeriksa semua produk, agar terjamin kehalalannya, dan bekerjasama dengan BPOM dan MUI,” tandasnya.

Reporter: Imam S.
Editor: Wildan Mustofa


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suriah

Rudal Asing Bombardir Kamp Tentara Iran di Hama dan Aleppo

Amerika Serikat, Senin (30/04), membantah pasukannya atau koalisi pimpinannya melakuan serangan itu. Sampai saat ini, belum diketahui pihak yang bertanggung jawab.

Selasa, 01/05/2018 09:58 0

Mesir

Setelah Prancis dan Mesir, Internasional Turut Serukan Pemilu Dini di Libya

Namun, mengadakan pemilihan tetap menjadi tantangan utama di negara yang wilayahnya masih terbagi antara kontrol faksi militer. Selain itu, saat ini di Libya terdapat dua pemerintahan yang mengaku sebagai rezim sah. Dua pemerintah itu muncul setelah digelarnya pemilu pada 2014.

Selasa, 01/05/2018 09:07 0

Irak

Koalisi Internasional Anti-ISIS Akhiri Misi Tempur di Iraq

"Pelajaran dari Iraq adalah menarik diri lebih dini berbahaya karena kita mungkin harus kembali ke operasi tempur," kata Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, Februari lalu.

Selasa, 01/05/2018 08:10 0

Mesir

Mesir Kembali Masukkan Mantan Pemain Timnas ke Daftar Teroris

Abu Trika, pemain bintang di tim sepak bola papan atas nasional, Al-Ahly. Dia divonis sebagai anggota teroris bersama 1529 pemimpin Ikhwanul Muslimin untuk waktu lima tahun. Putusan sebelumnya memasukkan Abu Trika ke daftar teroris selama tiga tahun.

Selasa, 01/05/2018 07:19 0

Amerika

Begini Peran Negara Eropa dalam Operasi Drone Ilegal AS di Timur Tengah

Menurut Biro Jurnalisme Investigasi, serangan drone AS telah menewaskan hingga 1.551 warga sipil sejak 2004 di Pakistan, Afghanistan, Yaman dan Somalia.

Senin, 30/04/2018 15:38 0

Amerika

Negara Eropa Bantu AS Sukseskan Operasi Drone Ilegal

Pemerintahan Donald Trump sedang bersiap untuk memperluas program drone AS yang mematikan. Amnesty International mengingatkan program itu akan meningkatkan risiko korban sipil dan pembunuhan ilegal.

Senin, 30/04/2018 15:04 0

Suriah

Faksi Jihadis Deklarasikan “Aliansi Nushratul Islam” di Suriah Utara

“Langkah ini bagian dari kerja sama atas kebaikan dan ketakwaan untuk menegakkan agama Allah,” kata teks deklarasi tersebut, seperti dinukil portal Enabbaladi.net, Ahad.

Senin, 30/04/2018 14:00 0

Australia

Kampus di Australia Gempar Gara-gara Durian

Lebih dari 500 siswa dan guru dievakuasi dari sebuah universitas di Melbourne, Australia pada Sabtu (28/04/2018). Petugas pemadam kebakaran pun didatangkan untuk membantu proses evakuasi.

Senin, 30/04/2018 13:25 0

Turki

Pasukan Arab Saudi Ikuti Latihan Militer Gabungan di Turki

Pasukan Arab Saudi Ikuti Latihan Militer Gabungan di Turki

Senin, 30/04/2018 12:55 0

Afrika

Siswi Muslimah Kenya Dilarang Masuk Sekolah Karena Berjilbab

Islamofobia tak hanya di negeri Barat atau Eropa. Di Kenya, siswi muslimah ditolak masuk kampus karena mengenakan jilbab.

Senin, 30/04/2018 11:20 0

Close