Perancis dan Mesir Sepakati Pemilu Libya Harus Digelar Lebih Awal

KIBLAT.NET, Kairo – Pemerintah Mesir dan Perancis sepakat bahwa Libya harus mepercepat pemilu setelah “kemajuan relatif” di negara yang dilanda perang. Kesepakatan itu diumumkan oleh kantor kepresidenen Mesir setelah Presiden Abdul Fatah Al-Sisi bertemu dengan Menlu Perancis, Jean-Yves Laudrian, pada Ahad (29/04).

PBB berharap pemilu akan membantu memulihkan stabilitas Libya yang dilanda petempuran antara kelompok bersenjata setelah lengsernya rezim Muammaf Gaddafi pada 2011 silam.

“Pandangan-pandangan itu menyetujui kemajuan relatif di Libya, yang mengharuskan penyelenggaraan pemilu lebih cepat sebelum akhir tahun ini,” kata juru bicara kepresidenan Mesir, Bassam Radhi, seperti dilansir Reuters Arabic.

“Situasi di Libya mempengaruhi keamanan dan stabilitas di seluruh kawasan Mediterania,” imbuhnya.

Radhi tidak merinci pernyataannya, namun tampaknya mengindikasikan bahwa pertempuran jalanan antara kelompok-kelompok bersenjata di Tripoli dan kota-kota lain telah menurun dalam beberapa bulan terakhir.

Pasukan yang setia kepada pemimpin militer Khalifa Haftar, yang didukung oleh Mesir dan kemungkinan akan bersaing dalam pemilihan yang akan datang, telah mengusir kelompok Islamis di timur Benghazi.

Seorang pejabat senior PBB mengatakan pada bulan Januari bahwa badan dunia berkomitmen membantu Libya menyelenggarakan pemilu pada akhir tahun ini. Pemilihan ini diklaim telah didukung rakyat Libya yang telah mendaftarkan diri sebagai pemilih.

Namun, menggelar pemilihan tetap menjadi tantangan utama di negara yang wilayahnya masih terbagi antara faksi militer dan politik itu. Di Libya sendiri terdapat dua pemerintah yang mengklaim sebagai pemerintah sah. Dual pemerintahan itu terjadi setelah digelarnya pemilu pada 2014.

Keamanan rapuh di banyak wilayah di Libya, meskipun pertempuran antara kelompok-kelompok bersenjata di Tripoli dan kota-kota lain telah surut. Kondisi itu memungkinkan para pejabat PBB dan diplomat asing merasa aman tinggal di Libya untuk jangka waktu yang lama.

September tahun lalu, PBB memulai upaya untuk mengubah kesepakatan damai yang ditandatangani pada bulan Desember 2015. PBB juga berupaya membuka jalan bagi pemilihan umum tetapi upaya itu sejauh ini gagal mencapai kesepakatan.

Sumber: Reuters
Redaktu: Sulhi El-Izzi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat