... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pemerintah Inggris “Curi” Miliaran Dolar Uang Rakyatnya untuk Perang Ilegal di Timteng

Foto: Pasukan Inggris di Iraq.

KIBLAT.NET, London – Jurnalis Timur Tengah, Amelia Smith menyoroti kebijakan pemerintah Inggris yang merugikan rakyatnya. Terutama terkait keputusan parlemen untuk melakukan serangan bersama Amerika Serikat ke Suriah dan penghapusan Menteri Pengungsi Suriah.

“Mereka mengabaikan peringatan bahwa peran mereka tidak akan membantu. Pasukan pro-rezim merayakan di Damaskus karena serangan itu tidak benar-benar menimbulkan pengaruh apapun,” katanya dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan MEMO.

“(Justru) mereka membebani pembayar pajak warga Inggris £ 6,32 juta ($ 8,8 miliar) yang seharusnya bisa digunakan untuk mengangkut 269 pengungsi Suriah , atau dimasukkan ke NHS (National Health Service) kita yang runtuh,” tambahnya.

Sudah hampir dua minggu sejak Inggris bergabung dengan Perancis dan AS dalam meluncurkan rudal di Suriah, keputusan yang bertentangan untuk sebuah negara yang menolak seruan untuk mengambil lebih banyak pengungsi Suriah.

“Pada 2016 perdana menteri menghapus peran Menteri Pengungsi Suriah, sebuah langkah yang menunjukkan penghinaan totalnya atas penderitaan warga Suriah,” ungkapnya.

Selain itu, Smith juga menyoroti pertimbangan penggunaan pesawat RAF untuk mengebom sasaran-sasaran di Suriah. “Sebuah misi serangan enam jam di Suriah akan menelan biaya £ 508.000 yang dapat digunakan membayar gaji rata-rata 20 paramedis, 20 petugas polisi, 20 guru, 19 perawat, 18 petugas pemadam kebakaran atau 18 dokter junior,” katanya.

Smith kemudian mengungkapkan bahwa pemerintah Inggris bukan hanya mengorbankan rakyatnya untuk perang di Suriah. Perang Iraq juga membebani pembayar pajak Inggris sebesar £ 10,3 miliar.

BACA JUGA  Romo Syafii: Darurat Sipil Bentuk Ketidakpedulian Pemerintah Terhadap Rakyat

“Sebagai akibatnya rakyat Iraq hidup melalui krisis kemanusiaan yang mendesak dan warisan budaya mereka telah hancur karena kegagalan koalisi untuk melindunginya. Ribuan orang telah meninggal dan dipaksa meninggalkan rumah mereka,” tuturnya.

Jurnalis wanita asal London itu juga menyinggung operasi militer Inggris selama 8 bulan di Libya yang menghabiskan biaya £ 320 juta, kemudian £ 25 juta selanjutnya untuk menstabilkan negara setelah kematian Gaddafi.

“Untuk apa itu? Tiga pemerintah yang bersaing untuk menguasai negara, sementara para pengungsinya dibeli dan dijual sebagai budak,” tanyanya.

Tak ketinggalan, ia kemudian menyoal dampak dari “Perang Melawan Teror” Inggris yang menghabiskan banyak biaya. Perang itu digunakan sebagai slogan untuk membenarkan misi di Timur Tengah.

“Pada tahun 2010 pemerintah Inggris membayar kompensasi kepada 16 orang yang ditahan oleh pasukan AS di Teluk Guantanamo atas kerusakan dan klaim bahwa London tahu atau terlibat dalam penyiksaan mereka. Kpmpensasi itu bersifat rahasia tetapi diperkirakan mencapai £ 50 juta,” katanya.

“Pemerintah Inggris menyia-nyiakan miliaran pound yang membuat neraka hidup bagi warga sipil di atau dari Timur Tengah, selain orang-orang cacat di rumah berjuang untuk membeli makanan dan pemanasan. Setidaknya ada 2.000 bank makanan di seluruh daerah dan NHS sangat kekurangan dana,” tambahnya.

Tahun lalu sebuah komite anggota parlemen mengatakan bahwa tunawisma adalah “krisis nasional” setelah sebuah laporan menemukan bahwa ada lebih dari 9.000 orang yang tidur di jalanan. Smith menambahkan bahwa pemotongan anggaran pendidikan telah membuat ribuan guru kehilangan pekerjaan mereka.

BACA JUGA  Ibadah Haji Pernah Ditiadakan, Ini Riwayat dan Alasannya

“Bayangkan apa yang akan terlihat di Inggris jika pemerintah menyalurkan miliaran pound yang dihabiskan untuk membom Timur Tengah hingga demokrasi kepada orang-orang di rumah yang sangat membutuhkannya,” pungkasnya

Sumber: Middle East Monitor
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Pertemuan Tim 11 Tak Akan Berpengaruh Jika Tak Ada Kemauan dari Jokowi

Pertemuan Tim 11 tak akan berpengaruh jika tak ada kemauan dari Jokowi

Jum'at, 27/04/2018 18:00 0

Indonesia

MKKS SMA Surakarta Akui Kesalahan dalam Surat Edaran Solo Menari

MKKS SMA Surakarta Akui Kesalahan dalam Surat Edaran Acara Solo Menari

Jum'at, 27/04/2018 17:16 0

Indonesia

Anis Matta Bicara Pergantian “Sopir” di Indonesia Leaders Forum

"Kalau sopir itu tidak mampu, maka perlu adanya pergantian sopir. Sopir yang menggantikan itu adalah pemimpin yang menggunakan GPS dan mencari alternatif jalan hingga mencapai tujuan yang jelas," ungkapnya.

Jum'at, 27/04/2018 13:37 0

Opini

Konyol, Jaksa Pemerintah AS Sebut Islam Sebagai “Sebuah Negara Besar”

Rabu (25/04) waktu setempat, persidangan mengenai gugatan perintah eksekutif Muslim Ban kembali digelar. Ada satu kejadian yang memalukan, yang mungkin menjadi tamparan bagi pihak pemerintah AS.

Jum'at, 27/04/2018 11:20 0

Indonesia

Alfian Dituntut 3 Tahun Penjara, Pengacara: JPU Gunakan “Pasal Jaring”

JPU meyakini PDI-P mengalami kerugian yakni turunnya elektabilitas dalam Pilkada 2017 silam.

Jum'at, 27/04/2018 10:48 0

Indonesia

ILF: Islam Tak Bisa Dipisahkan dari Indonesia

KIBLAT.NET, Jakarta – Ada suatu persoalan yang mengusik hati umat Islam Indonesia dalam hal keadilan...

Kamis, 26/04/2018 22:50 0

Indonesia

Syam Organizer Komitmen Datangkan Imam Palestina Meski Ada Kasus Kuala Lumpur

Kepergian ilmuwan Palestina DR Fadi Al Batsh dirasakan banyak pihak. Syam Organizer, sebuah lembaga kemanusiaan yang fokus pada masalah Palestina dan Syam turut berduka atas tragedi pembunuhan yang menimpa ilmuwan penghafal Al-Quran itu.

Kamis, 26/04/2018 19:46 0

Indonesia

Soal Palestina, PKS Minta Pemerintah Indonesia Tiru Malaysia

PKS mendesak pemerintah untuk memberikan beasiswa bagi pelajar Palestina

Kamis, 26/04/2018 16:43 0

Indonesia

Pembunuhan Dr. Fadi Dinilai Bentuk Ketakutan Israel

"Israel takut nanti yang bersangkutan bagian dari tim pengembangan persenjataan Izuddin Al-Qasam"

Kamis, 26/04/2018 16:28 0

Indonesia

Panja RUU Jabatan Hakim: Perlu Ada Perangkat untuk Cegah Perdagangan Hukum

Panja RUU Jabatan Hakim menyebut perlunya perangkat untuk mencegah parktik memperdagangkan hukum oleh hakim

Kamis, 26/04/2018 15:26 0

Close