Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi di Pattani, Thailand Selatan

KIBLAT.NET – Rekonsiliasi pemerintah Thailand dengan masyarakat Pattani dalam menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi masih komplek. Pelibatan pihak ketiga yaitu aktor asing seperti Malaysia sehingga melahirkan kesepakatan resolusi konflik dan membangun perdamaian, menurut pandangan warga setempat “hanya permainan semata.”

Sejak tahun 2013 upaya rekonsiliasi di Pattani, pemerintah Thailand pertama kalinya menandatangani perundingan damai bersama Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Pattani, yang dipercaya mewakili rakyat Pattani dan salah satu dari beberapa kelompok militan yang beroperasi di Thailand bagian selatan untuk tujuan kemerdekaan.

Wilayah Pattani yang dihuni penduduk mayoritas etnis Melayu Muslim telah mengalami gejala konflik senjata berkepanjangan. Eskalasi konflik meningkat sejak Januari 2004, sedikitnya 13.000 orang luka-luka dan korban tewas mencapai lebih dari 7.000 jiwa; termasuk tentara, polisi, pemimpin lokal, pemimpin agama, warga sipil, dan kombatan.

Dalam sebuah penelitian dari University of Maryland Amerika Serikat tahun 2016, statistik kehancuran sekolah dan lembaga pendidikan di Negara Thailand mencapai tingkat kedua setelah negara Pakistan. Peneliti juga menemukan bahwa serangan yang terjadi mencapai 3.400 kali. Sedikitnya 213 kali serangan menghancurkan sekolah dan lembaga pendidikan di Thailand.

Tidak hanya itu, serangan juga menghancurkan fasilitas publik, masjid, dan jalan raya di Pattani. Pemicu konflik adalah pertempuran Angkatan Bersenjata Thailand dengan Angkatan Bersenjata Revolusi Patani. Kondisi demikian menunjukkan suasana kehidupan masyarakat di sana yang sedang mengalami kerusuhan dan peperangan, sehingga perlu adanya pihak ketiga yang terlibat sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik di kawasan selatan negara itu.

Kesepakatan pertama kali ditandatangani untuk perundingan damai di Kuala Lumpur pada Kamis (28/02/2013) yang lalu. Malaysia hanya bertindak sebagai fasilitator dalam negosiasi diantara pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Pattani. Namun proses damai dengan BRN terpaksa berhenti di awal, dan ketika itu belum disahkan menjadi “Agenda Negara.”

Kendati demikian, setahun kemudian sejarah kudeta Negara Thailand berulang lagi pada Mei 2014. Militer berhasil menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Yingluck Shinawatra. Setelah itu, Junta Prayuth Chan-ocha ditunjuk sebagai menteri berikutnya. Dari sini, proses negosiasi damai memulai babak baru dengan organisasi payung yang dikenal dengan nama Majelis Amanah Rakyat Patani atau Majelis Syura Pattani (MARA Pattani). Organisasi itu terdiri dari beberapa faksi diantaranya yaitu Barisan Revolusi Nasional (BRN), Pattani United Liberation Organization (PULO), gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP), dan Front Islam Pembebasan Pattani (BIPP).

Namun hingga saat ini arahnya juga belum jelas. Yang nampak hanya istilah “Daerah Aman/ Safety Zone” di tengah realita yang masih bergejolak dalam konflik bersenjata antara Angkatan Bersenjata Thailand dengan Angkatan Bersenjata Revolusi Pattani.

Meski telah diadakan berbagai usaha mencari jalan penyelesaian menuju rekonsiliasi di Pattani, sulit bagi penduduk Pattani saat ini untuk mengharapkan terjadinya rekonsiliasi dan perdamaian di sana. Ada beberapa faktor penghambat rekonsiliasi, yaitu sebagai berikut:

1. Korban perang yang paling besar adalah penduduk sipil. Hal ini tentunya menimbulkan luka dan dendam membara pihak-pihak yang telah kehilangan salah satu, atau lebih anggota keluarganya. Upaya rekonsiliasi yang dipaksakan dari pemerintah pusat dapat dipastikan tidak akan memberikan hasil.

2. Status Darurat Militer selama ini mengancam penduduk masyarakat sipil di Pattani.

3. Perundingan yang sedang berlangsung tidak melibatkan kelompok militan yang memiliki kapasitas kekuatan angkatan bersejata. Sehingga dalam upaya menciptakan daerah aman ijalan buntu.

Sementara itu, hanya ada dua faktor pendukung rekonsiliasi, yaitu:

1. Mulai munculnya kesadaran di sebagian penduduk Pattani untuk berhenti ‘perang’. Sebagian menyadari bahwa mereka telah hidup dalam situasi kekerasan terus-menerus.

2. Secara perlahan namun pasti terlihat menguatnya kepentingan bersama untuk segera mempercepat perdamaian dan pembangunan kembali Pattani.

Selama ini kerusuhan di bawah undang-undang darurat militer berdampak pada warga setempat. Organisasi hak asasi sejak lama mengkritik penerapan undang-undang darurat. Karena aturan ini memberi militer kekuasaan dan kewenangan yang terlalu besar.

Penerapan undang-undang darurat mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sunai Pathak dari Human Rights Watch dengan tegas mengatakan, “Sejak sembilan tahun terakhir ada berbagai kasus yang tidak tuntas tentang pembunuhan ilegal, penyiksaan dan penculikan. Banyak orang diculik dan menghilang. Tidak ada pelaku yang dikenai sanksi.”

”Spiral kekerasan ini berputar makin lama makin cepat. Ini lingkaran setan,” tambahnya.

Yang paling menderita adalah penduduk setempat yang terperangkap di tengah lingkaran kekerasan ini. 90 persen korban kekerasan adalah warga sipil. “Pemerintah harus menjamin, bahwa praktek-praktek ilegal semacam itu tidak dilakukan lagi. Dan kalau ini terjadi, pelakunya harus dihukum. Hanya dengan cara itu pemerintah pusat bisa mengembalikan rasa percaya masyarakat,” tegas Pathak.

Penulis: AM Faton
Editor: M. Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat