Alfian Tanjung Hari Ini Hadapi Sidang Tuntutan

KIBLAT.NET, Jakarta – Pengamat Partai Komunis Indonesia, Alfian Tanjung, hari ini (Rabu, 18/04), menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Ia kembali berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh Tanda Perdamaian, salah satu pengacara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas mandat PDIP.

Persidangan akan diadakan di ruang Mr Koesomah Atmadja lantai 1 PN Jakarta Pusat, dan persidangan seperti biasanya akan digelar terbuka. Keluarga Alfian Tanjung sudah menyebarkan flyer tentang agenda persidangan sejak Selasa (17/04/2018) siang.

Alfian didakwa melanggar Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 dan/atau Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45a Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebelumnya, usai persidangan ke-13, Pakar hukum Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terdapat cukup alasan bagi pengadilan untuk membebaskan Alfian Tanjung dari segala dakwaan atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Ia menyatakan bahwa perbuatan Alfian bukanlah tindak pidana.

Alfian Tanjung didakwa ke pengadilan dengan tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Alfian didakwa melanggar mencemarkan nama baik dengan menggunakan media elektronik.

“Pasal 310 KUHP itu adalah pasal fitnah dan pencemaran nama baik yang ditujukan adalah orang perseorangan (natuurlijk persoon), bukan organisasi (rechtspersoon),” ungkap Yusril, Rabu (28/03/2018).

“Beda halnya kalau yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya adalah Ketua Umum atau Sekjen PDIP. Pasal 156 KUHP mengatur pencemaran terhadap golongan atau SARA dan Pasal 206-208 KUHP mengatur pencemaran terhadap aparatur negara,” lanjutnya.

BACA JUGA  Soal Pelanggaran PSBB, Haikal Hassan: Semua Sudah Disanksi, Mau Apa Lagi?

Dalam hukum pidana tidak boleh ada analogi, maka terdapat kefakuman hukum terhadap kemungkinan pencemaran nama baik terhadap partai politik. Hakim seharusnya dapat menggali hukum dan menciptakan yurisprudensi mengatasi kevakuman ini.

Yusril menambahkan, andaikata fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Alfian itu memang ada, ia melakukannya dalam konteks kepentingan umum. Maka menurut Pasal 310 ayat 3 KUHP sifat pidananya menjadi hilang.

Dengan demikian, jika dalam sidang dapat dibuktikan unsur kepentingan umum itu, Alfian bisa dibebaskan atau setidak-tidaknya dilepaskan (ontslaag) dari segala dakwaan.

“Sebagai ustadz dan dosen yang selama ini mendalami bahaya komunisme yang dilarang, maka tugas Alfian lah berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengingatkan masyarakat terhadap fenomena bahaya kebangkitan kembali komunisme itu,” pungkas Yusril.

Sidang perkara Alfian Tanjung masih akan dilanjutkan pekan depan. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan ahli baik dari tim penasehat hukum maupun dari Jaksa Penuntut Umum.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Hunef Ibrahim

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat