... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Soal Perpres Tenaga Asing, Begini Komentar Gerindra

Foto: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono seusai dalam diskusi "Menolak Perpres 20/2018 Tentang TKA" di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, (17/04/2018).

KIBLAT.NET, Jakarta- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan munculnya Perpres 20/2018 tentang TKA juga dipicu dari kebijakan pemerintah yang memuluskan iklim kapitalisme ekonomi dan politik Cina di Indonesia atas nama pembangunan infrastruktur.

“Infrastruktur yang dibangun bukan semata membangun infrastruktur, tetapi bentuk penguasaan tanah-tanah oleh pihak asing. Ini ada motif politik penguasaan,” katanya dalam diskusi “Menolak Perpres 20/2018 Tentang TKA” di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, (17/04/2018).

Dia menjelaskan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Cina sebagai bentuk kapitalisme negara. Pasalnya ada pemaksaan dalam kerjasama itu, di mana pembangunan yang dilakukan Cina di Indonesia dengan syarat mendatangkan bahan bangunan dan tenaga kerja dari Cina.

“Kerjasama bilateral ini justru menjadi bentuk kapitalisme negara Cina atas Indonesia. Bentuknya melalui reklamasi, penguasaan lahan-lahan melalui pembangunan properti dan infrastruktur. Juga proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan proyek Meikarta. Semua itu penguasaan lahan mengatas namakan pembangunan infrastruktur,” tuturnya.

Ferry mengungkapkan faktor lainnya adalah kemudahan visa dan tidak diwajibkannya TKA bisa berbahasa Indonesia. Dua kemudahan ini menjadi stimulus masuknya TKA asing asal Cina di Indonesia, yang saat ini sudah terdaftar mencapai 260.000 orang menurut data keimigrasian.

“Baiknya pemerintah lebih memberdayakan tenaga kerja Indonesia supaya minim biaya daripada menarik pekerja dari luar yang dapat menyerap biaya negara lebih mahal,” tuturnya.

BACA JUGA  Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Lima Polisi Luka-luka

Labih lanjut, Ferry juga menyinggung soal infrastruktur yang terus digenjot pemerintah namun memberdayakan tenaga kerja asing. Dia juga mengacu dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Konstruksi, infrastruktur pemerintah mengaku bahwa gembar-gembor infrastruktur. Ternyata data BPS penyerapan lapangan kerja di bidang konstruksi justru menurun, jadi itu artinya infrastruktur ada tetapi tidak menggunakan tenaga kerja Indonesia, pakai tenaga kerja asing,” ulasnya.

Waketum Gerindra menantang Pemerintah Jokowi terbuka akan segalanya. Ferry juga mengaku siap berdebat data dan fakta terkait kebijakan Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat.

Reporter: Hafizh Syarifuddin
Editor: Syafi’i Iskandar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Myanmar

Daftar Hitam PBB Cantumkan Militer Myanmar

PBB memasukan militer Myanmar ke daftar hitam terkait kejahatan seksual yang marak terjadi di Rakhine.

Selasa, 17/04/2018 19:00 0

Afghanistan

Taliban Sayangkan Data Lembaga HAM Tutupi Kejahatan AS

Imarah Islam Afghanistan terus mempertanyakan informasi yang menyalahkan Taliban atas korban sipil selama intervensi AS di Afghanistan.

Selasa, 17/04/2018 17:00 0

Yaman

Lumpuhkan Penjaga, 18 Tawanan Al-Qaidah Kabur dari Penjara Hutsi

Sebanyak 18 anggota Al-Qaidah cabang Yaman (AQAP) yang ditawan di penjara yang dikuasai oleh pemberontak Syiah Hutsi dilaporkan berhasil melarikan diri.

Selasa, 17/04/2018 16:43 0

Video Kajian

Puisi Sukmawati; Mengapa Mereka Benci Syariat Islam?

Puisi Sukmawati; Mengapa Mereka Benci Syariat Islam? Ejekan terhadap syariat Islam adalah perkara yang tidak pantas dibiarkan, apalagi di Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Belum lama ini, Ahok dijebloskan ke penjara karena terbukti menghina ayat Al-Qur'an. Tetapi mengapa hari ini terulang?

Selasa, 17/04/2018 16:32 0

Prancis

Perancis Bikin Aplikasi ‘WhatsApp’ Tandingan untuk Cegah Spionase

Aplikasi-aplikasi pesan terenkripsi utama di dunia -termasuk WhatsApp Facebook dan Telegram- dinilai memiliki kemungkinan pelanggaran data konsumen.

Selasa, 17/04/2018 16:05 0

News

Benarkah Oposisi Gunakan Senjata Kimia di Suriah?

PBB disebut merilis hasil penyelidikan bahwa pemberontak anti-Assad menembakkan senjata kimia berupa gas saraf sarin sehingga menewaskan sedikitnya 75 warga sipil termasuk anak-anak pada 7 April lalu. Bagaimana sebenarnya?

Selasa, 17/04/2018 12:59 0

Afrika

Berseragam PBB, Jihadis Serbu Markas Militer Perancis dan PBB di Mali

Sekelompok pejuang yang menyamar sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB meledakkan 2 bom mobil dan menembakkan puluhan roket ke markas pasukan Perancis dan PBB di Mali bagian utara.

Selasa, 17/04/2018 11:51 0

Iran

Perkuat Basis Ideologi, Iran Buka Cabang Universitas di Suriah

Seorang penasihat senior untuk Pemimpin Tertinggi Iran dalam urusan internasional, Ali Akbar Velayati mengatakan Presiden Suriah, Bashar Assad telah mengeluarkan keputusan untuk membuka cabang Universitas Azad Iran di Suriah.

Selasa, 17/04/2018 10:55 0

Turki

AS-Turki Capai Kesepahaman terkait Kota Manbij, Suriah

Dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, di Ankara, Senin (16/04), Cavusoglu mengatakan bahwa bahwa peta itu akan derealiasikan ketika Menlu AS baru Mike Pompeo resmi menjalankan tugasnya.

Selasa, 17/04/2018 09:56 0

Suriah

Tim Penyelidik Kimia OPCW Gagal Masuki Douma, Ghouta Timur

"Tim belum dikirim ke Douma," kata Ahmed Uzumcu, Direktur Jenderal OPCW, dalam pertemuan darurat.

Selasa, 17/04/2018 08:47 0

Close