... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Ombudsman: Penipuan Travel Umroh Akibat Maladministrasi Kementerian Agama

Foto: Salah satu suasana thawaf pada Haji 2017 (foto: Tony/Kiblat.net)

KIBLAT.NET, Jakarta – Ombudsman telah melakukan serangkaian pemeriksaan terkait kasus penipuan umroh oleh Penyelenggara Perjalanan Umroh (PPIU) PT. Amanah Bersama Ummat Tours (Abu Tours). Dari pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan ada empat maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama dan satu maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengungkapkan, maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama menyangkut tidak kompeten, pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

“Sementara, ditemukan satu maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata yaitu pengabaian kewajiban hukum,” ungkap Suaedy di gedung Ombudsman, Jakarta pada Selasa (17/04/2018).

Ahmad Suaedy mengatakan, rangkaian pemeriksaan yang Ombudsman lakukan berdasarkan banyaknya korban calon jamaah yang gagal berangkat umroh dan laporan masyarakat korban Abu Tours serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Dia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Ombudsman telah mengeluarkan saran kepada Kemenag terkait kasus penipuan dan gagal berangkat calon jamaah umroh sebanyak 56 ribu jamaah dengan dana yang hilang sekitar Rp 830 miliar.

“Meskipun Kementerian Agama telah menindaklanjuti sebagian saran Ombudsman dengan keluarnya PMA Nomor 8 tahun 2018, namun penipuan dan kasus gagal berangkat ternyata terulang kembali di PT. Abu Tours dengan jumlah korban yang lebih besar yaitu sebanyak 86 ribu jamaah dengan penggelapan dana sebesar Rp 1,8 triliun,” papar Suaedy.

“Hal tersebut juga terjadi di PPIU lainnya misalnya di PT. Solusi Balad Lumampah jumlah korban mencapai 12.645 jamaah dan di PT. Hanien Tour sejumlah 58.862 jamaah,” lanjutnya.

BACA JUGA  Mendag Klarifikasi Statemen Larangan Penjualan Minyak Curah

Ombudsman kemudian menjelaskan empat maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan ibadah umroh.

“Pertama Kementerian Agama tidak kompeten, misalnya tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja PPIU sehingga banyak jamaah umroh yang gagal berangkat dan tidak dapat memperoleh penggantian biaya dari PPIU,” ujar Suaedy.

Sedangkan yang kedua, Kementerian Agama melakukan pengabaian kewajiban hukum karena lambat memberikan sanksi terhadap PPIU yang gagal memberangkatkan jamaah, penipuan, dan penggelapan dana jamaah.

Selain itu, terjadi juga praktik maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dengan membiarkan transaksi antar calon jamaah dengan PPIU tanpa kontrak tertulis yang dapat merugikan calon jamaah umroh.

“Kementerian Agama juga melakukan penyalahgunaan wewenang, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jamaah secara ilegal setelah izinnya dicabut dengan penambahan biaya bagi calon jamaah umroh,” kata Ahmad Suaedy.

Selain pada Kementerian Agama, Ombudsman juga menemukan satu maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata. Maladministrasi tersebut berupa pengabaian hukum dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pengajuan izin baru Biro Perjalanan Wisata (BPW) di Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota.

“Ombudsman menemukan banyak BPW yang berani menyediakan layanan paket Ibadah Haji dan Umroh dengan mengabaikan persyaratan untuk menjadi PPIU yaitu harus sudah berdiri minimal 2 tahun,” tutur Suaedy.

Atas temuan maladministrasi tersebut, Ombudsman mengeluarkan saran kepada Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata untuk melakukan moratorium pendaftaran ibadah umroh selama dua bulan dan melakukan audit menyeluruh terhadap semua PPIU.

BACA JUGA  Mardani: Janji Kampanye Jokowi Harus Dituntaskan 

“Mereka harus melakukan tindakan korektif. Banyak langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah Umroh,” kata Suaedy.

Ombudsman juga mengusulkan agar Kementerian Pariwisata melakukan pengawasan terhadap Dinas Pariwisata di setiap Kabupaten dan Kota dalam hal pendaftaran dan pengajuan izin baru sebagai BPW.

“Selain itu Ombudsman juga mengusulkan agar kepolisian secara aktif melakukan penyelidikan atas dugaan adanya keterlibatan dan conflict of interest terhadap oknum-oknum di Kementerian Agama,” pungkas Suaedy.

Reporter: Qoid
Editor: M. Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

News

Benarkah Oposisi Gunakan Senjata Kimia di Suriah?

PBB disebut merilis hasil penyelidikan bahwa pemberontak anti-Assad menembakkan senjata kimia berupa gas saraf sarin sehingga menewaskan sedikitnya 75 warga sipil termasuk anak-anak pada 7 April lalu. Bagaimana sebenarnya?

Selasa, 17/04/2018 12:59 0

Afrika

Berseragam PBB, Jihadis Serbu Markas Militer Perancis dan PBB di Mali

Sekelompok pejuang yang menyamar sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB meledakkan 2 bom mobil dan menembakkan puluhan roket ke markas pasukan Perancis dan PBB di Mali bagian utara.

Selasa, 17/04/2018 11:51 0

Iran

Perkuat Basis Ideologi, Iran Buka Cabang Universitas di Suriah

Seorang penasihat senior untuk Pemimpin Tertinggi Iran dalam urusan internasional, Ali Akbar Velayati mengatakan Presiden Suriah, Bashar Assad telah mengeluarkan keputusan untuk membuka cabang Universitas Azad Iran di Suriah.

Selasa, 17/04/2018 10:55 0

Turki

AS-Turki Capai Kesepahaman terkait Kota Manbij, Suriah

Dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, di Ankara, Senin (16/04), Cavusoglu mengatakan bahwa bahwa peta itu akan derealiasikan ketika Menlu AS baru Mike Pompeo resmi menjalankan tugasnya.

Selasa, 17/04/2018 09:56 0

Suriah

Tim Penyelidik Kimia OPCW Gagal Masuki Douma, Ghouta Timur

"Tim belum dikirim ke Douma," kata Ahmed Uzumcu, Direktur Jenderal OPCW, dalam pertemuan darurat.

Selasa, 17/04/2018 08:47 0

News

AS: Rusia Mungkin Rusak Bukti Serangan Kimia di Douma

Yang kami pahami bahwa Rusia mungkin telah mengunjungi lokasi. Kami khawatir mereka mungkin telah merusak bukti-bukti dengan tujuan mengacaukan upaya misi pencari fakta untuk melakukan penyelidikan yang efektif.

Selasa, 17/04/2018 08:02 0

China

China Luncurkan Situs Aduan yang Diklaim Cegah Ancaman Nasional

hina meluncurkan sebuah situs dalam bahasa Mandarin dan Inggris untuk meningkatkan kampanye melawan aktivitas spionase asing yang dapat mengancam negara berbasis sosialis tersebut.

Senin, 16/04/2018 17:44 0

Turki

Seorang Pastor AS Diadili di Turki Atas Kasus Terorisme

Seorang pastor Amerika akan diadili di Turki karena diduga memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok teror dan mata-mata.

Senin, 16/04/2018 16:52 0

Suriah

Trump Bilang “Misi (Serangan di Suriah) Selesai”, Apa Maksudnya?

Pernyataan Trump di Twitter muncul beberapa jam setelah pasukan AS, Perancis dan Inggris melancarkan serangan terhadap tiga target yang disebut sebagai basis senjata kimia Assad di Suriah.

Senin, 16/04/2018 11:44 0

Rusia

Pasca Ungkap Tentara Bayaran Wagner di Suriah, Jurnalis Rusia Bunuh Diri?

Borodin menulis untuk situs berita Novy Den tentang kejahatan dan korupsi. Dia baru-baru ini membantu mengungkap cerita kematian tentara bayaran Rusia Wagner Group dari Asbest yang tewas di Suriah pada bulan Februari.

Senin, 16/04/2018 10:38 0

Close