... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Ini Draf Proposal AS di DK PBB Sikapi Serangan Kimia di Douma

Foto: Sidang DK PBB

KIBLAT.NET, New York – Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Neki Heili, menyatakan keinginannya agar Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara pada Selasa (10/04) terhadap draf proposal negaranya terkait serangan kimia di Suriah. Hal itu disampaikan dalam sidang darurat DK PBB membahas serangan kimia di Douma, Ghota Timur, Sabtu lalu.

Amerika Serikat membagikan 15 revisi draf proposal kepada para delegasi negara di DK PBB. Proposal tersebut pertama kali diperkenalkan pada 1 Maret.

Wartawan Al-Jazeera yang meliput sidang melaporkan bahwa Washington meminta DK PBB melakukan pemungutan suara terhadap resolusinya yang mendorong membentuk komite penyelidikan baru terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah.

“Washington akan membalas serangan kimia terhadap Douma meskipun DK PBB bergerak atau tidak,” kata Heili seraya menegaskan bahwa negaranya akan menentukan siapa di balik serangan terlarang itu.

Pada bagiannya, delegasi Rusia di DK PBB, Vasily Nibenzia, menolak proposal AS tersebut dan meminta lembaga yang ada, yaitu Organisasi Larangan Senjata Kimia, untuk menggelar penyelidikan di Douma. Dia mengatakan bahwa rezim Suriah dan pasukan Rusia akan menjamin keamanan tim penyelidik ke lokasi kejadian.

Duta Besar Rusia mengatakan kepada wartawan seusai rapat bahwa proposal baru AS “mengandung beberapa elemen yang tidak dapat diterima, lebih buruk daripada proposal sebelumnya.”

Ketika ditanya apakah perubahan proposal Amerika Serikat meyakinkan bahwa pemerintah Washington condong ke arah opsi diplomatik, Dubes Rusia mengatakan: “Saya khawatir mereka mencari lebih banyak opsi militer, yang merupakan opsi yang sangat serius.”

BACA JUGA  Pentagon: Ribuan Tahanan ISIS di Penjara Kurdi Bisa Jadi Bom Waktu

Isi Draf Resolusi

Rancangan resolusi AS berisi meminta dibentukanya mekanisme baru penyelidikan independen di bawah PBB tentang penggunaan senjata kimia di Suriah. Mandat kerja tim penyelidikan yang diusulkan ini berlaku selama setahun dan bisa diperpanjang.

Rancangan resolusi AS itu juga mendorong mengecam rezim Suriah setelah serangan kimia di Douma. Para pejabat yang terbukti terlibat penggunaan senjata kimia harus diadili.

Pengamat PBB di Dewan Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Richard Guan, mengatakan bahwa Rusia kemungkinan besar memveto resolusi AS tersebut. Pasalnya, menurut Guan, isi proposal itu tidak menguntungkan Rusia dan sekutunya sehingga tak ada pilihan lain menggunakan hak veto. Jika demikian, AS—dan mungkin Perancis— akan menjadikan alasan itu untuk meluncurkan operasi militer di Suriah.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Pendataan Khatib Kampus Muhammadiyah oleh Aparat Timbulkan Kegaduhan

PP Muhammadiyah tidak setuju dengan tindakan aparat keamanan yang meminta data khatib dan dosen STIE Ahmad Dahlan, Tangerang.

Selasa, 10/04/2018 22:15 0

Indonesia

Bantah Ada Pemecatan, Sekjen MUI Akan Ajak Dr Abdul Chair Berdialog

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan tabayun dengan anggota Komisi Hukum MUI, Dr. Abdul Chair Ramadhan soal orasinya di aksi tuntut proses hukum Sukmawati beberap waktu lalu.

Selasa, 10/04/2018 22:11 0

Artikel

Tak Sekadar Merakyat, Beginilah Gaya Memimpin Umar bin Khattab

Ketua DPP PDI-P Bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri, memberikan penilaian bahwa Jokowi merupakan sosok yang mirip Umar bin Khattab.

Selasa, 10/04/2018 22:04 0

Indonesia

Cetak Trainer Handal, FSLDK Solo Raya Gelar TFT

FSLDK Solo Raya menyelenggarakan Training for Trainer (TFT) dalam rangka peningkatan kompetensi trainer. Ratusan peserta datang dari beberapa wilayah.

Selasa, 10/04/2018 20:17 0

Indonesia

KH. Ma’ruf Amin: Silahkan Proses Hukum Sukmawati, Saya Tidak Melarang

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin angkat bicara karena dituding melindungi Sukmawati. Ia menegaskan bahwa ajakan untuk memaafkan hanya bersifat harapan.

Selasa, 10/04/2018 19:15 2

Video News

Ketua MUI: Abdul Chair Tidak Dipecat

"Orang berbeda pendapat nggak ada masalah," sambung Rais Aam PBNU ini.

Selasa, 10/04/2018 18:07 0

Indonesia

Jokowi-JK Dikekang Mafia saat Demo BBM Mahasiswa

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) hari ini, Selasa (10/04/2018) berdemo didepan Istana Negara.

Selasa, 10/04/2018 17:47 0

Indonesia

Ini 2 Cara Penyelesaian Kasus Sukmawati Menurut Pakar Hukum

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Dr Absori menuturkan bahwa polemik yang ditimbulkan akibat puisi "Ibu Indonesia" yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri hanya bisa diselesaikan dengan 2 cara.

Selasa, 10/04/2018 17:44 0

Indonesia

Ketua FPI Optimistis Polisi Akan Proses Ade Armando

Jika kepolisian tidak segera menindak Ade Armando, maka ditakutkan akan muncul reaksi-reaksi dari umat Islam

Selasa, 10/04/2018 16:59 0

Indonesia

Ketua FPI Laporkan Ade Armando ke Polisi

Ketua Umum Front Pembela Islam, KH. Shobri Lubis mendatangi kantor Bareskrim Polri hari ini, Selasa (10/04/2018) untuk melaporkan Ade Armando

Selasa, 10/04/2018 16:25 0

Close