... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Invasi Pimpinan Amerika Tak Hasilkan Apapun Kecuali Bencana

Foto: Pasukan Khusus AS

KIBLAT.NET – Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya 15 tahun lalu meluncurkan pembukaan kampanye militer untuk menghancurkan Iraq dengan mimpi mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Sebuah kampanye militer yang efeknya mempengaruhi seluruh dunia. Kediktatoran Partai Baath Iraq di bawah Saddam Hussein dengan cepat digulingkan. Rakyat Iraq dijanjikan perdamaian, kemakmuran dan demokrasi, tapi nyatanya mereka nyaris tidak menerima apa pun kecuali kematian, teror, dan kekacauan. AS tidak hanya menghancurkan rezim Partai Baath, tetapi juga Iraq sebagai bangsa dan negara yang multi-etnis, multi-agama.

Dalih Invasi AS ke Iraq

Bertentangan dengan keyakinan banyak pihak, bukan peristiwa serangan 9/11 di New York yang mendorong Washington untuk memberlakukan perubahan rezim di Iraq. Pada tahun 1998, di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, Undang-Undang Pembebasan Iraq ditandatangani menjadi undang-undang, dan secara khusus menetapkan bahwa keputusan tersebut akan menjadi kebijakan AS dalam usahanya “menghapus rezim yang dipimpin oleh Saddam Hussein” di Iraq, dan untuk mendukung kelompok-kelompok yang menentang Saddam guna melakukan transisi negara dari kediktatoran menjadi demokrasi.

Beberapa kelompok yang telah dikooptasi oleh Washington ke dalam rencana besarnya tersebut adalah gerakan politik separatis Kurdi, partai-partai Syiah yang teokratis terkait dengan Iran, dan kelompok oposisi Iraq yang tidak puas dengan pemerintahan Saddam lainnya. Yang cukup menarik adalah, sebagian besar kelompok-kelompok ini tak memiliki banyak kaitan dengan demokrasi, seperti kanker yang memiliki mimpi hidup sehat. Namun, AS memutuskan untuk ikut campur tangan dengan kelompok-kelompok ini bukan karena mereka peduli tentang demokrasi dan hak asasi manusia di Timur Tengah, tetapi murni karena rezim Saddam Hussein tidak mau turut bermain dengan aturan Washington.

Setelah terpilihnya Presiden George W. Bush dan tragedi 9/11, salah satu tindakan pertama pemerintahan Bush adalah mendorong perang melawan Iraq. Hampir lima jam setelah Al-Qaidah menabrakkan pesawat komersial ke Pentagon, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld mengeluarkan perintah kepada para pembantunya untuk menyerang Iraq. Keputusan Rumsfeld terlepas dari kenyataan bahwa tidak mungkin dia begitu yakin bahwa Iraq telah memerintahkan serangan teror ke markas militer AS, apalagi membantu dan mendukungnya. Apa yang diputuskan Rumsfeld ini menunjukkan kecenderungan ekstrem dan ideologis yang dilatarbelakangi oleh keinginan menyerbu Iraq tanpa alasan apapun, dan dengan sepenuhnya mengabaikan korban manusia. Ini seperti petualangan militer.

Yang terjadi selanjutnya adalah kebohongan-kebohongan, fabrikasi dan penipuan langsung dari komunitas internasional maupun domestik. Pemerintahan Bush mulai membuat bukti mengenai dugaan senjata pemusnah masal yang dimiliki Iraq. Di Inggris, pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair memalsukan bukti dalam apa yang dikenal sebagai “Dodgy Dossier” yang menuduh Saddam Hussein dapat menyebarkan senjata pemusnah massal dalam waktu 45 menit, yang menjadi ancaman bagi Barat. Kenyataannya, tidak ada senjata pemusnah massal, terlepas dari fakta bahwa Menteri Luar Negeri Colin Powell secara terbuka berbohong kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum invasi, dan 13 tahun kemudian menyebut penipuannya sebagai “noda” dalam kariernya. Satu-satunya hal yang tampaknya diperhatikan Powell adalah persepsi tentang kariernya, bukan kehidupan Irak yang tak terhitung banyaknya yang dia bantu hancurkan.

Biaya Invasi Kemanusiaan

Invasi itu sendiri benar-benar menjadi malapetaka. The Lancet, jurnal medis Inggris bergengsi, menerbitkan sebuah studi pada tahun 2006 yang menunjukkan bahwa sekitar 655.000 warga Iraq telah meninggal sebagai akibat langsung dari invasi. Kajian ilmiah tersebut menjadi peringatan bagi para arsitek invasi Iraq akan harga yang harus dibayar. Penasihat untuk kajian ilmu pengetahuan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa studi yang diterbitkan oleh The Lancet sangat berpengahuh.

Pendudukan AS berlangsung lima tahun setelah publikasi studi tersebut. Sektarianisme yang didukung Iran, program penyiksaan yang disponsori Baghdad dan regu tembak, serta aksi ISIS telah menimbulkan lebih banyak kematian. Kita tidak perlu heran jika jutaan orang Iraq telah mati sebagai akibat langsung dari invasi, dan kita harus malu bahwa media cenderung mengabaikan liputan yang bermutu dari bencana kemanusiaan ini. Alih-alih meliput tentang tragedi kemanusiaan, media lebih cenderung meliput cerita yang sensasional seperti eksekusi ISIS.

Seluruh generasi Iraq telah hilang karena invasi pimpinan AS. Ini tidak bisa dimaafkan. Seharusnya negara yang turut serta mendukung AS menginvasi Iraq memberi kompensasi kepada korban – seperti Jerman dipaksa membayar ganti rugi atas kejahatan rezim Nazi setelah Perang Dunia II. Tampaknya adil bahwa negara-negara yang secara langsung berpartisipasi dalam pemusnahan massal dan genosida rakyat Iraq mendukung warga Iraq untuk menjadi merdeka dari proses pembangunan yang korup ini untuk kemudian membangun negaranya sendiri. Kalau tidak, kita semua tahu siapa yang harus disalahkan atas kejahatan terbesar pada milenium ini.

Sumber: Anadolu Agency, ditulis oleh Tallha Abdulrazaq (Pengamat Keamanan dan Strategi Timur Tengah)

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video Kajian

Kiblat Review: 7 Tahun Krisis Suriah (2)

Kiblat Review: 7 Tahun Krisis Suriah

Rabu, 28/03/2018 14:55 0

Palestina

Infeksi Pernafasan, PM Israel Netanyahu Dilarikan ke Rumah Sakit

Serangkaian tes menunjukkan pria berusia 68 tahun itu menderita infeksi virus minor pada saluran pernapasan bagian atas.

Rabu, 28/03/2018 14:34 0

Manhaj

Siyasah Syariyyah: Jujur dan Tepat dalam Mengukur Mudharat

Menjelang musim Pemilu, kata “mudharat” yang secara mudahnya berarti “bahaya,” menjadi titik silang perdebatan antara kelompok cobloser dan golputer

Rabu, 28/03/2018 13:00 0

Rusia

Heboh Pengusiran Diplomat Oleh AS dan UE, Rusia Siapkan Aksi Balasan

AS mengumumkan serangkaian tindakan yang mengejutkan, yaitu pengusiran terhadap para diplomat Rusia. Tindakan Washington ini oleh Duta Besar Jon Huntsman digambarkan sebagai yang terbesar dalam sejarah.

Rabu, 28/03/2018 11:50 0

Asia

Hindari Riba, Sebuah Lembaga Islam di India Beri Pinjaman Tanpa Bunga

The Islamic Welfare Society Bhatkal memberikan pinjaman tanpa bunga kepada mereka yang membutuhkan. Uang yang dipinjamkan berasal dari dana masjid.

Rabu, 28/03/2018 11:14 0

Indonesia

Konsep Wilayatul Faqih Jadikan Pengikut Syiah Ingin Kuasai Suriah

Syiah memasukkan wilayatul faqih dalam rukun Islam versi mereka. Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI), KH. Abdussomad Buchori mengatakan rukun inilah yang diterapkan pengikut Syiah di Suriah.

Rabu, 28/03/2018 09:00 0

Suriah

Kloter Ketiga Rombongan Pejuang dan Sipil Tinggalkan Ghouta Timur

Kloter ketiga ini, menurut jaringan berita oposisi Shaam Network, terdiri dari 105 bis. Bis-bis itu membawa sekitar 7000 orang, 1620 di antaranya pejuang bersenjata. Konvoi ini dikawal tujuh mobil ambulan.

Rabu, 28/03/2018 08:57 0

Afrika

UEA Bangun Pangkalan Militer Ilegal di Somalia

Osman meminta delegasi Somalia menyeru Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan khusus untuk membahas perkembangan terakhir di Somalia sehingga menghasilkan langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan pelanggaran UEA.

Rabu, 28/03/2018 07:38 0

Indonesia

Saksi Joko Sugito Tak Tahu Aman Abdurrahman Amir JAD

"JAD yang saya tau diketuai oleh Zainal Anshori, dan saya ditunjuk menjadi Amir JAD Kalimantan Timur, seusai acara daurah Dai di Malang pada tahun 2015. Dalam pelantikan itu, Aman tidak ada di sana. Saya pun sebenarnya tidak tau apa itu JAD, dan datang ke Malang karena ada undangan dari Zainal dalam rangka Daurah da'i," jelas Joko.

Rabu, 28/03/2018 06:58 0

Indonesia

Bank Wakaf Mikro Diharapkan Mampu Kurangi Kemiskinan

Niken memaparkan, dalam tiga tahun terakhir, kemiskinan telah menurun meski hanya 0,9 %. Dia berharap, dengan hadirnya BWM tersebut bisa semakin menurunkan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.

Selasa, 27/03/2018 22:30 0

Close