... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

UU Dinilai Lemah, Fahira Idris Himbau Masyarakat Lawan Mafia Narkoba

Foto: Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Fahira Idris

KIBLAT.NET, Jakarta – Kejahatan narkotika di Indonesia sudah mencapai tahap yang membahayakan bagi eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa. Selain jalur peredarannya yang sangat luas dan lintas batas negara, kejahatan narkotika dilakukan oleh sindikat atau mafia yang profesional, terorganisir dan sistematis.

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengatakan jihad melawan narkoba semakin berat saat para mafia ini memanfaatkan teknologi tercanggih dan ditopang dengan pendanaan yang besar. Ancaman narkoba bukan hanya nyata tetapi sudah merongrong kita sebagai sebuah bangsa.

“Saya ingatkan jika negeri ini ingin tetap berdiri, Undang-Undang Narkotika harus segera direvisi karena sudah tidak mampu lagi mengantisipasi kejahatan narkoba yang semakin luar biasa. Narkoba ini proxy war paling nyata yang sedang menghantam bangsa ini,” ujar Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris melalui akun Twitter resminya, Rabu, (14/03/2018).

Fahira mengungkapkan setidaknya ada tiga peta permasalahan dalam UU Narkotika yang mendesak untuk direvisi agar efektif menjadi ‘senjata perang’ yang komperhensif terhadap kejahatan narkotika. Pertama, ketegasan pembedaan pengguna narkotika (sebagai korban) dan pelaku kejahatan narkotika (pengedar) terutama dari sisi penegakan hukum dan sanksi hukum.

Kedua, pengaturan UU Narkotika saat ini yang menggunakan model penggolongan jenis narkotika dengan dilampirkan di dalam UU mempersulit penegakkan hukum mengingat jenis narkotika berkembang terus menerus.

“Banyak narkoba jenis baru yang daya rusaknya begitu luar biasa, tetapi karena tidak ada dalam lampiran UU Narkotika yang sekarang, maka tidak dapat dipidana berdasarkan asas legalitas. Dari jumlah 200 narkotika jenis baru yang beredar di dunia, sekitar 68 jenis telah beredar di Indonesia. Kelemahan ini harus dicari solusinya,” jelas Fahira.

BACA JUGA  KPK Temukan Sejumlah Peluang Tindak Pidana Korupsi pada Kartu Prakerja

Ketiga, pengaturan kewenangan BNN. Terdapat dua penegak hukum menindak kejahatan narkoba yaitu BNN dan Penyidik Polri. Revisi UU Narkotika diperlukan agar ada aturan yang tegas, kuat, jelas antara kedua institusi ini agar tidak terdapat konflik kewenangan.

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil pengawasan Komite III DPD RI atas pelaksanaan UU Narkotika ditemukan berbagai persoalan yang juga harus segera diurai. Pertama, jumlah ganja kering yang berhasil disita BNN pada 2017 yang mencapai 151,22 ton (naik 100 kali lipat dari 2016) menjadi penyitaan yang tertinggi.

Harus diakui, budi daya tanaman ganja oleh petani lokal masih sulit dikendalikan sampai saat ini, oleh karena itu perlu ada program percepatan pembangunan alternatif subtitusi pertanian tanaman sumber bahan baku narkotika di daerah rawan. “Program ini harus sinergis, didesain dan indikasi terukur yang bernilai ekonomis tinggi sehingga ganja tidak menjadi pilihan untuk ditanam,” ujarnya.

Kedua, berdasarkan hasil temuan kasus di berbagai daerah, narkotika masuk ke Indonesia sebagian besar melalui jalur laut dan udara. Untuk itu, konsentrasi pengawasan dan keamanan di pos lintas batas baik perairan, udara dan darat terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil tidak bisa ditawar lagi.

“Ketiga, sasaran narkotika yaitu pelajar sampai di pelosok daerah memerlukan pendekatan pendidikan, baik dalam bentuk sosialisasi maupun kurikulum bagi pelajar SD, SMP, dan SMA. Kerjasama dan pengawasan juga masih sangat diperlukan bersama BNN di daerah. Begitu pula perlu sosialisasi yang intensif tentang narkotika di kalangan mahasiswa,” ungkapnya.

BACA JUGA  Psikolog Forensik: Tulisan Denny Siregar Soal Anak Calon Teroris Bentuk Stigmatisasi

Keempat, harus ada political will yang sangat kuat dari negara untuk segera memprioritaskan berdirinya lembaga perwakilan BNN di Kabupaten/Kota khususnya daerah yang dikategorikan rawan penyebaran narkotika, termasuk menyiapkan dan menerjunkan tenaga penyuluh narkoba yang berkualitas.

Kelima, penegakan hukum kejahatan narkoba juga masih menjadi persoalan serius. Hingga saat ini masih banyak bandar narkoba yang sudah masuk daftar terpidana mati tetapi tidak kunjung dieksekusi. Konsekuensi dari penegakan hukum yang tidak tegas dan konsisten ini sangat kontra produktif dan berdampak buruk terhadap jihad bangsa ini melawan narkoba.

“Kalau kita sepakat narkoba kejahatan luar biasa, penegakan hukumnya juga harus luar biasa. Yang sudah masuk daftar hukuman mati segera eksekusi. Yang dihukum penjara jangan diberi remisi. Jika ada oknum penegak hukum yang terlibat jangan diberi ampun sedikitpun. Saya harap walau ini tahun politik, revisi UU Narkotika harus bisa segera dibahas dan dirampungkan. Apapun yang kita lakukan terhadap negeri ini akan sia-sia selama narkoba merajalela,” pungkas Senator Jakarta itu.

Reporter : Hafidz Syarif
Editor: Syafi’i Iskandar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Irak

Haider Al-Abadi: Korupsi Lebih Berbahaya dari Terorisme

Abadi bersumpah untuk membasmi kejahatan itu secara sistematis. "Anda akan melihat hasilnya," tambahnya meyakinkan publik.

Kamis, 15/03/2018 09:57 1

Suriah

Pasca Serangan Udara di Daraa, AS dan Rusia Bertemu di Yordania

Amerika Serikat meminta Rusia menggunakan pengaruhnya untuk menekan rezim Suriah mengehentikan serangan udara di Suriah selatan. AS dan Rusia telah menandatangani kesepakatan gencata senjata di wilayah yang dikendalikan oleh faksi-faksi dukungan Barat itu.

Kamis, 15/03/2018 07:25 0

Suara Pembaca

RBC Sinergi Foundation Segera Bangun Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak

RBC Sinergi Foundation Segera Bangun Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak

Rabu, 14/03/2018 17:55 0

Palestina

Hamas Bantah Terlibat Serangan terhadap PM Otoritas Palestina

Harakah Muqawamah Al Islamiyah (Hamas) membantah terlibat dalam serangan yang menargetkan rombongan Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah. Sebaliknya, Hamas mengutuk serangan tersebut.

Rabu, 14/03/2018 14:23 0

Palestina

PM Otoritas Palestina Diserang, Fatah Salahkan Hamas

Sebuah ledakan terjadi, menyasar rombongan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah saat akan mengunjungi Jalur Gaza. Sejumlah pasukan pengamanan dikabarkan terluka, sedangkan Rami Hamdallah dikabarkan selamat.

Rabu, 14/03/2018 13:48 0

Suriah

Turki: Afrin Sudah Terkepung

Lembaga yang bermarkas di Inggris itu menunjukkan, sekitar 700 ribu orang masih tinggal di kota tersebut.

Rabu, 14/03/2018 10:32 0

Video Kajian

Kiblat Review: Umat Islam Hadapi Tahun Politik

KIBLAT.NET – Kiblat Review: Umat Islam Hadapi Tahun Politik. Masyarakat Indonesia, pada tahun 2018 dan...

Rabu, 14/03/2018 10:19 0

Suriah

Serangan Udara Suriah Melebar ke Daraa

Wilayah Suriah selatan yang meliputi Daraa dan Suwaida dikuasai oleh faksi-faksi dukungan Barat. AS dan sekutunya mengendalikan faksi oposisi melalui perbatasan Yordania. AS juga memiliki pangkalan militer di wilayah tersebut.

Rabu, 14/03/2018 09:09 0

Afghanistan

Analis Rekomendasikan AS Siapkan Skenario Kekalahan di Afghanistan

Mereka memiliki data konkrit mengenahi banyaknya wilayah yang lepas dari kontrol pasukan militer Afghan yang didukung oleh Amerika.

Rabu, 14/03/2018 07:52 0

Palestina

Berkunjung Gaza, Konvoi PM Palestina Terkena Bom

Di sisi lain, pemerintahan Palestina yang berpusat di Ramallah menyalahkan Hamas atas insiden tersebut.

Rabu, 14/03/2018 07:26 0

Close