... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pernyataan Wiranto dan Zulkifli Hasan Dinilai Lemahkan KPK

Foto: Stop Korupsi (Ilustrasi)

KIBLAT.NET, Jakarta – Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, melihat bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak diwarnai dengan tindakan hina segelintir calon kepala daerah.

Sedikitnya ada empat calon kepala daerah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, berikut putranya, Adriatma, yang tidak lain adalah Wali Kota Kendari, calon gubernur Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, calon bupati Subang, Imas Aryumningsih, dan calon bupati Jombang, Nyono Suharli.

“Keempat calon kepala daerah ini ditangkap KPK karena ketahuan menerima uang haram berupa suap dari pihak lain termasuk swasta, modusnya hampir sama dengan memanfaatkan kekuasaan yang diembannya untuk kongkalikong, baik terkait proyek pengadaan barang dan jasa, atau konstruksi, sampai urusan perizinan. Dari keempat orang ini saja total nilai suap yang sudah ketahuan mencapai Rp 8,5 miliar lebih,” ungkap Jajang melalui rilis yang diterima Kiblat.net, Selasa (13/03/2018).

Jajang mengungkapkan, semangat KPK memberantas segala bentuk tindakan korupsi seolah tidak didukung oleh pemerintah pusat. Bahkan pernyataan terakhir Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, dinilai melemahkan langkah KPK. Wiranto meminta KPK menunda penyelidikan dugaan suap terhadap para calon pemimpin daerah itu.

Pernyataan serupa juga keluar dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zuklifli Hasan. Ia meminta KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama Pilkada berlangsung.

BACA JUGA  Di Jogokariyan, Cucu Rasulullah Ini Minta Pengajian Dipermudah dan Masjid Dimakmurkan

Jajang menilai ada yang tidak beres dengan cara berpikir para pejabat. KPK adalah lembaga independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak siapapun juga.

Center for Budget Analysis (CBA) mendukung KPK agar tetap pada tupoksinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip Equality before the law. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. Semua orang sama di depan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan Korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuataannya.

“Menkopolhukam dan Ketua MPR seharusnya ikut khawatir, melihat fakta banyaknya calon kepala daerah begitu berani melakukan tindakan korupsi demi merebut kekuasaan. Pejabat-pejabat model seperti ini seharusnya diberikan sanksi hukum dan moral seberat-beratnya bukan malah dibela,” ungkap Jajang.

Terakhir, Jajang mengungkapkan tidak ada salahnya Wiranto dan Zulkifli Hasan belajar banyak dari pejabat di Denmark, yang menjadikan semangat antikorupsi sebagai hal yang mainstream dimana tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala bentuk tindakan korup, bukan malah khawatir bahkan takut serta curiga dengan lembaga yang lagi fokus memberantas korupsi.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Hunef Ibrahim

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Turki

Turki Ulitimatum Jerman Soal Serangan Terhadap Masjid

Bozdag menambahkan bahwa Turki akan terus memantau perkembangan di Jerman. Dia juga meminta pihak berwenang Jerman untuk segera melakukan upaya melawan serangan teroris yang menargetkan komunitas Turki.

Selasa, 13/03/2018 18:37 0

Australia

Cegah Spionase, Dephan Australia Larang Penggunaan Aplikasi Chatting Buatan Cina

Departemen Pertahanan Australia melarang penggunaan aplikasi berbagi pesan buatan Cina, WeChat

Selasa, 13/03/2018 17:18 0

Kolom

Manusia, Komputer, dan Cadar

Bukan bermaksud mengolok-olok, tetapi saya justru semakin tak mengerti ketika larangan tersebut dicabut. Ketika melihat alasan pencabutannya adalah demi menjaga iklim akademik yang kondusif.

Selasa, 13/03/2018 17:12 0

Info Event

Ikutilah! Kajian Pranikah Bersama Ustadz Tri Asmoro di Jakarta

KIBLAT.NET – Akhir-akhir ini tema nikah muda mencuat dimana-mana. Sungguh ini adalah sebuah kemajuan yang bagus....

Selasa, 13/03/2018 16:58 0

Suriah

SOHR: 5 Juta Orang Lebih Tewas Selama 7 Tahun Krisis Suriah

Tanggal 15 Maret 2011 menjadi permulaan krisis setelah rezim Bashar Assad bertindak represif terhadap rakyatnya yang berdemo.

Selasa, 13/03/2018 11:48 0

Video Kajian

Masalah Janda Muda yang Tak Mau Nikah Lagi

Masalah Janda Muda yang Tak Mau Nikah Lagi. Bagaimana makna “mencintai” yang bisa menjadi modal masuk surga itu? Bagaimana pula dengan seorang janda muda yang tidak mau menikah lagi karena berharap menjadi suami yang dicintainya, yang telah meninggal? Benarkah keyakinan demikian?

Selasa, 13/03/2018 10:28 0

Artikel

Milad ke-6 JITU: Perjuangan dan Harapan untuk Jurnalis Muslim

"Kode etik ini cukup berat dijalani, salah satunya dilarang menerima amplop sebab hal itu selalu melekat dengan wartawan. Akan tetapi bagi saya dengan menjalankan kode etik itu, justru menumbuhkan semangat wartawan untuk tidak memilah-milih dalam liputan atau narasumber. Senjata besar kita adalah semangat keimanan dan jiwa spiritual," tuturnya.

Selasa, 13/03/2018 09:14 0

Suriah

Jaisyul Islam Komunikasi dengan Rusia, Evakuasi Korban dari Ghouta Timur

militer Rusia mengatakan pihaknya telah mengevakuasi sedikitnya 52 sipil, termasuk di antaranya 26 anak-anak, dari Ghouta Timur. Evakuasi ini berlangsung setelah berdiskusi dengan pemerintahan setempat.

Selasa, 13/03/2018 08:27 0

Profil

Kisah Romantis Aminah Qutb dan Kamal As-Sananiri

Hancurlah hati Aminah Qutb. Suaminya yang ia tunggu hingga 19 tahun lamanya kembali meninggalkannya selama-lamanya di dunia. Kesedihannya yang begitu mendalam ia tuangkan dalam sebuah syair yang begitu syahdu dan dikenal banyak orang saat ini.

Selasa, 13/03/2018 05:11 3

Suara Pembaca

KID ABA Luncurkan ‘Hidayah Autism Centre’

KID ABA Luncurkan ‘Hidayah Autism Centre’

Senin, 12/03/2018 18:11 0

Close