Ekonomi Islam di Indonesia, Kini dan Nanti

KIBLAT.NET – Pembicaraan mengenai Pendidikan berbasis Islam menjadi menarik di tengah kemajuan Ilmu pengetahuan di abad 21 ini, salah satunya mengenai literasi ekonomi Islam bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan 85 persen mayoritas muslim, Indonesia mempunyai potensi besar sebagai pusat ekonomi Islam di dunia ini. Faktanya, Indeks literasi keuangan Islam yang dirilis oleh Otoritas jasa Keuangan tahun 2016 masih berada di angka 8,11 persen, artinya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai ekonomi Islam masih minim. Di samping itu, keberadaan literasi dan inklusi keuangan Islam mempunyai hubungan yang erat sehingga indeks inklusi keuangan syariah pun masih terbilang kecil di kisaran 11,06 persen pada tahun 2016. Realita ini sepatutnya menjadi perhatian bagi para pemerhati ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, Gerakan literasi ekonomi Islam yang sistematis dan berkelanjutan adalah sebuah keharusan agar masyarakat Indonesia menjadi well-literate terhadap ekonomi Islam. Dengan itu, penting kita cermati latar belakang historis, terminologis, masalah dan solusinya.

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, Sebagai contohnya, ilmuwan Barat bernama Gresham telah mengadopsi teori Ibnu Taymiyah tentang mata uang (currency) berkualitas buruk dan berkualitas baik. Menurut Ibnu Taimiyah, uang berkualitas buruk akan menendang keluar uang yang berkualitas baik, contohnya fulus (mata uang tembaga) akan menendang keluar mata uang emas dan perak. Inilah yang disadur oleh Gresham dalam teorinya Gresham Law dan Oresme treatise. Bahkan Bapak ekonomi Barat, Adam Smith (1776) dengan bukunya The Wealth of Nation diduga kuat banyak mendapat inspirasi dari buku Al-Amwalnya Abu Ubaid (Agustianto, Sejarah pemikiran ekonomi).

Ini menunjukkan bahwa edukasi nilai-nilai Islam terhadap ekonomi betul-betul menginspirasi pemikiran ekonom barat pada waktu itu. Maka istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini adalah Ekonomi Islam bukanlah sebuah “pengganti” dari ekonomi konvensional, tetapi bagaimana kita “membangkitkan” ekonomi Islam yang sudah lama redup untuk menjadi solusi di tengah tantangan ekonomi konvensional yang belum mampu menjawab tantangan zaman.

Seiring dengan itu, maka dirasa perlu bagi kita untuk memetakan faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut, pertama, masih minimnya peran ulama dalam mengimplementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kajian di masjid. Para ulama yang memahami fiqih muamalah dan ekonomi Islam masih relatif sedikit dan hanya sebatas orang-orang yang berada di DSN-MUI atau lembaga terkait yang memahaminya. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai ekonomi Islam masih terbilang minim karena kajian-kajian di masjid-masjid mayoritas diisi dengan fiqih ibadah daripada fiqih muamalah. Ulama sejatinya mempunyai peran “sakral” dalam menjadi agent of change di masyarakat karena seorang ulama adalah orang yang bisa menjadi penggerak dan katalisator untuk mengajak masyarakat dalam membangun ekonomi umat.

Kedua, peran pemerintah dinilai masih minim terhadap pengembangan literasi ekonomi Islam terbukti dengan stagnannya market share perbankan syariah di rentan 5 persenan. Peran pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan menjadi hal penting dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam bagi masyarakat sebab Pemerintah mempunyai kuasa tertinggi dalam pengambilan kebijakan secara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Meskipun dengan adanya beberapa institusi atau lembaga yang dibentuk untuk pengembangan ekonomi Islam di Indonesia tetapi peran pemerintah di level atas itulah yang paling berpengaruh sebagai pembuat kebijakan, sehingga ketika orang-orang yang berada di top-level pemerintah belum well-literate terhadap ekonomi Islam maka selamanya market share perbankan syariah akan konsisten berada di level 5 persen.

Ketiga, kurangnya optimalisasi SDM ekonomi syariah di Indonesia. Data dari OJK tahun 2016 menunjukkan di Indonesia sedikitnya ada 220 program studi ekonomi syariah yang tersebar di 160 perguruan tinggi dan setiap tahun lulusan ekonomi syariah bertambah banyak. Meskipun begitu, fakta di lapangan menunjukkan SDM yang berada di keuangan syariah masih banyak diambil dari lulusan ekonomi non syariah. Mengapa? Karena belum adanya standardisasi kompetensi dan kurikulum yang tepat guna dengan kebutuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini perlu menjadi fokus utama para akademisi ekonomi syariah guna menciptakan SDM yang tepat guna. Artinya, yang menjadi masalah bukan di kuantitasnya tetapi kualitas dari SDM itu sendiri.

Dari hal ini, perlunya kita kembali “meredefinisi” ekonomi Islam yang selama ini kita kenal. Banyak orang menganggap bahwa ekonomi Islam hanya sebatas pada sektor keuangan. Padahal ekonomi Islam mempunyai lingkup yang lebih luas yakni sektor riil seperti ekspor-impor, konstruksi, kosmetik dll. Maka menarik kalau kita memperhatikan definisi oleh Umer Chapra, Menurutnya, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al–‘iqtisad al–syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan. Apa yang dikatakan Chapra menunjukkan tujuan dari Ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan (falah) di dunia dan akhirat dengan mengaplikasikannya dalam sektor riil dan keuangan.

Dengan mengetahui permasalahan di atas, maka dirasa perlu untuk menemukan solusi demi pembangunan literasi ekonomi Islam yang lebih baik. Terkait solusi yang ditawarkan, maka kita perlu melihat masalahnya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan apa yang perlu ditambahkan agar kita bisa melihat dengan objektif dan jelas mengenai masalah ini.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia antara lain, pertama, berhasilnya OJK dalam menyusun roadmap perbankan syariah, pasar modal syariah dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dengan jangka waktu 4 tahun yakni 2015 hingga 2019. Hal ini merupakan hal yang perlu kita apresiasi kepada Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam secara strategis dan berkesinambungan untuk diimplementasikan di Indonesia.

Kedua, Dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2017. Komite Nasional Keuangan Syariah atau disingkat dengan KNKS ini dibentuk mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden langsung dan beranggotakan 10 pimpinan dari unsur pemerintah dan otoritas terkait.

Ketiga, Munculnya gerakan-gerakan yang bersifat akademis dan non-akademis dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia seperti ISEFID, IAEI dll. Keempat, hadirnya acara seminar, simposium, forum riset, di Indonesia dengan mengangkat tema ekonomi Islam. Hal ini merupakan sebuah stimulus positif untuk meningkatkan edukasi ekonomi Islam di perguruan tinggi. Dan juga, hasil daripada riset-riset mahasiswa dan dosen bisa dijadikan referensi bagi Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia.

Kelima, Terbuatnya undang-undang mengenai perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008. Meskipun dalam pembentukan undang-undang ini terjadi tarik-ulur antar pemangku kepentingan di lembaga legislatif tetapi hal ini merupakan sebuah proses yang perlu dihargai karena dengan adanya regulasi yang jelas, perbankan syariah secara yuridis diakui eksistensinya. Lebih jauh, undang-undang ini juga mampu menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat