... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Ini Daftar Kejahatan Perang Rezim Suriah dan Rusia di Ghouta Timur

Foto: Foto Ghouta dari udara.

KIBLAT.NET, Jenewa – Penyelidik kejahatan perang PBB menyatakan serangan senjata kimia lanjutan oleh rezim Assad dan Rusia di sebuah pasar di Suriah tahun lalu sebagai sebuah kejahatan perang.

Dalam sebuah konferensi pers di Jenewa Selasa (06/03/2018), Komisi Penyelidikan Independen PBB di Suriah meluncurkan sebuah laporan pelanggaran HAM di negara tersebut selama bulan Juli 2017 sampai Januari 2018.

Laporan ini sendiri didasarkan pada 500 wawancara yang dilakukan dengan sejumlah korban dan saksi penyerangan yang dilakukan rezim Assad dan Rusia.

Dalam hal ini, ketua komisi Paulo Pinheiro menyatakan bahwa rezim Assad telah melakukan kejahatan perang dengan menggunakan senjata kimia dan menolak untuk mengevakuasi warga di Ghouta timur.

“Pasukan rezim Assad terus menggunakan senjata kimia melawan kelompok oposisi bersenjata di Ghouta timur,” katanya dalam sebuah pernyataan.

“Memasuki tahun kelima, pengepungan Ghouta timur telah ditandai dengan semakin masifnya sarana dan metode peperangan, yang telah menyebabkan kasus kekurangan gizi terburuk selama konflik Suriah,” tambahnya.

Bahkan, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pasukan rezim Assad telah melakukan serangan kimia lebih dari 33 kali sejak konflik dimulai.

“Ditandai dengan kejahatan perang yang meluas, termasuk penggunaan senjata terlarang, serangan terhadap warga sipil, kelaparan yang menyebabkan malnutrisi akut, dan penolakan evakuasi medis, pengepungan Ghouta Timur terus meresahkan ratusan ribu warga,” paparnya.

BACA JUGA  Tekan Penyebaran Covid-19, Turki Kurangi Aktivitas Pasukan di Suriah

Selain rezim Assad, komisi PBB ini juga menyebut serangan udara Rusia pada bulan November di Aleppo Suriah yang menewaskan 84 orang di pasar merupakan kejahatan perang.

“Informasi yang ada menunjukkan, pemogokan yang dilakukan oleh Rusia dengan menggunakan senjata terarah, termasuk senjata api. Penggunaan senjata semacam itu di daerah padat penduduk dipastikan akan mempengaruhi warga sipil,” paparnya.

“Penggunaan bom yang tidak terarah, termasuk senjata ledakan, di daerah berpenduduk padat penduduk sipil mungkin berakibat pada kejahatan perang yang meluncurkan serangan tanpa pandang bulu yang mengakibatkan kematian dan cedera pada warga sipil,” pungkasnya.

Sumber: Anadolu
Reporter: Dio Alifullah

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Rupiah Anjlok, DPR Peringatkan Pemerintah Soal Utang Luar Negeri

DPR mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kemampuan membayar utang

Rabu, 07/03/2018 12:23 0

Indonesia

Ketua DPR: Pelarangan Cadar di UIN Suka Tak Berdasar Hukum

Bamsoet meminta kepada Komisi X DPR agar mendorong Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk memberikan imbauan kepada setiap rektor seluruh universitas di Indonesia agar dapat menerapkan kebijakan yang lebih persuasif terhadap mahasiswa-mahasiswi.

Rabu, 07/03/2018 11:13 0

Indonesia

Pelarangan Cadar di UIN Yogyakarta Dinilai Langgar Pancasila

"Yang tidak kalah fatal adalah tindakan ini memalukan dan tidak berakal, hal itu dilakukan di dalam negara yang berbingkai Pancasila dan keberagaman," kata Aziz pada Selasa (6/3/2018).

Rabu, 07/03/2018 09:00 1

Indonesia

Fahira Idris Seru Umat Islam Lawan Stigma Cadar Atribut “Terorisme”

"Saya justru menilai kekhawatiran pihak kampus terhadap ideologi radikal yang menyusup ke kampus dan mahasiswa tidak serta merta dilawan dengan melarang pengenaan cadar dan menstigma mereka yang bercadar berkaitan erat dengan ideologi radikal," ucapnya

Rabu, 07/03/2018 08:20 0

Indonesia

Hakim Gugurkan Pengajuan Praperadilan Empat Anggota FPI Klaten

"Melihat dari pertimbangan pututsan MK, bukan melihat amar Keputusan MK, dan ini yang agak aneh," ungkapnya kepada kiblat.net di Pengadilan Negeri Klaten pada Selasa (6/3/18).

Rabu, 07/03/2018 08:04 0

Indonesia

Pushami: Larangan Cadar di UIN Jogja Tabrak Instruksi Menristek Dikti

"Jadi yang perlu dibina adalah rektornya, karena diduga mengidap Islamphobia. Masa iya, di kampus Islam khazanah Islam mau dibredel, aneh. Kalau overdosis deradikalisai kebablasan, ya ujungnya bakal Islamphobia," ungkapnya.

Rabu, 07/03/2018 07:24 0

Indonesia

MUI: Cadar Khilafiyah, Harus Ada Toleransi

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menegaskan bahwa pelarangan cadar di UIN Kalijaga menyinggung dua hal. Pertama adalah ranah agama, dan kedua ranah hukum positif.

Selasa, 06/03/2018 22:06 0

Indonesia

Keluarga Sebut Ustadz Abu Bakar Ba’asyir Menolak Pindah, Ini Alasannya

Abdurahim Ba'asyir putra Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengungkapkan bahwa ayahnya menolak wacana pemerintah soal pemindahan ke lapas di daerah Jawa Tengah. Bagi Ustadz ABB, pemindahan itu tak berarti karena sama-sama di dalam penjara.

Selasa, 06/03/2018 21:46 0

Indonesia

Siap Advokasi Korban, Fahira Idris Kecam Kebijakan Pelarangan Cadar

Ketua Komite III DPD RI yang membidangi persoalan pendidikan Fahira Idris menyayangkan kebijakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melarang mahasiswinya untuk mengenakan cadar di dalam kampus.

Selasa, 06/03/2018 20:08 0

Indonesia

Soal Pemindahan ABB, Keluarga Belum Dapat Kepastian

Abdurrahim Ba'asyir putra Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengungkapkan bahwa wacana Jokowi untuk menjadikan ayahandanya sebagai tahanan rumah belum ada tindak lanjutnya.

Selasa, 06/03/2018 19:38 0

Close