ACT Harap Pemerintah Indonesia Sikapi Krisis Ghouta

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Presiden Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tangap (ACT), N. Imam Akbari meminta kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyikapi krisis yang terjadi di Ghouta, Suriah.

“Ini kita berpacu dengan waktu, kita ingin masyarakat dunia segera membantu selamatkan Ghouta. Kemudian karena begitu berharganya nyawa dan darah manusia itu, kita juga harus membantu mereka meskipun warga Ghouta memilih untuk tetap bertahan dan enggan untuk keluar mengungsi, pilihan mereka kita hargai sebagai bukti cinta tanah air mereka,” ungkap Imam saat ditemui Kiblat.net di kantornya, Jakarta Timur, Senin (26/02/2018).

Meski diterpa kondisi yang mengkhawatirkan, sebagian besar warga Ghouta ada yang tak mau meninggalkan rumahnya. Imam menjelaskan, sikap demikian merupakan bentuk kecintaannya pada kampung halamannya. Sehingga tidak rela bila direbut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti para pahlawan mempertahankan Indonesia dari para penjajah.

“Mereka juga berusaha bertahan dengan kondisi di sana, saya rasa itu bukan sesuatu kekonyolan tetapi bagian dari ekspresi cinta tanah air. Bagaimana dulu para pahlawan, para pejuang dan pendahulu kita mereka berusaha merdeka atau mati. Itu bukan hanya jargon tetapi mereka lakukan dan mereka ekspresikan,” ungkapnya.

ACT meminta Kementerian Luar Negeri seharusnya mengeluarkan pernyataan sikap yang dinilai bisa membantu krisis kemanusiaan di Ghouta Timur. Misalnya dengan menekan rezim Suriah atau mengusulkan kepada PBB untuk menerjunkan pasukan perdamaian di sana.

BACA JUGA  Tolak Ajakan Dialog, Istana Anggap Habib Rizieq Bukan Level Jokowi

“Pemerintah juga seharusnya tidak hanya sekedar membuat pernyataan yang tegas keras, tetapi bagaimana mendorong PBB untuk tidak sekedar mengimbau dengan sangat tetapi sesuai dengan levelnya PBB bisa membuat langkah-langkah nyata termasuk mungkin dari sisi menambah pasukan pengamanan di PBB di Ghouta, melihat makin mengerikannya serangan yang dialami warga Ghouta,” ungkap Imam.

“Kemlu Indonesia juga bagaimana menyarankan anggota PBB yang memiliki hak Veto untuk bisa melakukan sesuatu hal yang bisa menghentikan pembantaian itu, karena ini tragedi kemanusiaan dan tidak bisa dibiarkan. Ini akan menjadi sejarah kelam kemanusiaan kedepannya,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Syafi’i Iskandar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat