... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Ahok Ajukan PK, Begini Tanggapan Pelapor

Foto: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Persidangan Kasus Penistaan Agama di PN Jakarta Utara

KIBLAT.NET, Jakarta – Terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara yang menyeretnya ke balik jeruji besi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melalui pengacaranya mengajukan PK pada 2 Februari 2018 atas putusan PN Jakarta Utara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah satu saksi pelapor dalam kasus penistaan agama Ahok, Pedri Kasman mengungkapkan bahwa pengajuan PK ke Mahkamah Agung (MA) merupakan hak Ahok sebagai warga negara.

“Siapa pun tentu harus menghargainya karena negara ini adalah negara hukum. Semua tindakan hukum harus diuji di pengadilan. Namun, tentu saja Mahkamah Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis Hakim akan sangat hati-hati dan haruslah obyektif,”  ungkapnya dalam rilis yang diterima Kiblat.net, Jumat (23/02/2018).

Menurut Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini, Majelis Hakim tak akan sembarangan mengabulkan PK Ahok tersebut. Pasalnya, kasus ini sudah melalui proses yang sangat panjang, mulai dari penyelidikan yang disertai gelar perkara sedemikian rupa.

“Persidangannya berlangsung sampai 23 kali, melibatkan puluhan saksi dan ahli, disertai puluhan bukti berupa video, surat, dokumen dan lain-lain. Memang betul PK adalah hak setiap terpidana, akan tetapi hak itu harus ditelisik novumnya, bukan semata dilihat sebagai hak,” ungkapnya.

Novum adalah situasi ketika ditemukannya bukti baru atau keadaan baru yang merupakan salah satu syarat materil untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) baik perkara pidana maupun perdata.

BACA JUGA  Amnesty International Minta Polisi Ungkap Dalang Kerusuhan 21-22 Mei

Pedri pun menyebutkan bahwa sesuai Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, dalam permintaan peninjauan kembali, Majelis Hakim harus memperhatikan kelayakan PK ini untuk diterima atau ditolak.

“Pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan,” sebut Pedri.

Kedua, apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

Ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

“Demi tegaknya hukum dan keadilan kita berharap Majelis hakim tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Jika ternyata tidak memenuhi alasan-alasan hukum di atas, sudah semestinya Mahkamah Agung menolak upaya PK oleh Ahok, terpidana penodaan agama ini,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Syafi’i Iskandar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Opini

Masih Ada Harapan di Ghouta Timur

Jangan pernah sekalipun berpikir bahwa harapan itu tidak mungkin terwujud, sekalipun di tempat sekacau Ghouta Timur

Jum'at, 23/02/2018 19:40 0

Tazkiyah

Melawan Seorang Atheis dengan Batang Rumput

Seorang atheis yang tidak yakin adanya Allah menemui seorang ulama. Ia keluarkan semua kepandaiannya untuk membantah para ulama dan mereka membuat perjanjian untuk mengadakan pertemuan khusus di depan umum.

Jum'at, 23/02/2018 19:30 0

Amerika

Uni Eropa Siapkan Langkah-langkah Hadapi Ancaman Sanksi AS

Uni Eropa memperingatkan pada hari Selasa (20/02/2018) bahwa mereka akan mengambil “langkah-langkah yang tepat” untuk melindungi kepentingannya apabila AS menerapkan sanksi dengan menetapkan tarif tinggi bagi ekportir Eropa.

Jum'at, 23/02/2018 16:55 0

Opini

Muhammad Jefri, Densus 88, dan Bu Dendy

Ada kesamaan antara Bu Dendy dengan Densus 88, mudah tersulut emosi, mudah memvonis, dan bertindak di luar kewenangannya

Jum'at, 23/02/2018 14:52 0

Suriah

Kesaksikan Dokter di Ghouta: Kami Melihat Pembantaian Besar

“Saya belum pernah manyaksikan gempuran sedahsyat ini,” imbuhnya.

Jum'at, 23/02/2018 14:49 1

Khazanah

Duduk Seperti ini dilarang Saat Mendengarkan Khutbah, Mengapa?

KIBLAT.NET - Dalam pelaksanaan shalat Jumat, seorang muslim tidak hanya fokus pada hal-hal yang diwajibkan saja. Namun ia juga harus memerhatikan perkara sunnah atau adab-adab lainnya agar keutamaan shalat jumat bisa diraih dengan sempurna. Salah satunya, ketika mendengarkan khutbah kita dilarang untuk duduk dengan melipat kedua kaki ke perut.

Jum'at, 23/02/2018 10:28 0

Eropa

Rusia Sudah Uji Coba 200 Jenis Senjata Baru di Suriah

Ini sebagai pesan kepada dunia internasional bahwa Rusia memiliki senjata yang mumpuni.

Jum'at, 23/02/2018 08:48 0

Irak

Baghdad Pulangkan Empat Wanita dan 27 Anak-anak ISIS Asal Rusia

"Mereka tertipu untuk bergabung dengan Da'ash (ISIS)," kata seorang juru bicara kementerian kepada wartawan, seperti dinukil Reuters

Jum'at, 23/02/2018 07:35 0

News

Tim Advokasi Keluarga MJ Dihadang , Maneger Nasution: Itu Premanisme

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Maneger Nasution menyesalkan penghadangan yang diterima Tim Pembela kemanusiaan (TPK) saat hendak mengadvokasi istri Muhammad Jefri. Ia menegaskan bahwa setiap orang punya hak untuk masuk ke setiap daerah selama di teritori Indonesia.

Kamis, 22/02/2018 21:26 0

Editorial

Editorial: (Densus) Belajar dari Kasus Siyono

Dari kasus MJ di atas, rupanya terlihat ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan korban penyiksaan. Bukan strategi interogasi dengan penyiksaan yang dikendurkan, namun pengetatan dalam pengawalan korban. Korban yang telah hilang nyawanya ini jangan sampai bersuara keras lagi seperti mayat Siyono yang masih nyaring bunyinya.

Kamis, 22/02/2018 14:27 1

Close