Bawaslu Menolak Dituduh Atur Khatib

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), M Afifudin mengklarifikasi sehubungan wacana Bawaslu yang akan menerbitkan pedoman khutbah terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Materi itu berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang, politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada.

“Kami ingin di antara materi ceramah para pendakwah itu ada materi yang berwawasan pengawasan dan pencegahan. Misalnya menjelaskan tentang perlunya menjauhi praktik politik uang dalam perspektif agama itu seperti apa, kalau dalam MUI kan jelas dilarang, kami yakin di seluruh agama juga pasti dilarang,” ungkap Afiffudin saat ditemui Kiblat.net di kantornya, Jl. M.H. Thamrin No. 14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/02/2018).

Buku sederhana berisi kumpulan pidato dan ceramah terkait pemilu yang direncanakan akan terbit dalam dua hingga tiga minggu mendatang ini, kata Afif, sifatnya opsional dan tidak wajib.

“Ini tidak wajib, adapun nanti penceramah mau menggunakan atau tidak ya itu terserah mereka,” ungkapnya.

Untuk itu, Afif menolak opini yang berkembang di masyarakat, yang menilai Bawaslu mengatur khatib dengan terbitnya buku ini. Bawaslu hanya berharap ada kerjasama dengan tokoh untuk sosialisasi pemilu yang baik, bukan untuk mengatur.

Ia juga menekankan bahwa kampanye di tempat keagamaan tidak diperbolehkan karena diatur larangannya dalam KPU dan ada pidananya.

BACA JUGA  Musibah Beruntun, MUI Minta Bangsa Indonesia Muhasabah

“Pasti kan kampanye di tempat ibadah nggak boleh kalau aturan undang-undang nya. Karenanya coba produksi ujaran yang menentramkan yang kemudian membuat Pemilu ini tenang tidak memprovokasi kampanye dengan ujaran SARA,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Hunef Ibrahim

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat