... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pasal Penghinaan Presiden Dapat Munculkan Ketidakpastian Hukum

Foto: Presiden Jokowi saat menggunakan pakaian adat Batak Toba. Presiden sempat dibully dengan pakaian ini

KIBLAT.NET, Jakarta – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Komisi III DPR bersama pemerintah memasuki tahap akhir. Perkembangan terakhir antara Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi secara resmi mengakhiri masa tugasnya.

Meski masa tugas telah berakhir namun permasalahan perumusan norma dalam RKUHP khususnya terkait delik penghinaan tetap dipertahankan.

Salah satu delik penghinaan yang patut menjadi sorotan adalah penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Buku Kedua Pasal 263 dan 264 RKUHP atau yang biasa disebut lesse majeste.

Hal itu diungkapkan Ade Wahyudin, anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers melalui rilisnya, Rabu (07/02/2018). Ia pun menyebut bahwa rumusan norma kedua pasal di atas telah diatur terlebih dahulu dalam Pasal 134 dan 137 KUHP. Namun Pasal 134 dan 137 tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

“Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa, pertama, martabat presiden dan wapres berhak dihormati secara protokoler namun keduanya tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya,” ungkapnya.

“Presiden dan wapres tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat,” lanjutnya.

Kedua, pada Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP disebutnya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden dan/atau wapres.

BACA JUGA  Kebakaran Hutan Juga Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Ketiga, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalui digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan.

“MK secara tegas juga menyatakan pasal tersebut secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD 1945,” tegasnya.

“Dengan pertimbangan MK diatas telah secara jelas bahwa norma delik penghinaan terhadap presiden dan wapres inkonstitusional dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat,” lanjutnya.

Jika merujuk pada frasa “penghinaan” pada Pasal 263 dan 264 RKUHP juga tidak dijelaskan secara spesifik dan rinci perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat khususnya aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal tersebut.

Jika kedua pasal tersebut tetap dirumuskan maka dapat berpotensi terjadinya kriminalisasi terhadap bentuk kritik dan penyampaian pendapat yang ditujukan kepada presiden dan wakil presiden.

“Dengan tetap dipertahankannya rumusan delik penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP secara jelas merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan putusan MK yang final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan ini kami mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan tindakan sebagai berikut: Pertama, Mencabut Pasal 263 dan 264 yang diatur dalam Buku Kedua RKUHP karena bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006,” ungkapnya.

BACA JUGA  RUU P-KS Dinilai Mengabaikan Adat

“Kedua, Pemerintah dan DPR harus meninjau ulang rumusan delik penghinaan dan tidak ahistoris terhadap pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang sering digunakan untuk membungkam kritik dan pendapat masyarakat di masa lampau,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Hunef Ibrahim

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Profil

Amatullah Al-Masriyyah, Muslimah dalam Tiga Medan Jihad

Setelah tumbuh dan berkembang di Afganistan, Muslimah yang bernama Amatullah Al-Mashriyyah ikut dengan suaminya ke Yaman. Namun dia dan keluarga kembali lagi ke Afganistan

Kamis, 08/02/2018 05:32 0

Amerika

Mahalnya Ongkos Perang dan Mimpi Rekonsiliasi AS di Afghanistan

Empat puluh lima miliar dolar Amerika. Itulah ongkos yang harus dikeluarkan Amerika Serikat dalam perang di Afghanistan menurut Pentagon. Tanpa batas akhir, nominal itu diperkirakan akan terus naik yang diambil dari hasil pajak negara.

Rabu, 07/02/2018 17:37 0

Suriah

FSA Tahan Dua ‘Delegasi Oposisi’ di Perundingan Sochi

Faksi Free Syrian Army (FSA) di selatan menahan dua petinggi oposisi karena berpartisipasi dalam perundingan Sochi di Rusia.

Rabu, 07/02/2018 15:28 0

Rusia

Kembalinya Mayat Pilot Su-25 ke Rusia Sisakan Misteri

Kementerian pertahanan Rusia mengatakan bahwa mayat Roman Filipov, pilot Su-25 yang tewas di Idlib telah dikembalikan melalui bantuan intelijen Turki.

Rabu, 07/02/2018 13:45 0

Opini

Ironi Papua, Kekayaan yang Tak Menyejahterakan

Sudah jamak diketahui Papua adalah tanah yang kaya. Proven deposit bahan tambang emas dan tembaga berjumlah 2,5 miliar ton, hanya di kawasan konsesi PT. Freeport Indonesia saja di Tembagapura, Kabupaten Mimika yang nilainya lebih dari US$ 100 miliar.

Rabu, 07/02/2018 11:11 0

Afghanistan

Di Kamp Umar, Taliban Berlatih Perang di Tengah Salju

Imarah Islam (Taliban) kembali merilis dokumentasi kegiatan di muaskar atau kamp pelatihan militer mereka melalui media sosial.

Rabu, 07/02/2018 10:27 0

Opini

Kartu Kuning untuk Negeriku

Dunia pendidikan melahirkan geliat perubahan dengan munculnya sosok pemuda berani nan kritis. Dialah Muhammad Zaadit Takwa, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) tahun 2017.

Rabu, 07/02/2018 09:47 0

Amerika

Hasil Audit Badan Logistik di Pentagon, 800 Juta Dolar Mengalir Tak Jelas

Audit internal terhadap sebuah badan penyedia layanan logistik pertahanan (DLA) di bawah Departemen Pertahanan AS terungkap adanya kehilangan dana atau anggaran sebesar US$ 800 juta (sekitar Rp 10,8 triliun) yang penggunannya tidak jelas. Dana yang menguap sebesar itu dikatakan berasal dari proyek-proyek konstruksi militer, dan tidak memiliki a

Rabu, 07/02/2018 07:11 0

Suriah

Serangan Udara Meningkat, Kondisi Idlib-Ghauta Makin Mencemaskan

Dua kawasan besar yang dikuasai oposisi menjadi incaran Rusia dan Suriah belakangan ini. Sedikitnya ada 29 korban tewas akibat serangan udara di Idlib dan Ghauta.

Selasa, 06/02/2018 18:15 0

Suriah

Begini Kronologi Jatuhnya Pesawat Sukhoi di Idlib Versi Rusia

Jatuhnya pesawat tempur jenis Sukhoi milik Rusia di tangan oposisi di Idlib merupakan pertama kalinya terjadi. Pesawat itu ditempak jatuh oleh pejuang dari Haiah Tahrir Al-Syam pada Sabtu (03/02/2018).

Selasa, 06/02/2018 16:09 0

Close