... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Mahalnya Ongkos Perang dan Mimpi Rekonsiliasi AS di Afghanistan

Foto: Pasukan AS di Afghanistan.

KIBLAT.NET, Washington – Empat puluh lima miliar dolar Amerika atau sekitar sekitar 585 triliun rupiah. Itulah ongkos yang harus dikeluarkan Amerika Serikat dalam perang di Afghanistan menurut Pentagon. Tanpa batas akhir, nominal itu diperkirakan akan terus naik yang diambil dari hasil pajak negara.

Randall Schriver, pejabat tinggi Pentagon, mengatakan bahwa total $ 45 miliaruntuk tahun ini mencakup $ 5 miliar untuk pasukan Afghanistan dan $ 13 miliar untuk pasukan AS di Afghanistan. Adapun sisanya untuk dukungan logistik, sekitar $ 780 juta.

Biaya saat ini lebih rendah daripada saat titik tertinggi perang di Afghanistan. Dari tahun 2010 sampai 2012, AS memiliki 100.000 tentara di negara itu, biaya perang Amerika melampaui $ 100 miliar setiap tahunnya. Saat ini ada sekitar 16.000 tentara AS di Afghanistan.

Kendati demikian, anggota parlemen AS mengaku skeptis kemenangan akan diraih dalam perang terpanjang yang sekarang masuk tahun ke-17 ini. Para senator dari Partai Republik maupun Demokrat pun menyoroti biaya tersebut.

Enam bulan yang lalu, Presiden Donald Trump meluncurkan strateginya untuk mengubah arus perang, tanpa menetapkan batasan waktu mengenai keterlibatan militer AS. Trump mengatakan hal itu akan ditentukan dengan melihat kondisi di lapangan.

“Puluhan miliar hanya ‘dilempar’ ke Afghanistan,” kata Senator Republik Rand Paul dari Kentucky. “Kami berada dalam situasi yang tidak mungkin, saya tidak melihat harapan untuk itu,” imbuhnya.

BACA JUGA  Pemikiran Syahrur dan Problem Otoritas dalam Studi Islam

Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts menyarankan agar dana itu dapat digunakan secara lebih efektif untuk menyelamatkan nyawa orang Amerika yang mengalami kecanduan opium. Dia mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran selama dua bulan di Afghanistan dapat mendanai pusat rehabilitasi di setiap wilayah AS.

Melukiskan gambaran suram situasi politik dan keamanan Afghanistan, Senator Demokrat Jeff Merkley dari Oregon mengeluh bahwa setiap dua tahun, pemerintah AS mengklaim masalah itu sedang ditangani. Melihat masalah korupsi, disfungsi pemerintah dan pasukan keamanan Afghanistan, dia mengatakan bahwa harapan AS untuk menggunakan tekanan militer dalam memaksa Taliban mencapai penyelesaian politik tidak realistis.

“Mengapa Taliban menginginkan penyelesaian politik? Mereka sekarang menguasai lebih banyak wilayah daripada yang mereka lakukan sejak 2001,” kata Merkley.

Di sisi lain, Wakil Sekretaris Negara John Sullivan, yang mengunjungi Kabul dan bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani dan anggota pemerintah Afghanistan lainnya minggu lalu, mengakui bahwa situasi saat ini tidak menyenangkan.

“Serangan bulan lalu merupakan kejutan nyata bagi banyak orang di pemerintahan,” kata Sullivan. “Saya tidak ingin datang ke sini dan berkata seperti Henry Kissinger, bahwa perdamaian sudah dekat. Kami memiliki kebijakan yang kami percayai. Kami ingin tetap berpegang padanya,” katanya.

Dia mengatakan AS tetap berkomitmen untuk mendorong perundingan damai antara pemerintah dan Taliban. Ketika pekan lalu Trump menyatakan bahwa AS tidak akan lagi berunding dengan kelompok militan tersebut, Sullivan mengatakan bahwa Presiden merujuk pada “elemen penting” dalam Taliban yang berkomitmen terhadap kekerasan dan tidak siap untuk bernegosiasi. Sullivan mengatakan Ghani juga berpendapat serupa.

BACA JUGA  [Wawancara] Disertasi Kontroversial Abdul Aziz Tidak Perlu Direvisi

Akan tetapi, Sullivan menambahkan bahwa Taliban tidak monolitik. Fokus dia adalah mencari “unsur-unsur Taliban yang bisa diajak melakukan rekonsiliasi.”

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Jim Mattis mendukung keputusan untuk mempertahankan pasukan AS di Afghanistan. Ia mengatakan bahwa hal itu untuk mencegah terulangnya peristiwa 9/11. Dia mengatakan kepada House Armed Services Committee bahwa strategi regional AS adalah “menempatkan musuh di jalan menuju penerimaan rekonsiliasi”.

Sumber: Daily Sabah
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Ingin Bergabung dengan AILA? Ini Solusinya

Pasca melakukan permohan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait Pasal Keasusilaan, nama Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia kian menggema.

Rabu, 07/02/2018 16:46 0

Indonesia

Jamaah Ansharusy Syariah Sukses Gelar Seminar Kepemimpinan Islam

Jamaah Ansharusy Syariah sukses menggelar Seminar Kepemimipinan Islam bertajuk “Kepemimpinan Islam dalam Dinamika Politik Indonesia” di Hotel Sofyan Betawi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

Rabu, 07/02/2018 14:52 0

Indonesia

Jamaah Ansharusy Syariah Dorong Adanya Sinergi Gerakan Islam Intra-Ekstra Parlemen

“Dua gerakan yang secara pemikiran ideologi maupun langkah seakan-akan dua kutub yang tidak bisa disatukan ini harus bisa menyatu dengan berbagai perbedaan yang ada.

Rabu, 07/02/2018 14:35 0

Indonesia

Ustadz Diserang, JAS: Perlu Laskar untuk Mengawal Dakwah

Amir Jamaah Ansharusy Syariah (JAS), Muhammad Achwan turut berkomentar dalam kasus penyerangan terhadap ustadz yang terjadi beberapa waktu lalu.

Rabu, 07/02/2018 14:03 0

Indonesia

Lewat Seminar, JAS Ingatkan Pentingnya Pemimpin Muslim

Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) menggelar Seminar Kepemimpinan Islam pada Selasa (06/02/2018). Acara ini diadakan sebagai proses awal penyadaran umat akan pentingnya memiliki pemimpin Muslim.

Rabu, 07/02/2018 12:00 0

Opini

Ironi Papua, Kekayaan yang Tak Menyejahterakan

Sudah jamak diketahui Papua adalah tanah yang kaya. Proven deposit bahan tambang emas dan tembaga berjumlah 2,5 miliar ton, hanya di kawasan konsesi PT. Freeport Indonesia saja di Tembagapura, Kabupaten Mimika yang nilainya lebih dari US$ 100 miliar.

Rabu, 07/02/2018 11:11 0

Opini

Kartu Kuning untuk Negeriku

Dunia pendidikan melahirkan geliat perubahan dengan munculnya sosok pemuda berani nan kritis. Dialah Muhammad Zaadit Takwa, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) tahun 2017.

Rabu, 07/02/2018 09:47 0

Indonesia

FUUI: Ngaku Pancasilais, Tapi Kok Ragu Kriminalkan LGBT

"Justru mengapa pemerintah dan anggota dewan berpendapat bahwa perilaku LGBT adalah suatu hak asasi seseorang yang diakui. Hak asasi juga ada aturan, ini jelas penyimpangan. Kalau atas nama hak asasi, korupsi nanti juga diakui hak asasi," katanya kepada Kiblat.net via sambungan telephone, Selasa (6/2/2018).

Rabu, 07/02/2018 08:34 0

Indonesia

Dubes-dubes Negara Eropa Sambangi DPR terkait Revisi Pasal Perzinaan

Di antara yang mereka khawatirkan, pasal tersebut akan mempengaruhi ekonomi negara Eropa karena terkait turis

Rabu, 07/02/2018 07:55 0

Indonesia

Peristiwa Teror Orang Gila, Ingatkan Sejarah PKI

Teror rencana pembunuhan terhadap para ulama yang terjadi akhir-akhir ini, bisa jadi merupakan skenario ulangan seperti yang pernah dilakukan oleh PKI sebelum terjadi makar keji, tragedi sadis gerakan 30 September 1965, lalu. Hal itu diutarakan oleh H.Willyuddin Abdul Rasyid Dhani, Wakil Ketua Dewan Syariah Kota Bogor.

Rabu, 07/02/2018 07:02 0

Close