... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kontras: TNI-Polri untuk Jaga Keamanan, Bukan Berpolitik

Foto: Koordinator Kontras, Yati Andriyani

KIBLAT.NET, Jakarta – Fenomena keikutsertaan anggota Polri dan TNI aktif dalam politik praktis atau Pilkada dan Pemilu menuai catatan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Mempercayakan anggota Polri dan TNI untuk menjadi kepala daerah atau kepala negara dinilai salah, sebab mereka bertugas menjaga keamanan bukan untuk berpolitik.

Koordinator Kontras, Yati Andriyani mengatakan partai politik sebagai salah satu mesin demokrasi untuk secara serius menjaga marwah demokrasi yang merupakan amanat serta cita-cita reformasi. Sehingga tidak menggoda anggota TNI-Polri aktif terlibat dalam politik praktis.

“Partai politik saat ini telah gagal dalam membentuk kadernya, apabila mempercayakan anggota TNI dan Polri dalam pemilu dari pada kadernya,” kata Yati di kantornya, Selasa, (09/01/2018).

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berpikiran bahwa TNI dan Polri layak untuk menjadi calon pemimpin daerah atau negara. Sebab, keikutsertaan TNI dan Polri dalam politik dapat menimbulkan penggunaan kekuasaan berlebih atau abuse of power.

“Jenderal dan panglima memiliki ambisi kekuasaan yang kuat, sehingga cenderung diktator. Hal itu terbukti di era orde baru,” ujarnya.

Kontras menilai apabila anggota TNI dan Polri hendak ikut dalam politik praktis, diperlukan adanya netralisasi kuasa di jabatannya. Dengan begitu kandidat calon yang berasal dari TNI dan Polri aktif harus mengundurkan diri sebelum terjun dalam arena politik.

BACA JUGA  Fadli Zon: Kami Laporkan Kasus Hoaks Tapi Tidak Diusut

Terkait dengan aturan UU yang hanya mengatur tentang kewajiban mundur anggota TNI-Polri aktif yang mengikuti Pilkada atau Pemilu sejak ditetapkan sebagai calon dalam Pilkada, Kontras menegaskan perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas dan spesifik.

“Khususnya berkenaan dengan tenggang waktu pengunduran diri harus jauh sebelum proses pencalonan di tingkat partai dan pendaftaran KPU,” tuturnya.

Yati mengharapkan Kapolri dan Panglima TNI dapat memastikan setiap calon dari anggotanya yang masih aktif tidak menggunakan kekuatan, sumber daya, jejaring teritori TNI-Polri dalam kontestasi politik.

“Begitu juga KPU dan Bawaslu dapat melakukan pengawasan atas potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan fasilitas jabatan berkaitan dengan pencalonan Kepala Daearah dari TNI-Polri,” tambahnya.

Reporter: Hafidz Syarif
Editor: M. Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Pakistan

AS Akan Bekukan Bantuan untuk Pakistan hingga 2 Miliar Dolar

Di tengah hubungan AS dengan Pakistan yang semakin memburuk, pekan lalu ada laporan pada hari Kamis (04/01/2017) bahwa bantuan Washington untuk Islamabad kemungkinan akan dipotong sebesar $ 255 juta hingga $ 400 juta.

Rabu, 10/01/2018 13:53 0

Palestina

Lawan Israel, Brigade Al-Qassam Umumkan Operasi Nablus

Brigade Izzudin Al-Qassam, sayap bersenjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), mengumumkan Operasi Nablus untuk merespon berbagai tindakan Israel terhadap rakyat dan tanah Palestina.

Rabu, 10/01/2018 11:09 0

Iran

Protes Iran: 3700 Demonstran Ditangkap, 5 Tewas Disiksa

Anggota parlemen Iran, Mahmud Shadiqi, Selasa (09/01), mengatakan bahwa sebanyak 3.700 orang telah ditangkap dalam gelombang protes terakhir anti pemerintah di negara itu.

Rabu, 10/01/2018 09:37 0

Afrika

Bocoran Dokumen AS Sebut Al-Qaidah Afrika Semakin Kuat

Sebuah bocoran dokumen militer yang disusun oleh Lembaga Kajian Perang AS menyebutkan bahwa Organisasi Al-Qaidah tengah menyusun kekuatan besar di wilayah Sahara Maroko. Organisasi tersebut membangun pangkalan militer langsung dan beraliansi dengan gerakan-gerakan jihadis lainnya untuk memperkuat jaringan.

Rabu, 10/01/2018 08:15 0

Palestina

Penduduk Palestina Akan Lampaui Jumlah Warga Israel

Pusat Penelitian dan Konsultasi Al-Zaytouna, yang berbasis di Beirut Lebanon, mengumumkan hasil Laporan Strategis Palestina untuk tahun 2016-2017 dan prospek ke depan.

Rabu, 10/01/2018 06:33 0

Tazkiyah

Kerikil Peredam Murka

Asma ingin meredakan kemarahan kakeknya dan menjadikannya rela dengan apa yang dikerjakan ayahnya. Ia berdiri dan mengambil kerikil-kerikil kecil yang ada di sekitar rumahya

Selasa, 09/01/2018 15:05 0

Konsultasi

Bagaimana Pandangan Ilmiah Soal Air Kencing Unta?

Banyak yang membolehkannya karena ada dalil dari hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Pertanyaanya, apakah benar status hadis tersebut shahih? lalu bagaimana penjelasan ilmiahnya? 

Selasa, 09/01/2018 10:07 0

Arab Saudi

Syaikh Hasan Bukhori Jelaskan Penerapan Ilmu Maqasidus Syariah

Syaikh menerangkan bahwa ilmu maqashidus syariah merupakan salah satu ilmu yang mulia dan termasuk puncak tertinggi dalam ilmu syariah. “Ilmu maqashidus syariah merupakan ilmunya para ulama,” ujar Syaikh Hasan Bukhori dalam kajian di Masjid Firdaus, Bani Malik, Jeddah.

Selasa, 09/01/2018 03:55 0

Video Kajian

Mengapa Minum Air Kencing Unta Dicela?

KIBLAT.NET – Beberapa waktu lalu beredar video Ustadz Bahtiar Nasir (UBN) meminum air kencing unta....

Selasa, 09/01/2018 03:41 0

Palestina

Israel Larang 20 LSM Penentang Penjajahan Masuk Palestina

Israel melarang 20 LSM dari berbagai negara masuk Palestina karena mendukung kampanye yang menentang penjajahan Israel terhadap Palestina, serta mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).

Senin, 08/01/2018 16:40 0

Close