... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pernyataan Lengkap ARSA: Perlawanan Awal Tahun dan Kebohongan Myanmar

Foto: Tentara Pemnyelamat Rohingya Arakan (ARSA), sebuah gerakan perlawanan kaum Muslim Rohingya.

KIBLAT.NET, Rakhine- Di awal tahun 2018, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) kembali beraksi melancarkan serangan terhadap militer Myanmar. Dalam pesan tertulisnya, ARSA menyatakan bahwa perjuangan mereka belum berakhir.

Selain itu, ARSA juga menegaskan tetap komitmen untuk memperjuangkan hak-hak etnis Rohingya. Bergerilya bagi mereka dinilai sebagai langkah satu-satunya untuk melawan tindakan keji dari pemerintah maupun militer Myanmar. Berikut pernyataan lengkap gerilyawan Rohingya yang dirilis pada Sabtu (06/01/2018) melalui akun Twitter @ARSA_Official:

Bismillahirrahmanirrahim

Serangan Turaing terhadap Militer Teroris Burma

“Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dengan ini mengumumkan bahwa kami bertanggungjawab atas serangan terhadap militer teroris Burma di desa Turaing, San Kar Pin Yin, bagian utara Kota Mangdaw, Arakan State pada pukul 10.00 siang, 05 Januari 2018.

Meskipun Aung San Su Kyi secara terang-terangan telah berbohong kepada dunia bahwa operasi pembersihan etnis di utara Arakan sudah berakhir sejak 05 September 2017, (nyatanya) pemerintah teroris Burma bersama pasukan terorisnya tidak pernah berhenti melakukan tindakan terorisme. Kejahatan perang, genosida, kejatahan terhadap kemanusiaan tetap dilakukan terhadap Rohingya, penduduk asli bumi Arakan.

Sejak saat itu hingga hari ini, militer teroris Burma masih terus melakukan kejahatan keji seperti mengepung perkampungan Rohingya; memperkosa, menganiaya dan meneror wanita; merampas apa yang mereka miliki (kampung halaman, rumah, binatang peliharaan dan lain sebagainya); membiarkan masyarakat Rohingya mati kelaparan; menghambat akses medis; melarang Rohingya, penduduk asli bumi Arakan untuk memiliki Kartu Penduduk Nasional (KTP); membakar perkampungan Rohingya; membunuh seluruh penduduknya bahkan yang lemah sekalipun layaknya wanita dan anak-anak.

Oleh sebab itu, gelombang pengungsi ribuan etnis Rohingya masih berlangsung. Orang-orang etnis Rohingya berusaha kabur agar terhindar dari persekusi tak berkamanusiaan yang tak ada habis-habisnya. Itu semua dilakukan oleh militer teroris Burma.

Pemerintah teroris Burma masih saja menghambat dan memperlambat seluruh bantuan dari organisasi internasional (termasuk PBB, IFFM, EU dan lainnya), LSM dan media agar dapat memasuki Arakan State dengan tujuan buruk yaitu agar dunia tidak menyaksikan situasi Arakan sesungguhnya.

Pada saat ini, ARSA tidak ada pilihan lain kecuali menyerang negara Burma yang mendukung tindakan terorisme terhadap populasi Rohingya. Dengan tujuan untuk membela diri, menyelamatkan dan melindungi masyarakat Rohingya dengan kemampuan terbaiknya sesuai dengan prinsip-prinsip pertahanan diri menurut hukum internasional

Kami menyatakan, dengan keras dan jelas bahwa kami akan melanjutkan perjuangan kami yang sah. Dengan saling bekerjasama dengan masyarakat internasional yang beradab sampai semua tuntutan kami terpenuhi.

Yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya, sangat penting untuk dicatat bahwa orang-orang Rohingya harus diajak berkonsultasi dalam semua keputusan-keputusan yang mempengaruhi kebutuhan kemanusiaan dan masa depan politik Rohingya.”

 

Reporter: Syafi’i Iskandar
Editor: Jon Muhammad

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Kembali Bergerilya, ARSA Serang Militer Myanmar

Setelah sekian lama tak tersiar kabarnya, ARSA kembali bergerilya dan melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar di bagian utara Maungdaw, Rakhine.

Ahad, 07/01/2018 14:48 0

Indonesia

Trump Blokade Palestina, PKPU Kirim 2.000 Paket Makanan ke Gaza

PKPU Human Initiative (HI) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama mitra lokal mendistribusikan sekitar 2.000 paket makanan ke Rumah Sakit (RS) Dar Al Shifa serta RS Indonesia yang berada di Gaza Utara, Palestina.

Ahad, 07/01/2018 12:51 0

Indonesia

Gubernur Anies Ingatkan Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Anak

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menghadiri acara Reuni Akbar Pesantren Islam Al-Irsyad yang digelar di asrama haji Pondok Gede, Bekasi.

Ahad, 07/01/2018 08:43 0

Indonesia

Aa Gym di Hadapan Kemenag: Evaluasi Diri dengan Menyempurnakan Akhlak

Kementerian Agama menggelar zikir dan doa untuk bangsa dalam rangkaian peringatan Hari Amal Bakti ke-72. Pendiri Ponpes Darut Tauhid, Abdullah Gymnastiar ikut hadir dalam acara ini.

Ahad, 07/01/2018 07:00 0

Rilis Syamina

Laporan Syamina: 72 Bidadari

Salah satu metode agama dalam mendorong pengikutnya atau anggotanya untuk menaati norma-norma aturannya di antaranya yaitu dengan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment).

Ahad, 07/01/2018 07:00 0

Indonesia

Politik di Indonesia Dinilai Berlebihan

Gejaolak yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dinilai karena politik menentukan apa saja

Sabtu, 06/01/2018 23:54 0

Indonesia

Mahasiswa Diharapkan Makin Bersatu di Tahun 2018

"Melihat fenomena politik hari ini seharusnya menjadikan mahasiswa semakin bersatu untuk gerakan mahasiswa dan membangun visi bersama untuk Indonesia"

Sabtu, 06/01/2018 21:51 0

Indonesia

Komisi III: BSSN untuk Bungkam Penyuara Kebenaran

"Pertanyaannya, untuk apa? Kewenangan ini diarahkan untuk siapa?"

Sabtu, 06/01/2018 08:20 0

Indonesia

“Semua Badan yang Dibentuk Pemerintah untuk Tangkapi Bangsa Sendiri”

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii turut menyoroti keinginan kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) yang ingin melakukan penangkapan bagi penyebar hoax. Muhammad Syafii menilai bahwa era saat ini banyak badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghukum rakyat sendiri.

Sabtu, 06/01/2018 07:37 0

Indonesia

Pakar: Pembentukan BSSN Bentuk Kepanikan Pemerintah terhadap Medsos

Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor, Dr Muhammad Taufik, SH, menilai bahwa pembentukan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Joko Widodo sebagai pelarian dari kepanikan pemerintah menghadapi pemberitaan dan kritik di media sosial.

Sabtu, 06/01/2018 07:31 0

Close