... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kekayaan Negeri Iran Gagal Mendatangkan Kemakmuran

Foto: Demonstran Iran.

KIBLAT.NET, Teheran – Demonstrasi sipil telah meletus di Iran, bahkan saat negara itu bergerak keluar dari resesi menyusul pelonggaran sanksi internasional tahun lalu. Namun pemulihan ekonomi belum memberikan efek berarti bagi rakyat.

Sanam Vakil dari lembaga riset Chatham House mengatakan, setelah pertumbuhan negatif, PDB Iran berada pada 7 persen di tahun 2016/17, di mana 6 persen-nya didorong oleh ekspor hidrokarbon.

Iran kaya energi, memegang cadangan minyak mentah terbesar keempat di dunia dan terbesar kedua dalam hal gas alam menurut catatan Badan Informasi Energi AS. “Namun, terlepas dari anugerah minyak dan gas yang mewah, premi energi tidak menendang,” kata Vakil.

“Aksi demo tersebut terkait ekspektasi (ekonomi) yang meningkat menyusul kesepakatan nuklir. Tetapi kesepakatan itu tidak berdampak seperti yang dipikirkan orang,” tambahnya.

Sebuah makalah dari BMI Research yang berbasis di London, menyebutkan bahwa inflasi telah menurun secara substansial sejak presiden Hassan Rouhani menjabat pada tahun 2013. Akan tetapi hal itu tak bertahan dan terus meningkat mencapai 9,6 persen dari tahun ke tahun di bulan November. Naik dari 8,4 persen pada bulan Oktober.

“Pengangguran, sementara itu, meningkat seiring kenaikan ekspor hidrokarbon. Dan investasi asing telah gagal memacu penciptaan lapangan kerja skala besar. Secara resmi tercatat sebesar 12,6 persen angkatan kerja pada bulan Juli, namun secara umum diasumsikan meningkat secara signifikan,” tambah BMI.

Menurut BMI, harapan Iran terhadap membaiknya kondisi ekonomi di belakang kesepakatan nuklir 2015 dan 2016 yang mengangkat sebagian besar sanksi internasional belum terpenuhi.

BACA JUGA  Vandalisme Mushola Darussalam Tindak Pidana Serius

“Banyak -terutama di daerah pedesaan- menganggap keputusan politik itu sangat korup, dan tidak bertindak demi kepentingan terbaik orang Iran biasa,” kata BMI.

Vakil mengatakan bahwa pemerintah Iran menghadapi hambatan politik dan perlu lebih banyak dikomunikasikan.

“Rouhani berusaha untuk mencegah korupsi, dan membuat institusi lebih transparan. Tapi beberapa institusi ini melawannya. Ada ketegangan, pemerintah sedang berlari melawan fondasi klerus. Orang-orang memperhitungkan persentase anggaran pemerintah yang cukup besar, tapi tidak ingin ada ikatan yang melekat (seperti transparansi),” kata Vakil.

“Selain itu, Rouhani harus mengejar reformasi perbankan karena bank-bank Iran memiliki persentase kredit bermasalah yang besar,” katanya.

Sebuah laporan Dana Moneter Internasional (IMF) 2017 mengatakan bahwa bank-bank global masih menghadapi beban kepatuhan yang sangat tinggi untuk melakukan bisnis dengan Iran.

“Bagaimana Iran bisa meningkatkan sumber energinya untuk menyebarkan kemakmuran?” kata Vakil sembari mengatakan bahwa gas Iran belum benar-benar lepas landas dan membutuhkan investasi besar.

IMF menunjukkan bahwa sektor gas alam Iran telah berkembang, namun pertumbuhan produksi lebih rendah dari perkiraan karena kurangnya investasi dan teknologi luar negeri.

Terletak di lepas pantai di Teluk, ladang gas alam Pars Selatan menampung hampir 40 persen cadangan gas Iran, namun sebagian besar dikembangkan oleh perusahaan Iran karena sebagian besar perusahaan internasional telah mencabutnya. IMF mengatakan proses pembangunan telah menghadapi banyak penundaan.

Ketika sampai pada minyak, ada beberapa faktor yang berperan. Harga lemah, dan sebagai anggota terbesar kedua OPEC, Iran harus mematuhi pengurangan produksi yang disepakati tahun lalu. Di sisi lain, seperti negara lain, Iran berusaha meningkatkan pendapatan dari luar sektor energi untuk mengurangi ketergantungannya pada hidrokarbon.

BACA JUGA  Polisi Iran Tangkapi Demonstran Pro-Azerbaijan

Iran mengirim 777 juta barel minyak mentah tahun lalu, sebagaimana laporan kantor berita negara Shana. Laporan yang sama mengatakan bahwa Iran telah membuat negara mengekspor 490.000 barel gas kondensat gas per hari.

“Ekspor harian gabungan minyak mentah dan kondensat masih sama sebelum diberlakukannya sanksi ekonomi karena program nuklirnya,” menurut Shana.

Misi IMF ke Iran pada bulan Desember 2017 menemukan bahwa pertumbuhan mulai meluas ke sektor non-minyak. “Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan mencapai 4,2 persen pada 2017/18 dan diperkirakan akan berlanjut atau bahkan naik ke 4,5 persen dalam jangka menengah jika reformasi sektor keuangan terus berlanjut,” kata IMF.

Namun IMF juga mempertanyakan pelaksanaan reformasi struktural yang lebih cepat, penyelesaian anti pencucian uang/ pemberantasan pembiayaan reformasi terorisme, dan penghilangan hambatan bagi pengembangan sektor swasta yang memungkinkan pertumbuhan menjadi lebih terdiversifikasi, tangguh dan padat karya.

“Lembaga kredit dan bank membutuhkan restrukturisasi dan rekapitalisasi yang mendesak. Meskipun ada perbaikan baru-baru ini di lingkungan bisnis, Iran perlu mengurangi birokrasi, mereformasi perusahaan milik negara dan meningkatkan transparansi tentang kepemilikan perusahaan yang menguntungkan untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor swasta,” kata IMF.

Sumber: Arab News
Redaktur: Ibas Fuadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Politik di Indonesia Dinilai Berlebihan

Gejaolak yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dinilai karena politik menentukan apa saja

Sabtu, 06/01/2018 23:54 0

Indonesia

Mahasiswa Diharapkan Makin Bersatu di Tahun 2018

"Melihat fenomena politik hari ini seharusnya menjadikan mahasiswa semakin bersatu untuk gerakan mahasiswa dan membangun visi bersama untuk Indonesia"

Sabtu, 06/01/2018 21:51 0

Indonesia

Komisi III: BSSN untuk Bungkam Penyuara Kebenaran

"Pertanyaannya, untuk apa? Kewenangan ini diarahkan untuk siapa?"

Sabtu, 06/01/2018 08:20 0

Indonesia

“Semua Badan yang Dibentuk Pemerintah untuk Tangkapi Bangsa Sendiri”

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii turut menyoroti keinginan kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) yang ingin melakukan penangkapan bagi penyebar hoax. Muhammad Syafii menilai bahwa era saat ini banyak badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghukum rakyat sendiri.

Sabtu, 06/01/2018 07:37 0

Indonesia

Pakar: Pembentukan BSSN Bentuk Kepanikan Pemerintah terhadap Medsos

Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor, Dr Muhammad Taufik, SH, menilai bahwa pembentukan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Joko Widodo sebagai pelarian dari kepanikan pemerintah menghadapi pemberitaan dan kritik di media sosial.

Sabtu, 06/01/2018 07:31 0

Indonesia

Polisi Mencuri di Kalsel, Romo Syafi’i: Di Setiap Instansi Negara Ada Oknum Seperti itu

"Karena itu sudah sifat dari oknum dan itu kan terjadi di semua tempat dan dilakukan oleh hampir semua instansi manapun. Engga khusus hanya di kepolisian, semua instansi manapun pasti memiliki oknum-oknum yang seperti itu," ujarnya saat dihubungi Kiblat.net pada Jumat (05/01/2018).

Sabtu, 06/01/2018 06:30 0

Indonesia

Tugas Penindakan BSSN Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Pengamat hukum pidana, Nasrullah Nasution memberikan komentar terkait Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang ingin melakukan penindakan bagi orang-orang yang dianggap menyebar hoax.

Jum'at, 05/01/2018 21:22 0

Indonesia

SNH: BSSN Jangan Bicarakan Soal Hoax Saja

Advokat dari SNH Advocacy Center, Nasrullah Nasution mengatakan bahwa tugas yang diemban oleh BSSN cukup besar. Yaitu mengamankan negara dari kejahatan siber.

Jum'at, 05/01/2018 20:57 0

Indonesia

Tumpang Tindih Penindakan Badan Siber

Advokat SNH Advocacy Center, Nasrullah Nasution menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) hanya dalam membangun sistem dan jaringan.

Jum'at, 05/01/2018 18:36 0

Indonesia

ANNAS: Syiah Ancaman Negara, Kenapa Pemerintah Diam?

Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), KH Athian Ali menegaskan, bahayanya Syiah di Indonesia sudah menjadi fakta.

Jum'at, 05/01/2018 18:09 0

Close
CLOSE
CLOSE