... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kaleidoskop 2017: Mimpi Rekonsiliasi Qatar-Arab Saudi

Foto: Simbol persatuan negara-negara Teluk

KIBLAT.NET – Ketegangan yang terjadi antara Qatar dan sejumlah negara Teluk di bawah pimpinan Arab Saudi tidak bermula di tahun 2017. Arab Saudi -bersama Mesir dan Otoritas Palestina di bawah kendali Fatah- pada Maret 2009 telah membuat sinyalemen konflik ketika memboikot KTT Liga Arab tentang krisis Gaza yang berlangsung di Doha, Qatar.

Emir Qatar Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani menyerukan diadakannya KTT tersebut sebagai upaya menyatukan posisi negara-negara Arab terhadap serangan Israel ke Gaza yang kala itu memasuki hari ke-21. Negara-negara tersebut memboikot KTT Doha karena khawatir akan kemungkinan Hamas dan sekutunya menggunakan ajang KTT untuk menyampaikan posisi garis keras serta menghalangi upaya Mesir menjadi mediator gencatan senjata Hamas-Israel.

Setelah tahun itu, hal paling mencolok yang menandai ketegangan hubungan Qatar dan Saudi yakni ketika Muhammad Mursi, presiden terpilih Mesir dari Ikhwanul Muslimin (IM) digulingkan oleh junta militer pimpinan Abdel Fattah Al-Sisi pada 3 Juli 2013. Media Al-Jazeera, yang berbasis di Qatar dituding melaporkan berita palsu terkait kudeta tersebut.

Saudi, dalam hal ini, mendukung langkah keras Mesir terhadap media itu. Hingga akhirnya pada Maret 2014, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain bersama Saudi menarik duta besarnya dari Qatar dan menuding negara itu mencampuri urusan internal negara lain. Di bulan yang sama, warga Qatar Mahmoud Al-Jaidah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di UEA karena mendukung Partai Al-Islah yang dianggap sebagai cabang IM Mesir.

Pada bulan November 2014, ketegangan sedikit mereda. Arab Saudi, UEA dan Bahrain mengembalikan duta besar mereka ke Qatar. Kendati demikian, UEA kemudian menerbitkan daftar ‘kelompok teroris’ terlarang yang mencakup IM. Padahal, sebagian anggota IM tersebut mendapat jaminan perlindungan di negara dengan ibu kota Doha tersebut.

Pada tahun 2015, Qatar secara tegas sepakat dengan posisi Arab Saudi terhadap krisis Yaman. Yakni memerangi kelompok pemberontak Syiah Hutsi yang mengambil alih Sanaa pada September 2014. Qatar menyebarkan 1.000 tentara darat untuk berperang di Yaman, termasuk 200 kendaraan lapis baja, dan 30 helikopter Apache ke provinsi Maarib.

Perbaikan hubungan Qatar dan Arab Saudi berlanjut pada tahun 2016. Tepatnya pada tanggal 5 Desember, Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saudi berkunjung ke Doha untuk memperkuat hubungan antar kedua negara. Namun pada April 2017, Qatar mulai meningkatkan hubungannya dengan Iran -yang menjadi rival Saudi- dalam hal pengembang gas alam.

Aksi Peretasan Picu Ketegangan Baru Hubungan Qatar dan Saudi CS

Hubungan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir dengan Qatar tiba-tiba kembali memana. Hal itu tampaknya bermula pada Selasa 22 Mei 2017, ketika sebuah pernyataan palsu yang dikaitkan dengan Emir Qatar, dimuat dengan cepat oleh saluran TV Al-Arabiya, milik Saudi, dan Sky News Arabia milik UEA, serta saluran satelit dan media elektronik Mesir.

Pernyataan palsu tersebut berisi tuduhan sebagai berikut: Satu, hubungan yang memburuk antara Qatar dengan Trump di Washington. Dua, sebuah seruan dari Qatar ke Mesir, UEA dan Bahrain untuk meninjau kembali sikap anti-Qatar mereka. Ketiga, sebuah pernyataan oleh Qatar bahwa Iran mewakili kekuatan regional dan Islam dan kekuatan itu tidak dapat diabaikan.

Meski pernyataan berasal dari media resmi Qatar News Agency (QNA), para pejabat pemerintah dengan cepat menyangkal keaslian pernyataan tersebut. Mereka mengatakan bahwa situs QNA telah diretas. Namun, Saudi, UEA dan Mesir mengabaikan tanggapan Qatar dan menganalisis bahwa pernyataan tersebut asli. Hal ini lalu diikuti pemutusan hubungan dengan Qatar pada tanggal 5 Juni 2017.

Donald Trump selaku Presiden Amerika mengapresiasi tindakan Saudi tersebut. Dalam kondisi seperti itu, Qatar meminta Kuwait untuk menjadi mediator konflik, sehari pasca pemutusan hubungan. Sementara itu, Saudi melalui Menlu-nya terus menekan Qatar, dengan meminta negara itu supaya mengakhiri dukungannya untuk Hamas dan IM.

Pada 7 Juni 2017, FBI menyebut bahwa peretas Rusia menjadi pihak yang bertanggung jawab atas krisis diplomatik antara Qatar dan Saudi. Sementara itu, Qatar mulai menggunakan wilayah udara Somalia setelah Saudi CS memblokir penerbangan maskapai nasional, Qatar Airways. UEA juga membatasi kapal tanker minyak dari dan ke Qatar.

Ketegangan pun berlanjut, pada tanggal 9 Juni 2017, Saudi CS merilis daftar orang dan organisasi ‘teroris’ yang diduga memiliki hubungan dengan Qatar, di antaranya  pemimpin spiritual IM, Yusuf Al-Qaradawi. Liga Dunia Muslim yang didukung Saudi juga mengumumkan penghentian keanggotaan Al-Qaradawi di Akademi Fiqih Islamnya.

Belum puas, pada tanggal 11 Juni 2017 Bank Sentral Bahrain memerintahkan bank-bank yang beroperasi di negaranya untuk membekukan aset dan rekening bank dari 59 individu yang terkait dengan Qatar dan 12 kelompok yang dianggap Saudi CS sebagai ‘teroris’. Di sisi lain, Presiden Somalia, Mohammed Abdullah Farmajo, menolak uang $ 80 juta dari Saudi untuk memintanya bergabung dalam boikot Qatar.

Sheikh Saif Bin Ahmed Al-Thani, Direktur Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar pada 19 Juni 2017 menyebut bahwa boikot Saudi CS ditujukan semata-mata untuk menyerang citra dan reputasi Doha. Qatar mengatakan tidak akan melakukan negosiasi sampai blokade tersebut dicabut. Sementara itu, UEA mengancam bahwa isolasi Qatar dapat berlangsung bertahun-tahun.

Saudi Mengajukan Tuntutan, Qatar Tak Tertekan

Untuk mempertegas aksi boikot, Saudi CS pada tanggal 22 Juni 2017 mengajukan 13 daftar tuntutan kepada Qatar. Di antaranya termasuk penutupan Al-Jazeera dan sejumlah situs berita Qatar lain, serta menyerahkan anggota IM. Dalam hal ini, Qatar menyebut tuntutan Saudi CS tidak realistis dan masuk akal. Turki mengatakan tuntutan tersebut adalah sebuah serangan terhadap hak kedaulatan Qatar.

Masuk  bulan Juli, Saudi CS memberi waktu 48 jam kepada Qatar untuk memenuhi tuntutan. Pada 2 Juli 2017,  Wakil Presiden Persatuan Ulama Muslim Dunia Ahmad Al-Raysouni, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa upaya pemaksaan terhadap ulama Muslim untuk ikut memboikot Qatar adalah ‘terorisme intelektual’.

Sehari setelahnya, Qatar menanggapi tuntutan Saudi CS dalam sebuah surat yang dikirim ke emir Kuwait yang bertindak sebagai penengah. Qatar telah sepakat untuk mengurangi hubungannya dengan Iran jika semua negara Teluk berkomitmen untuk melakukannya. Setelah menerima jawaban Qatar, belum ada solusi lebih lanjut dari Saudi CS sebagai negara pemboikot.

Pada tanggal 6 Juli, Saudi CS bersikap plin-plan. Mereka mengatakan bahwa permintaan awal yang mereka tetapkan untuk Qatar sudah tidak berlaku lagi. Mereka menyatakan akan mengambil langkah-langkah politik, ekonomi dan hukum melawan Qatar. Pada 10 Juli 2017, Qatar mengumumkan akan meminta kompensasi dari aksi pemboikotan dan membentuk Komite Kompensasi untuk menyelidikinya.

Kasus peretasan masih bergulir, pada 16 Juli 2017 badan-badan intelijen AS menegaskan bahwa UEA mengatur peretasan Qatar News Agency pada bulan Mei lalu. Menanggapi hal ini, Qatar berjanji akan menuntut UEA setelah pengungkapan intelijen AS sempurna. Pada 20 Juli 2017, Komite Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC) mengatakan bahwa hak-hak investor Qatar dilanggar oleh UEA.

Jelang musim haji, Menlu Saudi menuding Qatar telah mencoba untuk mempolitisasi ziarah dengan melarang warganya melakukan ibadah tahunan tersebut. Namun, hal itu dibantah dengan tegas oleh Qatar. Pada kenyataannya ziarah ibadah haji tidak terpengaruh dengan ketegangan kedua negara tersebut.

Pada 28 September 2017, Qatar menegaskan tidak akan mengekstradisi ulama IM Yusuf Al-Qaradawi ke Mesir. Qatar juga mengatakan tidak akan keluar dari Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council / GCC). Pada 3 Oktober 2017, Somalia menerima $ 50 juta bantuan baru dari Arab Saudi dengan tetap menjaga independensi.

Nasib Negara-negara Teluk?

Berbicara di sebuah sidang parlemen pada 25 Oktober 2017, Emir Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah memperingatkan bahwa krisis Teluk antara Qatar dan Saudi CS dapat meningkat dan dapat menyebabkan GCC runtuh. Pada 30 Oktober 2017, Bahrain menyerukan agar keanggotaan Qatar dibekukan sampai tuntutan direspon.

Pada 1 November 2017, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa jika terus terjadi krisis diplomatik di kawasan Teluk, halt itu dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi GCC. Untuk diketahui, laporan pada 17 Desember 2017 menunjukkan sekitar 26.000 kasus pelanggaran HAM sejak dimulainya pengepungan di Teluk Qatar.

Hingga penghujung tahun 2017, nampaknya ketegangan hubungan antara Qatar dan Saudi beserta sekutu-sekutunya belum mereda. Sebagai sebuah tanda, pada 24 Desember 2017 Qatar menarik pemainnya dari Kejuaraan Catur Blitz yang diselenggarakan oleh Arab Saudi di Riyadh dari tanggal 26-30 Desember, setelah muncul pelarangan untuk menunjukkan bendera negaranya. Kendati demikian, bukan tidak mungkin krisis tersebut akan berakhir, mengingat kedua belah pihak “lahir dari rahim yang sama”.

 

Penulis: Muhammad Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Redam Protes yang Terus Meluas, Iran Blokir Telegram dan Instagram

Pemerintah Iran mulai memblokir akses ke internet dan media sosial. Langkah itu diambil guna meredam aksi protes massa yang telah berlangsung selama tiga hari berturut-turut sejak Kamis (28/12/2017).

Ahad, 31/12/2017 21:56 0

Indonesia

Mustofa Nahrawardaya: Abaikan Isu Negara Islam Melayu di Tahun 2018

Pengamat terorisme dari Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B. Nahrawardaya melihat, di tahun 2018 nanti akan ada isu terorisme yang akan 'dipasarkan'.

Ahad, 31/12/2017 21:22 0

Rilis Syamina

Laporan Syamina: Negara-negara Islam di Kalimantan 1425-1905 M

Laporan Syamina: Negara-negara Islam di Kalimantan 1425-1905 M

Ahad, 31/12/2017 21:10 0

Indonesia

‘Malam Perayaan Tahun Baru Berpotensi Maksiat’

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain bahwa potensi maksiat di perayaan itu sangatlah besar.

Ahad, 31/12/2017 20:32 0

Indonesia

Pengamat: Bahrun Naim Muncul Ketika Negara Butuh Berita

Baginya, sosok BN yang sering diberitakan sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu.

Ahad, 31/12/2017 20:01 0

Indonesia

Tipu Jemaah Umrah, Kemenag Resmi Cabut Izin Hannien Tour

Kementerian Agama telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT. Biro Perjalanan Wisata Al-Utsmaniyah atau yang lebih populer disebut Hannien Tour.

Ahad, 31/12/2017 19:44 0

Indonesia

Evaluasi 2017, Persekusi Ulama hingga Pembubaran Pengajian Jadi Sorotan

Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain menegaskan bahwa tidak ada langkah konkrit dari pemerintah untuk menghentikan tindakan ini.

Ahad, 31/12/2017 19:32 0

Indonesia

UIN Makassar Undang Pembicara Syiah, Begini Reaksi Tengku Zulkarnain

Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain memberikan tanggapan soal adanya pembicara dari Iran yang memberikan materi di UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Ahad, 31/12/2017 19:09 0

Indonesia

Informasi Selalu dari Polisi, Kebenaran Sosok Bahrun Naim Mulai Dipertanyakan

Mustofa B. Nahrawardaya bukan hanya tidak mempercayai berita meninggalnya BN, tapi juga menanyakan kebenaran adanya sosok yang sering disebut kepolisian terlibat dalam sejumlah aksi teror di Indonesia.

Ahad, 31/12/2017 18:34 1

Indonesia

Fadli Zon: Keberhasilan Pemerintah Tak Diukur dari Pembangunan Tol

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2017 pemerintahan Joko Widodo masih saja fokus mengejar pembangunan infrastruktur

Ahad, 31/12/2017 18:12 1

Close