... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kaleidoskop 2017: RUU Terorisme yang Tak Kunjung Rampung

Foto: Suasana Rapat Dengar Pendapat soal Revisi RUU Terorisme di gedung DPR RI Jakarta pada Kamis (09/06).

KIBLAT.NET – Awal tahun 2017, warga Tanah Air dikejutkan dengan serangan siang bolong di pos polisi Jalan Thamrin pada Kamis 14 Januari 2017. Video penyerangan aparat yang bertebaran di media itu lantas menunjukkan pada kita betapa ‘heroiknya’ aparat keamanan dengan aksi koboinya menghabisi nyawa para terduga teroris.

Dalam serangan Thamrin itu, jumlah korban yang tewas mencapai 8 orang. Delapan orang tersebut yaitu empat korban dari warga adalah Rico Hermawan (20), Sugito (43), Amer Ovali Taher (46), dan Rais Karna (37). Kemudian, empat orang yang tewas, baik ditembak aparat maupun karena ledakan bom, di antaranya ialah Dian Joni Kurniadi (25), M. Ali (40), Afif/Sunakim, dan Ahmad Muhazan bin Saron.

Baca juga: Ulama, Polisi dan Teror Bom Sarinah

Selang sehari setelah peristiwa itu, Kepala BNPT Saud Usman Nasution kompak bersama dengan Kepala BIN dan mengusulkan revisi Undang-undang Terorisme. Mereka mengklaim akan memasukkan Sistem Pembinaan, Pencegahan dan Rehabilitasi dalam revisi UU Terorisme jika dikabulkan DPR. Namun entah mengapa tak pernah ada kejelasan terkait pembahasan RUU tersebut, meski Pansus RUU Terorisme telah dibentuk sejak Mei 2016.

Lalu, meletuslah peristiwa teror bom terjadi di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur pada Rabu malam, 23 Mei 2017. Dua hari sebelum kejadian ini, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2017 terjadi pula teror bom di Manchester, Inggris. Dalam serangan bom yang bertepatan dengan penjagaan aparat saat pawai malam takbir, sebanyak lima orang. Sebanyak 15 orang menjadi korban dalam serangan bom panci itu. Dari jumlah tersebut, lima diantaranya tewas, termasuk dua pelaku bom.

Baca juga: Dampak dari Teror Bom terhadap Revisi RUU Terorisme

Usai kejadian itu, kali ini Presiden Jokowi secara pribadi dengan cekatan langsung membuat pernyataan di media. “Revisi undang-undang terorisme harus segera dirampungkan,” kata dia. Sememangnya, revisi UU Terorisme telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2017. Itu artinya, pada tahun 2017 ini UU terorisme yang telah diperbaharui harus segera terbit. Namun, lagi-lagi, hingga tahun 2017 berakhir, RUU terorisme tak rampung jua. Apa pasal?

BACA JUGA  Ibadah Haji Pernah Ditiadakan, Ini Riwayat dan Alasannya

Sejak tahun 2015, Pemerintah dan DPR bersepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, hingga kini hasil RUU itu tak kunjung diresmikan. Menurut anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, hingga saat ini masih ada hal yang harus dibahas oleh tim Panitia Khusus (Pansus). Sehingga hal itu menunda ketuntasan RUU Terorisme tersebut. Dalam Pansus Ruu terorisme, kata dia, ada banyak pembahasan. Misalnya perlindungan hak asasi manusia, keterlibatan TNI, penanganan terhadap korban terorisme, pencegahan dan penindakan.

Baca juga: Romo Syafii: Pengesahan RUU Terorisme Diminta Dipercepat. Ada Apa?

Sementara, Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafi’i menegaskan pihaknya sudah menyiapkan rancangan versi DPR. Menurutnya, justru pemerintah yang belum siap. “Pemerintah yang belum siap. Nggak tau apa masalah pemerintah,” sambungnya. Sebenarnya, kata dia, DPR mau pemerintah satu suara dulu, baru kemudian bertemu dengan pansus. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah belum satu suara.

Baca juga: Soal Revisi UU Terorisme, Pansus: Pemerintah Belum Siap

“Perdebatan ini terjadi di internal mereka (pemerintah.red). Di internal pansus DPR nggak ada masalah,” tegasnya. Soal pelibatan TNI, lanjutnya, di DPR sudah selesai. Ia juga menyinggung satu pokok masalah yang utama yaitu soal definisi terorisme, perkara ini di internal pansus menurutnya sudah selesai. Sementara itu, pemerintah masih belum selesai.

Lantas, apa saja yang akan terjadi jika UU Terorisme direvisi dan diperkuat? Di antaranya adalah pemberatan sanksi pidana, perluasan pidana, pidana tambahan, dan penambahan kewenangan pada pemerintah. Edannya lagi, pada regulasi yang baru ini ada satu pasal yang disebut banyak orang sebagai pasal Guantanamo. Pasal itu mengatur, kalau penegak hukum, polisi, penyidik, dan penuntut menduga seseorang terlibat dalam terorisme, maka orang itu bisa ditempatkan di suatu tempat tertentu dalam waktu 6 bulan.

Baca juga: Kritisi Revisi UU Terorisme, Pemuda Muhammadiyah Contohkan Kasus Siyono

Banyak kalangan mengecam sejumlah pasal dalam revisi UU terorisme ini. Di antaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, UU tersebut jangan sampai digunakan sebagai alat politik, serta alat kekuasaan untuk menangkap seseorang. Ia mengatakan, UU tersebut harus diawasi, sebab rawan mengadopsi Undang-undang Keamanan ‎Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA).

BACA JUGA  Amnesty International dan Lima Organisasi Desak Pemerintah Lindungi Tenaga Medis

Jika pemerintah mau jujur berkaca, kebijakan penanganan terorisme di Indonesia memiliki jejak yang paling kelam dan berlumuran darah warga sipil. Sejak Detasemen Khusus Anti Terorisme/Densus 88 didirikan, lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejumlah pelanggaran hukum dan HAM yang kerap dilakukan oleh kesatuan ini.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan secara umum berupa: [1] penggunaan kekuatan berlebih (Excessive Use of Force) yang mengakibatkan terbunuhnya para tertuduh, kemudian pelanggaran hak atas rasa aman serta ketenangan dari masyarakat, [2] penembakan salah sasaran, [3] penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, [4] penangkapan dan penahanan paksa, serta salah tangkap.

Baca juga: Ini Catatan Kritis untuk Pansus RUU Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme

Hingga awal tahun 2016, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan ada 1.025 orang yang ditangkap terkait kasus terorisme. Sebanyak 215 orang masih berada di dalam tahanan yang tersebar di 13 propinsi, 598 di antaranya sudah bebas. 94 di antaranya menjadi korban salah tangkap/kurang cukup bukti dan 3 orang dieksekusi mati melalui pengadilan. Sayangnya, BNPT kurang jujur dan tak berani menjelaskan berapa banyak korban pengadilan jalanan Densus 88.

Berdasarkan pemantauan dan investigasi Kiblat.net, sekurang-kurangnya ada 111 orang tertuduh teroris yang menjadi korban extrajudicial killing. Selain itu, ada 1 korban orang hilang yang dilaporkan diculik Densus 88 dan hingga 12 tahun lamanya belum kembali ke keluarga. Semua pelanggaran ini terjadi bahkan sebelum adanya campur tangan militer dan intelejen negara sebagaimana keinginan pemerintah dalam revisi UU Terorisme yang baru.

Baca juga: Wawancara Dengan Pansus Revisi UU Terorisme

Pada akhirnya, melihat lambannya kinerja pemerintah merampungkan RUU Terorisme yang berada di atas prinsip keadilan dan kemanusiaan, kita bisa membaca: sejatinya, pemerintah khususnya aparat keamanan memang tidak menghendaki adanya regulasi yang baik. Yang mereka mau hanyalah narasi tunggal tentang teroris dan terorisme dan proyek pengamanan yang lebih deras mengucurkan pundi-pundi dolar.

 

Penulis: Fajar Shadiq

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suriah

Ini Bukti Rusia Tak Akan Angkat Kaki dari Suriah

Rusia membangun kehadiran militer permanen di pangkalan angkatan laut dan udara di Suriah.

Rabu, 27/12/2017 14:19 0

Asia

Pejuang BRN Melayu Patani Dukung Sikap OKI Terhadap Isu Palestina

Departemen Informasi pejuang Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani mengeluarkan video pernyataan terkait klaim sepihak Donald Trump terhadap ibukota Palestina, Al-Quds.

Rabu, 27/12/2017 13:29 0

Wilayah Lain

Kaleidoskop 2017: Kontroversi Kebijakan Donald Trump

Kurang setahun Trump menjabat, banyak tindakan dan keputusannya yang mengundang reaksi dunia. Semua itu karena sejumlah keputusan kontroversial Donald Trump yang Kiblat.net rangkum dalam Kaleidoskop 2017 berikut ini:

Rabu, 27/12/2017 13:03 0

Syam

Israel Lobi Jepang soal Kepemilikan Al-Quds

Presiden Israel Reuven Rivlin meminta Jepang untuk menekan Otoritas Palestina agar menerima keputusan Presiden AS Donald Trump terkait Yerusalem.

Rabu, 27/12/2017 11:46 0

Afrika

Bashir Bahas Kerjasama Militer dengan Doha

Presiden Sudan Omar al-Bashir membahas pengembangan kerjasama militer dan pertahanan kekuatan pasukan dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Qatar Letnan Jenderal Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim pada Selasa (26/12). Sudan dan Qatar ingin menjalin kerjasama lebih kuat di tengah blokade Negara-negara Teluk terhadap Doha.

Rabu, 27/12/2017 10:05 0

Afrika

Turki Genjot Kerjasama Bisnis dengan Sudan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa negaranya menandatangani 22 perjanjian dengan Sudan dalam dua hari terakhir. Kedua negara juga berusaha menaikkan kerjasama perdagangan hingga 10 miliar dolar.

Rabu, 27/12/2017 08:58 0

Asia

Pemimpin Kelompok Perlawanan Kashmir Jaish-e-Mohammad Terbunuh

Jaish-e-Mohammad, sebuah kelompok perwalanan yang telah memerangi pasukan India sejak 1989, menuntut kemerdekaan atau aneksasi ke wilayah tersebut. Pakistan memiliki sekitar setengah juta tentara India.

Rabu, 27/12/2017 07:46 0

Suriah

Pejuang Suriah Kembali Tembak Jatuh Jet Rezim

Pejuang oposisi bersenjata Suriah mengatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat militer reaim pada Selasa (26/12) di pinggiran timur Hama yang berbatasan dengan Idlib. Rezim Suriah dan Rusia beberapa hari terakhir menggelar operasi militer untuk merebut titik-titik strategis di pinggiran Idlib.

Rabu, 27/12/2017 07:05 0

Artikel

Kaleidoskop 2017: Ketika Pewaris Nabi Dipersekusi

KIBLAT.NET- Ulama, ia adalah manusia yang sepatutnya mendapat penghormatan dari umat Islam. Karena merekalah, warotsatul...

Selasa, 26/12/2017 22:03 0

Tarbiyah Jihadiyah

Kontribusi Perjuangan Adalah Konsekuensi Keimanan

Berkontribusi dalam perjuangan adalah konsekuensi keimanan. Apalah arti sebuah keimanan jika hati beku melihat Al-Quds, kiblat pertama umat Islam diklaim sebagai ibukota penjajah Israel.

Selasa, 26/12/2017 19:29 0

Close