... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Mabes Polri Diminta Ikuti Aturan Pengadaan Senjata

Foto: Pengamat Militer Universitas Indonesia, Andi Widjajanto

KIBLAT.NET, Jakarta – Pengamat Militer Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, mengungkapkan bahwa sebenarnya regulasi pengadaan senjata oleh Markas Besar Polisi Republik Indonesia sudah ada. Hanya saja, apakah sudah dilakukan regulasi nya untuk pengadaan itu atau tidak dilakukan.

“Untuk spek, Brimob itu kekuatan pemukul taktis, jadi kalau dia butuh weapon, persetujuannya memang harus lewat mabes TNI dan Kemhan. itu saja yang harus dilakukan oleh mabes polri,” ungkapnya saat ditemui Kiblat.net di Jakarta, Kamis lalu.

Polemik pengadaan senjata oleh Polri sempat muncul, hal ini bermula ketika Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo menyebut terdapat lembaga negara yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk membeli sekitar 5000 senjata api secara ilegal.

Usai pernyataan itu, Wiranto dan Ryamizard menyebut lembaga terakhir yang mengajukan izin pembelian senjata adalah BIN.

Sepekan kemudian, laporan menyebutkan senjata yang diimpor Polri tertahan di Soekarno-Hatta karena tidak dilengkapi surat rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis TNI. Komandan Brimob Irjen Murad Ismail menyebut senjata itu dibeli untuk melengkapi pasukannya yang bertugas di beberapa daerah seperti Poso dan Papua.

Belakangan, Ryamizard menuding Polri membeli senjata-senjata itu tanpa izin kementeriannya. Padahal merujuk UU 16/2012 dan Peraturan Menhan 17/2014, kepolisian dan 12 lembaga sipil negara wajib mengajukan izin pengadaan senjata ke Kementerian Pertahanan.

Di sisi lain, seperti Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, kepolisian juga memiliki mekanisme internal terkait pembelian senjata. Aturan itu, kata dia, memberi kewenangan kepada Badan Intelijen dan Keamanan Polri untuk menerbitkan izin pembelian senjata di internal kepolisian.

BACA JUGA  Soal Penanganan Radikalisme, Mahfud MD: Masyarakat Jangan Selalu Nyinyir

Pada periode 2009-2014, DPR memasukkan RUU Senjata Api dan Bahan Peledak ke dalam program legislasi nasional. Aturan itu diklaim dapat menjadi payung hukum pengadaan dan pengaturan senjata di Indonesia.

Reporter: Muhammad Jundii
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Amerika

Setelah Ancam Potong Dana Bantuan, AS Kembali Dipermalukan

Setelah Sidang Umum PBB berhasil mengadopsi sebuah resolusi yang menolak pengakuan Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibukota Israel dengan jumlah suara 128 menolak berbanding 9 suara menyetujui, negara-negara anggota badan dunia tersebut kembali menyuarakan sikap untuk merespon ancaman AS soal pemotongan bantuan finansial.

Sabtu, 23/12/2017 07:03 0

Profil

Shalahuddin dan Generasi Pembebas Al-Aqsha

Setelah mengumpulkan dan mengatur pasukan, Shalahuddin mengadakan musyawarah untuk membicarakan bagaimana menyerang musuh dan kapan waktunya. Majelis pun menyepakati untuk keluar pada 17 Rabiul Akhir 583 H setelah shalat jum'at di antara lantunan takbir dan doa kaum muslimin.

Jum'at, 22/12/2017 20:00 0

News

MUI: Jangan Ada Lagi Paksaan Memakai Atribut Natal

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin mengimbau kepada para pengusaha atau pihak terkait agar tidak memaksakan karyawan yang beragama Islam untuk mengenakan atribut-atribut Natal atau simbol-simbol serupa.

Jum'at, 22/12/2017 16:38 0

Amerika

Fitur Pemindai Wajah Facebook di Tengah Keamanan Privasi

Advokat privasi telah lama meminta perhatian pada potensi penyalahgunaan dalam fitur pengenalan wajah, baik oleh firma teknologi, penegak hukum atau entitas lainnya.

Jum'at, 22/12/2017 16:23 0

Suriah

Tahrir Syam Tangkal Serangan Rezim Assad di Selatan Idlib

"Bentrokan sengit terjadi di dekat kota al-Mushairfa sebelah tenggara kota Idlib. Tahrir Syam berhasil menewaskan dan melukai 10 tentara," kata seorang komandan kelompok tersebut.

Jum'at, 22/12/2017 15:15 0

Munaqosyah

Landasan Syar’i dalam Memboikot Produk Orang Kafir

Aksi Palestina yang diadakan oleh MUI di Monas pada Ahad 17 Desember 2017 menghasilkan petisi. Di antara isi petisi adalah memboikot produk Amerika dan Israel. Lho, bukankah di dalam Islam kita diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang kafir, lantas kenapa kita harus memboikot mereka? Bukankah itu bertentangan dengan prinsip syariat?

Jum'at, 22/12/2017 14:44 0

Arab Saudi

Manuskrip Al-Quran Langka Dipamerkan di Madinah

Manuskrip unik lainnya ditulis oleh Ghulam Mohiuddin sekitar 200 tahun yang lalu, yang membawa empat unta dari Afghanistan ke Madinah karena saking beratnya.

Jum'at, 22/12/2017 14:23 0

Yaman

UEA Bangun Penjara Rahasia di Yaman, Sejumlah Ibu Gelar Aksi Protes

Pada bulan Juni lalu, sejumlah organisasi internasional termasuk Human Rights Watch (HRW) mengungkapkan bahwa UEA mengoperasikan dua penjara rahasia di Yaman dan melakukan penyiksaan terhadap para tahanan.

Jum'at, 22/12/2017 11:00 0

Australia

Australia Mengaku Akan Hentikan Serangan Udara di Iraq dan Suriah

Menteri Pertahanan Australia Marys Payne mengatakan, Jumat (22/12), bahwa negaranya akan mengakhiri serangan udara terhadap ISIS. Keputusan diambil setelah Iraq mengumumkan kemenangan atas ISIS

Jum'at, 22/12/2017 09:50 0

Yaman

Wabah Kolera di Yaman Sudah Jangkiti Sejuta Orang

Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Kamis (21/12), mengatakan bahwa jumlah kasus kolera di Yaman mencapai satu juta. Lebih dari 80% penduduk Yaman saat ini mengalami kekurangan makanan, bahan bakar, air bersih dan perawatan kesehatan.

Jum'at, 22/12/2017 08:31 0

Close