Tolak Uji Materi Pasal Perzinahan, Konsistensi MK Dipertanyakan

KIBLAT.NET, Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perluasan makna perzinaan di dalam KUHP. Menurut MK, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memperluas pasal di KUHP.

Dalam hal ini, pakar hukum pidana Unpad, Atip Latipulhayat menegaskan bahwa memang hal itu benar. Namun, ia menegaskan bahwa MK pernah membuat norma baru.

“Bahwa betul alasannya MK itu tidak bisa membuat norma baru. Tapi persoalannya adalah, apakah yang dimohonkan oleh si pemohon ke Mahkamah Konstitusi itu harus dimaknai sebagai norma baru? Karena dalam beberapa kasus, MK melakukan perluasan,” ujarnya saat dihubungi Kiblat.net pada Selasa (19/12/2017).

Ia mencontohkan bahwa dalam kasus Machica Mocthar, Mahkamah Konstitusi mengesahkan hubungan keperdataan ayah dengan anaknya yang lahir di luar perkawinan. Sepanjang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan.

“Dengan hal itu MK telah melakukan perluasan makna, memberikan norma baru terhadap asal itu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi dipertanyakan. Mengapa di kasus Machica Mochtar MK bisa membuat norma, namun dalam masalah perzinaan MK tidak melakukan hal demikian.

“Jadi di sini problemnya, problem konsistensi dari MK. Mengapa dulu membuat bisa membuat norma tapi sekarang tidak,” tukasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Syafi’i Iskandar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat