... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Negara-Negara Arab Kecam Keputusan Sepihak AS Tentang Al-Quds

KIBLAT.NET, Al-Quds – Keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibukota negara ilegal Israel telah memicu reaksi negara-negara Arab dan lainnya di seluruh dunia.

Menyikapi keputusan sepihak Amerika Serikat tersebut, negara-negara Arab seperti Qatar, Lebanon, Mesir, Yordania, Bahrain, Aljazair, Tunisia, Kuwait, dan Arab Saudi merilis sikap & pernyataan secara tertulis sebagai berikut:

Qatar

Menteri Luar Negeri Qatar Syeikh Muhammad bin Abdurrahman al-Thani menyebut keputusan Trump mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel sebagai “hukuman mati bagi perdamaian”.
Saat memberikan pernyataannya itu kepada stasiun TV Al Jazeera, al-Thani mengatakan bahwa insiden tersebut (ia sebut sebagai insiden karena telah memicu ketegangan serius terkait isu Yerussalem), bukan hanya masalah rakyat Palestina, tetapi juga masalah bagi seluruh dunia Arab dan Muslim.

Lebanon

Perdana Menteri Saad Hariri dan Kementerian Luar Negeri Lebanon juga mengecam langkah Trump terkait Yerussalem. Hariri mengatakan melalui akun Twitter resminya bahwa Lebanon menyayangkan dan menolak keputusan Trump tersebut, sekaligus menyatakan solidaritas Lebanon bersama rakyat Palestina.
“Lebanon mengumumkan, adalah hak Palestina untuk mendirikan sebuah negara merdeka yang beribukota di Yerussalem”, kata Hariri.
Sementara Presiden Lebanon Michel Aoun juga bereaksi atas keputusan Trump dengan membuat pernyataan tertulis dari kantornya sebagai berikut, “Keputusan Presiden AS yang (secara resmi) mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel telah mengancam proses perdamaian dan stabilitas di kawasan. Negara-negara Arab harus bersatu menentang keputusan tersebut.”

BACA JUGA  Respon Manuver Israel, Hamas-Fatah Berunding di Turki

Mesir

Kementerian Luar Negeri Mesir menyayangkan keputusan/sikap AS terkait Yerussalem dengan merilis pernyataan tertulis, “Mesir mengecam keputusan AS yang mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel, termasuk rencana pemindahan kantor kedutaan (AS) ke Yerussalem. Langkah sepihak semacam itu bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional dan tidak akan mengubah status hukum Yerussalem meskipun berada dalam status pendudukan (penjajahan).”

Yordania

Juru bicara pemerintah Yordania, Mohammad al-Momani, mengatakan melalui sebuah pernyataan tertulis bahwa negaranya menolak keputusan tersebut. “Legitimasi internasional menegaskan bahwa status Yerussalem akan dinegosiasikan dan disetujui berdasarkan kesepakatan,” kata al-Momani. Ia menambahkan, AS sedang melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional melalui keputusan (Donald Trump) tersebut.

Bahrain

Kementerian Luar Negeri Bahrain merilis sebuah pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa keputusan sepihak AS yang mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel mengancam proses perdamaian di Timur Tengah.
Di samping itu, Kemenlu Bahrain mengatakan langkah AS itu sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap kesepakatan internasional terkait status pendudukan Yerussalem oleh Israel dan akhir dari pendudukan (penjajahan) tersebut.

Aljazair

Kementerian Luar Negeri Aljazair mengecam langkah AS dan memperingatkan Washington dengan mengatakan bahwa hal itu sebagai sebuah langkah yang berbahaya. Selanjutnya, Kemenlu Aljazair mendesak dunia Islam dan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan demi melindungi hak-hak rakyat Palestina dan juga status Yerussalem.

Tunisia

Gerakan an-Nahdhoh Tunisia menekankan bahwa keputusan Trump itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan internasional. Dalam pernyataan tertulisnya, Gerakan an-Nahdhoh Tunisia menyerukan kepada pemerintah AS untuk membatalkan keputusannya, dan juga mengajak segenap rakyat Tunisia turun ke jalan guna melakukan protes/demo mendukung Palestina di alun-alun kota Tunis, yaitu di Mohamed Ali Square.

BACA JUGA  Sempat Absen 15 Tahun, Hamas dan Fatah Sepakat Gelar Pemilu Palestina

Kuwait

Kantor berita resmi Kuwait, KUNA, melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri negaranya memperingatkan Presiden AS akan bahaya dari keputusan mengakui Yerussalem sebagai ibukota negara Israel, dan mendesak Donald Trump menarik kembali kebijakannya itu.

Saudi Arabia

Dewan Kerajaan Arab Saudi juga dilaporkan mengutuk keras keputusan Presiden AS Donald Trump melalui sebuah pernyataan tertulis.

Dalam pernyataannya, Dewan Kerajaan menegaskan bahwa keputusan Trump tersebut tidak akan mengubah hak-hak rakyat Palestina atas Yerussalem dan wilayah-wilayah lain yang diduduki oleh penjajah Israel. Memaksakan sebuah status baru atas Yerussalem itu tidak mungkin.

Sebelumnya pada hari Rabu (06/12), Trump mengumumkan keputusannya untuk secara formal mengakui Yerussalem sebagai ibukota negara Israel di tengah gelombang penentangan dunia internasional. Yerussalem masih menjadi bagian inti dari konflik Israel-Palestina yang juga menjadi isu dunia Arab & Islam. Dalam sebuah “upaya damai” yang digagas sejumlah negara menginginkan Yerussalem Timur nantinya akan menjadi ibukota negara Palestina merdeka di masa yang akan datang.
Keputusan kontroversial Trump ini mengingatkan kita pada putaran kampanye pilpres AS tahun lalu dimana Trump berulangkali berjanji akan memindahkan kantor kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerussalem. [hun]

Sumber: World Bulletin
Redaktur: YasinMuslim


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video Kajian

Ust. Abu Rusydan: Dengan Inilah Islam Tegak!

KIBLAT.NET – Ust. Abu Rusydan: Dengan Inilah Islam Tegak! Kebenaran itu mudah dipahami. Sejarah manusia,...

Jum'at, 08/12/2017 05:00 0

Indonesia

KontraS Kritisi Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI

KontraS Farhan Mufti Akbar, Staff Divisi Pemantauan Impunitas KontraS di Kantornya memprotes Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI

Kamis, 07/12/2017 21:45 0

Indonesia

Setelah Pensiun Jenderal Gatot Janji Lebih Perhatian pada Cucu

KIBLAT.NET, Jakarta- Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, akan segera berakhir pada Maret 2018...

Kamis, 07/12/2017 21:32 0

Indonesia

Pengakuan Al-Quds sebagai Ibukota Israel Dukungan terhadap Penjajahan

Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel terus menuai kecaman.

Kamis, 07/12/2017 20:01 0

Indonesia

NU Pernah Sebut Ansor dan Banser Tak Berwatak Seperti Abu Janda

Abu Janda Al Boliwudi alias Permadi Arya menjadi pembicaraan hangat belakangan ini. Lebih-lebih setelah kehadirannya di acara ILC TV One pada Selasa (05/12/2017).

Kamis, 07/12/2017 19:30 0

Artikel

Reuni 212 dan Energi Positif Bangsa

Di sinilah kedewasaan ummat terus diuji, untuk tetap mengutamakan persatuan dan menghindari perpecahan. Menjaga dan merawat negeri, karena posisi mayoritas sangat menentukan hitam-putihnya sejarah bangsa ini.

Kamis, 07/12/2017 19:01 0

Indonesia

Akui Al-Quds Jadi Ibu Kota Israel Bongkar Watak Asli Trump

"Memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem semakin meningkatkan konflik dan ketegangan yang berkepanjangan di Timur Tengah,"

Kamis, 07/12/2017 18:05 0

Kolom

212 dan Keberlangsungan Sejarah

Bukan bermaksud melebih-lebihkan, tetapi memang banyak potret-potret yang kita jumpai dalam aksi 212 yang dapat meyakinkan kita bahwa mereka memang mempunyai kesadaran tersebut.

Kamis, 07/12/2017 18:00 0

Indonesia

Indonesia Diminta Desak Dewan Keamanan Bahas Situasi Al-Quds

Indonesia diminta proaktif desak Dewan Keamanan bahas situasi di Yerusalem

Kamis, 07/12/2017 17:57 0

Artikel

Mengelola Sumber Daya Alam di Era Globalisasi Menurut Teori Maqashid Syariah

Dalam kaitannya dengan permasalahan pengelolaan sumber daya alam nasional, maka perlu dicarikan alternatif sistem ekonomi yang lebih mengedepankan kedaulatan rakyat (demokrasi ekonomi) dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyaakat umum.

Kamis, 07/12/2017 16:57 0

Close
CLOSE
CLOSE