... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Keterlibatan Asma Dewi di Seracen Tak Terbukti, Tuduhan Polisi Dipertanyakan

Foto: Sidang perdana Asma Dewi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan

KIBLAT.NET, Jakarta- Di persidangan, pembacaan surat dakwaan tidak ada satu pun membuktikan keterlibatan Asma Dewi dalam Seracen. Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman lantas mengatakan bahwa dakwaan JPU dan tuduhan polisi tak berdasar.

“Ini berbeda sekali ketika pertama kali Asma Dewi ditangkap. Ketika itu, polisi bilang kalau perempuan yang juga menjabat sebagai bendahara Tamasya al-Maidah ini terbukti mengirim uang,” ungkap Habiburokhman kepada Kiblat.net, di pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan, Selasa (05/12/2017).

Di ruang sidang, sangkaan itu tidak disebut sama sekali. Asma Dewi hanya dipersalahkan karena memuat konten ujaran kebencian—yang bisa saja terjadi dan dilakukan pada siapa pun, bukan karena ia tergabung dalam struktur kepengurusan kelompok tertentu.

Dalam sidang perdana ibu rumah tangga itu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan, Asma Dewi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun JPU tidak bisa membuktikan Asma Dewi terlibat dalam sindikat tersebut. Tidak juga bisa membuktikan ia melakukan transfer Rp75 juta untuk pembuatan konten SARA.

Sebelumnya, Asma Dewi ditangkap oleh polisi karena dituduh menjadi bendahara kelompok penebar kebencian, Seracen. Habiburokhman, menyesalkan pernyataan polisi soal aliran dana Asma Dewi ke Saracen.

Protesnya semakin menjadi ketika di persidangan tidak ada penjelasan sama sekali mengenai itu. “Justru itu yang kami pertanyakan, apa dasarnya Asma Dewi disebut terlibat Saracen? Nyatanya dalam dakwaan tidak ada sama sekali soal Saracen,” katanya.

BACA JUGA  Menteri Agama Sembuh dari Covid-19

Kendati tak terbukti, JPU tetap mendakwa Asma Dewi dengan empat pasal alternatif. Pertama, Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016. Kedua, Pasal 16 juncto Pasal 40 b angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dakwaan Ketiga, Pasal 156 KUHP, dan terakhir, Asma Dewi didakwa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 207 KUHP.

Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ini mengatakan bahwa polisi seperti lepas tanggung jawab karena menuduh tanpa bukti. Habiburokhman juga curiga kalau pasal alternatif yang diajukan JPU hanya dalih karena dugaan awal tidak ada yang terbukti.

Jauh sebelum kasus ini digulirkan ke persidangan, mantan pengacara Asma Dewi dari Lembaga Bantuan Hukum Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Juju Purwantoro juga telah mengatakan bahwa tak ada bukti bahwa kliennya terlibat Seracen.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Syafi’i Iskandar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Opini

Refleksi Setahun Aksi 212: Berjaya Karena Rencana

Jika ditinjau dari teori di atas, maka peristiwa 2 Desember 2016 (212) merupakan aksi yang dilakukan oleh active public.

Selasa, 05/12/2017 20:00 0

Opini

Refleksi Setahun Aksi 212: Hendak Kemana dan Dengan Siapa?  

212; Simbol Pemersatu

Selasa, 05/12/2017 19:00 0

Opini

Refleksi Setahun Aksi 212: Di Persimpangan Harapan

Terkait massa aksi 212, beragam spekulasi juga muncul. Bagi yang melihat dari sudut pandang politis, akan menganggap aksi ini tidak lebih dari sekedar “politik uang”. Orang-orang datang hanya karena dibayar dan sebenarnya tidak tahu apa yang mereka (massa aksi) tuntut.

Selasa, 05/12/2017 18:00 0

Yaman

Warga Sanaa Diliputi Kegelisahaan Pasca Kematian Ali Abdullah Saleh

Warga Sanaa mengalami hari-hari yang berat selama hampir sepekan di tengah kecamuknya pertempuran dan serangan udara. Setelah pembunuhan Ali Abdullah Saleh pada Senin (04/12/2017), kondisi tersebut tampaknya akan lebih buruk.

Selasa, 05/12/2017 14:00 0

Video Kajian

Ustadz Farid Okbah: Ekonomi Islam, Komunis dan Kapitalis

KIBLAT.NET – Ustadz Farid Okbah: Ekonomi Islam, Komunis dan Kapitalis. Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim...

Selasa, 05/12/2017 13:20 0

Yaman

Saleh Terbunuh, Presiden Yaman Serukan Rakyat Bangkit Lawan Hutsi

Presiden Yaman Abdu Rabbu Mansour Hadi menyeru rakyat Yaman untuk bangkit melawan pemberontak Syiah Hutsi. Hadi melarikan diri ke Arab Saudi setelah Hutsi mengambil alih ibu kota Sanaa pada 2014 silam.

Selasa, 05/12/2017 10:12 0

Suriah

Diam-diam Rusia Beri Dukungan Udara kepada Milisi Kurdi

"Pesawat Rusia melakukan 672 serangan dan membombardir lebih dari 1.450 sasaran untuk mendukung serangan oleh milisi lokal dan Kurdi di sebelah timur Sungai Efrat," kata pernyataan Dephan Rusia.

Selasa, 05/12/2017 09:23 0

Yaman

Ali Saleh Dieksekusi di Jalan Saat Melarikan Diri dari Sanaa

Mantan presiden Yaman yang sebelumnya sekutu pemberontak Syiah Hutsi, Ali Abdullah Saleh, terkonfirmasi tewas pada Senin (04/12).

Selasa, 05/12/2017 08:20 1

Afrika

Milisi Kristen Afrika Tengah Tewaskan Pasukan PBB

Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah (MONUC) mengungkapkan bahwa milisi Kristen Anti-Balaka membunuh seorang tentara Mauritania yang merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB.

Selasa, 05/12/2017 07:35 0

Yaman

Pemberontak Hutsi Klaim Bunuh Mantan Presiden Yaman

Pemberontak Syiah Hutsi mengklaim telah membunuh Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dalam sebuah serangan bom di rumahnya di Sanaa. Namun, Kongres Rakyat Umum membantah kabar tersebut.

Senin, 04/12/2017 21:45 0

Close
CLOSE
CLOSE