Pengacara Hidayat Sebut Hakim Langgar HAM

KIBLAT.NET, Bekasi- Kuasa hukum terdakwa kasus ITE, Muhammad Hidayat menilai bahwa majelis hakim telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasalnya, hakim dinilai terburu-buru memeriksa saksi dan tidak mengindahkan keterangan saksi yang meringankan pihak terdakwa.

“Pada hari selasa tanggal 27 November 2017 setelah memeriksa saksi fakta diskors, majelis hakim langsung minta memeriksa terdakwa pada malam itu juga dengan alasan bahwa masa penahanan terdakwa akan berakhir,” ungkap Abdullah Al Katiri, Koordinator Tim Advokasi untuk M Hidayat, melalui rilis yang diterima Kiblat.net, Kamis (30/11/2017).

“Dan pada akhir persidangan tanggal 28 November 2017 itu juga meminta Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017, atau 2 hari setelah persidangan pada tanggal 28 November 2017),” lanjutnya.

Dalam pernyataan tersebut, kuasa hukum menduga hakim telah bertindak semena-mena. Al Katiri menganggap bahwa hakim telah berlaku tidak adil dan mengabaikan hak-hak terdakwa untuk menghadirkan ahli yang meringankan sesuai pasal 184 KUHAP.

“Bahwa proses persidangan tidak ada hubungan dengan masa berlakunya penahanan dan dalam menghindari dalam berakhirnya masa penahanan, hakim rela mempertaruhkan nasib seseorang warga negara yang sedang mencari keadilan dan belum tentu bersalah dalam perkara ini,” ungkapnya.

Al Katiri menambahkan bahwa sejak awalnya telah nampak keberpihakan majelis hakim dengan tindakan-tindakan yang nyata-nyata merugikan dan menyudutkan terdakwa. Menurutnya ialah dengan cara selalu menganulir setiap jawaban dari saksi dengan bertanya ulang sesuatu yang sudah jelas.

Karenanya, menyikapi tindakan majelis hakim tersebut, Al Katiri mengajukan surat pengaduan kepada Komisi Yudisial (KY), Banwas MA agar mengawasi dan mengawal sidang tersebut.

BACA JUGA  Ketua Fraksi PKS Berharap TNI Tidak Terjebak Politik Praktis

“Dengan tidak diberikannya waktu kami untuk melanjutkan persidangan demi tegak keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, majelis hakim jelas-jelas melanggar UU dalam hal ini KUHAP, khusus pasal 26 ayat 4,” ungkapnya

Adapun bunyi pasal 26 ayat 4 adalah “Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”

Selain itu, Al Katiri merasa tidak diberi kesempatan selaku kuasa hukum terdakwa memenuhi alat bukti yang di atur di dlaam pasal 184 KUHAP khususnya menghadirkan ahli yang meringankan.

“Majelis hakim mempertaruhkan nasib seorang warga negara yang belum tentu bersalah, yang mencari keadilan hanya untuk mengejar waktu berakhirnya masa penahanan. Dalam hal ini jelas-jelas juga merupakan pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) yang sangat serius,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Syafi’i Iskandar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat