... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Arab Saudi di Tengah Ancaman Iran

Foto: Arab Saudi-Iran.

KIBLAT.NET – Sebuah rudal balistik ditembakkan dan meluncur terbang ke arah ibukota Arab Saudi pada tanggal 4 November 2017 yang lalu. Penguasa Saudi langsung mengartikan serangan itu sebagai sebuah deklarasi perang oleh Iran terhadap Arab Saudi. Pertanyaannya adalah, “Mengapa pihak Saudi melihat serangan rudal balistik tersebut dengan sudut pandang seperti itu?” Banyak di antara para analis menganggap pernyataan Arab Saudi ini merupakan refleksi sikap sang Pangeran muda Muhammad bin Salman yang reaksioner cenderung “hawkish” namun kurang berpengalaman. Di samping bahwa, penyerahan tampuk kekuasaan negara monarkhi itu dari Raja Salman ke anaknya Muhammad bin Salman dianggap terlalu prematur. Meski demikian, pasti ada sesuatu di balik pernyataan sikap resmi Arab Saudi tersebut.

Sebelum membahas lebih lanjut pertanyaan di atas, kita perlu melihat kembali tentang teori politik Syiah, yaitu soal “Imamah”. Menurut teori tersebut, otoritas/kekuasaan ada di tangan Imam Mahdi, Imam Syiah yang dua belas, dan perwakilan mereka yang apabila kembali ke definisi awal maka yang dimaksud adalah “otoritas keagamaan Syiah”. Jadi dari perspektif versi Syiah, seluruh penguasa Muslim yang ada, baik yang demokratis maupun tidak, mereka tidak lebih dari para penguasa palsu dan tidak sah, karena dianggap tidak mewakili Imam Mahdi.

Klaim “Pemimpin bagi Seluruh Muslim”

Dengan menerapkan sistem Imamah ini, “Republik Islam” Iran sejak awal pembentukannya tahun 1979 sudah ada upaya-upaya untuk menjadikan Syiah sebagai standar dan sumber nilai-nilai Islam, sekaligus sebagai simbol apa yang mereka sebut dengan “Islam murni yang dibawa Nabi Muhammad” atau dalam terminologi Persia “islām-e nāb-e muhammadī”. Pemimpin Tertinggi Iran juga dianggap sebagai pemimpin kaum Muslimin, yaitu umat Islam di seluruh dunia.

Klaim sepihak sebagai pemimpin universal seluruh Umat Islam ini secara jelas terlihat dalam predikat yang disematkan kepada sang Pemimpin Tertinggi, yaitu “Pemimpin Umat Islam seluruh dunia” (valīyy-e amr-e muslimīn e jahān). Di samping itu, klaim sepihak mereka juga bisa dilihat di dalam konstitusi negara Iran. Pasal 109 konstitusi menyebutkan, untuk memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin tertinggi, kandidat atau calon harus alim/saleh “sebagaimana yang dipersyaratkan bagi pemimpin kaum Muslimin”.

Mengekspor Revolusi

Sejalan dengan cita-cita tersebut, Ayatollah Khomeini, bapak pendiri “Republik Islam Iran” atau yang secara substansi adalah negara Syiah Iran, mencanangkan sebuah doktrin tentang “mengekspor revolusi”. Walau dalam prakteknya selama bertahun-tahun doktrin Khomeini disikapi dengan tafsir yang berbeda-beda, dalam satu dekade pertama sejak Republik Islam berdiri, bahwa “mengekspor revolusi” berarti mengekspor secara fisik. Oleh karena itu, siapa saja yang mau menerima “pesan revolusi” tersebut akan diundang dengan segala hormat untuk datang ke Iran dan disediakan berbagai fasilitas plus (tentu saja) perlindungan. Kantor khusus atau yang dikenal dengan “Unit Gerakan Kebebasan” sudah dibentuk dan menginduk di bawah Kementerian Luar Negeri dan Korps Garda Revolusioner. Konferensi-konferensi rahasia pun digelar yang dihadiri oleh orang-orang dengan mengenakan penutup wajah yang berasal dari Filipina hingga Palestina, dan Lebanon hingga Iraq. Sejumlah petualangan militer kemudian juga mulai diinisiasi seperti kudeta militer di Bahrain pada tahun 1981.

Surat Mosavi kepada Khomenei

Berbagai petualangan politik Republik Islam Iran di seluruh dunia mulai menimbulkan ekses dan banyak masalah di jajaran eksekutif, dalam hal ini pemerintah, yang kemudian berimplikasi pada pengunduran diri Perdana Menteri Mir Hussain Mosavi pada tahun 1989. Terkait hal ini, kita perlu membaca kembali surat pengunduran diri Mosavi yang ia tujukan kepada Presiden Ayatollah Ali Khamenei yang saat ini menjadi Pemimpin Tertinggi. Surat Mosavi ini baru dipublikasikan pada tahun 2010 ketika Mosavi mulai populer sebagai ikon Gerakan Hijau menyusul pilpres tahun 2009 yang dianggap kontroversial. Isi surat berbunyi: “Supaya musuh-musuh Islam dan musuh negara tidak memanfaatkan isu ini, maka dalam surat pengunduran diri saya yang dikirim ke media tidak saya sertakan alasan (pengunduran diri saya) tersebut.”

Mosavi lalu menyebut “kebijakan luar negeri pemerintah yang tidak efektif” sebagai alasan utama pengunduran dirinya. Mosavi menulis, “Hari ini, urusan Afghanistan, Iran, dan Lebanon berada di tangan anda… misi-misi & operasi di luar negeri dilakukan tanpa sepengetahuan maupun instruksi dari pemerintah. Anda lebih tahu seberapa besar tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat misi dan operasi tersebut bagi negara. Setelah itu, ada pesawat yang dibajak, kami (pemerintah) tahu dari mendengar berita; lalu ketika ada insiden penembakan di sebuah jalan di Lebanon, dan setelah beritanya menyebar kemana-mana, kami baru mengetahui insiden itu. Setelah terbongkar ada bahan peledak milik jamaah Haji Iran di Jeddah Arab Saudi, saya pun baru diberitahu soal itu. Sayangnya, meskipun semua dampak negatif tersebut telah banyak menimpa negara ini, operasi-operasi sejenis masih terus dilakukan setiap saat dan setiap waktu dengan mengatasnamakan pemerintah…. Saya tidak mampu menjawab para anggota kabinet maupun anggota parlemen yang menanyakan soal operasi-operasi rahasia yang dilakukan tanpa pemberitahuan, namun mengatasnamakan pemerintah.”

Misi-misi dan operasi rahasia semacam itu terus berlangsung selama tiga dekade, dari periode ketika Iran baru saja mengakhiri perang panjang dengan Iraq, dan tentu saja, ketika Garda Revolusi Islam atau GIR belum sehebat sekarang.

Tahun-Tahun Sulit bagi Iran

Dikatakan bahwa Arab Saudi selalu mendapat perhatian khusus dalam doktrin “mengekspor revolusi” karena predikat sebagai “pemimpin kaum Muslimin sedunia” bagi Pemimpin Tertinggi Iran rasanya kurang lengkap tanpa penguasaan secara efektif terhadap dua kota suci Mekkah dan Madinah. Sebagaimana disebut-sebut dalam surat Mosavi, Republik Islam Iran terlalu prematur dalam menyelundupkan senjata ke Arab Saudi melalui bagasi jamaah haji asal Iran di awal tahun 1986. Beberapa tahun sesudahnya, Iran mulai menuai banyak kerugian yang bersifat strategis. Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, sementara Saddam Hussain mencengkeram Iraq. Iran dituding dan dinyatakan sebagai bagian dari poros syaitan dan akhirnya dijatuhi sanksi secara total yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Akhirnya, proyek de-stabilisasi terhadap Arab Saudi terpaksa harus ditunda.

Iran Raih Kemajuan

Namun dalam satu dekade terakhir, banyak hal sudah berubah. Republik Islam Iran telah menggelontorkan begitu banyak sumber daya finansial untuk memperkuat posisi strategis mereka dengan cara merekrut dan membentuk satuan-satuan milisi Syiah di seluruh kawasan. Untuk saat ini, relatif bisa dikatakan bahwa Iran berada di atas angin di kawasan Timur Tengah. Moral satuan elit Korps Garda Revolusi (GIR) berada pada level tinggi. Mereka bisa mengklaim cukup berhasil di Suriah walaupun jumlah korban mereka yang tewas & luka-luka sangat banyak. Perang proksi Iran di Suriah dan Yaman telah berhasil menguras energi Arab Saudi. Iran pun saat ini mengontrol empat ibukota negara Arab, yaitu Beirut, Sana’a, Damaskus, dan Baghdad.

Secara lebih spesifik, Arab Saudi menghadapi ancaman Iran dari utara melalui Iraq, dan dari selatan melalui Yaman. Di samping itu, Oman lebih dekat ke Teheran, dan Qatar juga berpihak ke Iran. Kita juga harus melihat adanya intrik di internal keluarga kerajaan Arab Saudi yang saling berebut kekuasaan. Di lain pihak, sentimen nasionalisme anti-Arab sedang menguat di Iran, walaupun hal itu harus dibayar dengan menurunnya tingkat popularitas rezim teokrasi ala Syiah. Dan yang terpenting, hubungan pemerintah Hassan Rouhani dengan GIR semakin mesra menyusul langkah AS baru-baru ini yang memasukkan GIR ke dalam daftar organisasi teroris.

Penantian Panjang Iran: Destabilisasi Arab Saudi

Secara keseluruhan, situasi saat ini sangat menguntungkan dan menarik bagi Iran. Sejak empat dekade berdiri, Republik Islam Iran sudah cukup lama menanti satu kesempatan untuk lebih dari sekedar beretorika anti-Saudi, dan mewujudkannya secara aktual tujuan mereka mendestabilisasi Arab Saudi. Namun demikian, Iran tidak ingin berhadapan secara langsung dan masuk ke kancah konfrontasi secara konvensional dengan Saudi. Sebaliknya, Iran memilih melakukannya dengan menggunakan tangan proksi-proksinya.

Maka dari itu, seperti di Suriah, tenaga tempur diambil dari para simpatisan Syiah non-Iran yang berasal dari Afghanistan, Yaman, Iraq, Pakistan, dan lain-lain. Iran hanya berperan secara finansial, sehingga seandainya kalah di lapangan tidak akan banyak mengalami kerugian karena di setiap konflik dengan Arab Saudi ujung-ujungnya akan membuat harga minyak naik. Apabila harga minyak meroket, Iran juga mendapat keuntungan dan akan mampu memberikan kompensasi biaya perang. Akibat terburuk, Iran akan dibully dan disalahkan. Soal resiko ini, Iran sudah siap menghadapinya. Menteri Luar Negeri Iran dikenal aktif di sosial media, dan dengan kemampuan Bahasa Inggrisnya yang mumpuni, ia akan mampu meng-counter berbagai tudingan yang diarahkan ke negaranya.

Perang Proksi Telah Usai

Di pihak lain, Arab Saudi nampaknya sudah mampu membaca strategi Iran, dan itulah mengapa mereka berani langsung menyalahkan Iran. Arab Saudi telah mengirim pesan secara jelas kepada otoritas Iran bahwa di setiap kasus apa saja, Arab Saudi tidak akan percaya dengan argumentasi & narasi Iran. Sejumlah pernyataan resmi Iran berbunyi “serangan rudal balistik dilakukan oleh kelompok Anshorullah (Syiah Hautsi) di Yaman, dan bukan oleh IIran”, atau “Iran hanya mengambil peran konsultatif kepada Hautsi”, atau “para pejuang Syiah asing non-Iran datang dengan sukarela, bukan dikirim oleh Iran”, atau juga “mereka ada di sana hanya dalam rangka untuk melindungi beberapa tempat suci di Mekkah dan Madinah”, dan lain-lain. Sementara dalam merespon Iran, Arab Saudi sudah mulai bicara dengan bahasa-bahasa seperti “keseimbangan teror” dan “kehancuran yang setimpal”.

Arab Saudi menyampaikan pesan (baca: ancaman) bahwa mereka akan bertempur di dalam wilayah Iran, (dan) haruskah Iran menggoyang Arab Saudi. Secara lebih spesifik, Arab Saudi mengatakan kepada Iran bahwa era perang proksi sudah berakhir, dan mereka harus memilih antara “perang konvensional” atau “tidak berperang (sama sekali)”. Peribahasa Persia mengatakan, “marg yik bar, shivan ham yik bar” (mati hanya sekali, berkabung hanya sekali, itu lebih baik daripada menangis setiap hari). Alhasil, sulit untuk mengukur/menilai sampai seberapa jauh Arab Saudi akan terus menantang Iran, mengingat Arab Saudi tidak memiliki pengalaman perang yang berarti. Padahal, perang itu lebih dari sekedar “punya uang banyak” dan “punya senjata modern”, sesuatu yang selalu diandalkan penguasa Saudi selama ini.

Sumber: World Bulletin
Redaktur: Yasin Muslim

... shares
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Gelar Lingkar Diskusi, FDPM Cimahi Bahas Reuni 212

Forum Diskusi Pemuda dan Mahasiswa Cimahi gelar Lingkar Diskusi (LD). Pembicaraan mereka membahas seputar reuni 212. Hal itu diungkapkan oleh Ketua FDPM Cimahi, Iwal Ode.

Rabu, 29/11/2017 22:05 0

Myanmar

Diam Soal Rohingya, 5 Penghargaan Aung San Suu Kyi Ini Resmi Dicabut

Aung San Suu Kyi mulai kehilangan satu per satu gelar, kehormatan atau penghargaan yang dinobatkan kepadanya.

Rabu, 29/11/2017 21:54 0

Indonesia

Benarkah Banjir Jadi Alasan Penolakan Kongres 212? Ini Penelusuran Kiblatnet

Reporter Kiblat.net Jundi Al-Kayyis melakukan penelusuran ke Asrama Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur pada Rabu, 29 November 2017.

Rabu, 29/11/2017 19:06 0

News

Banjir Bandang di Pacitan, Relawan: Hampir 80 Persen Kota Lumpuh

Ia menuturkan banyak warga yang masih terjebak banjir dan belum terevakuasi di kota Pacitan bagian timur dan selatan. Warga hanya bisa berkumpul di rumah yang berada di lokasi tinggi.

Rabu, 29/11/2017 18:48 0

Indonesia

Batal di Asrama Haji Pondok Gede, Ini Lokasi Baru Kongres Alumni 212

Ketua Panitia Kongres Alumni 212, Ustadz Bernard Abdul Jabar menegaskan, meski asrama haji membatalkan kongres secara sepihak, panitia sudah mempunyai tempat baru.

Rabu, 29/11/2017 18:43 0

Indonesia

Beredar Surat dari Kemenag Batalkan Tempat Kongres 212 karena Alasan Banjir

Dikonfirmasi oleh Kiblat.net, panitia kongres 212, Ustadz Bernard Abdul Jabbar mengaku mendapat surat pembatalan sepihak dari Kementerian Agama hanya melalui surat elektronik.

Rabu, 29/11/2017 17:54 0

Indonesia

UPT Asrama Haji Batalkan Sepihak Tempat Acara, Panitia Kongres Alumni 212 Kecewa

Pihak pengelola Asrama Haji Pondok Gede membatalkan secara sepihak penggunaan tempat acara kongres alumni 212 yang sedianya akan digelar pada 2 Desember 2017 nanti.

Rabu, 29/11/2017 17:39 0

Suara Pembaca

Yuk Bantu SMPIT Al-Izzah

Buy One Get Unlimited Badai pasti berlalu. Hujan, kilat, angin, kini sudah berpamit pulang menyisakan...

Rabu, 29/11/2017 17:32 0

Indonesia

Menteri Agama Ingin Tujuan Reuni 212 Diperjelas 

Alumni 212 akan menggelar reuni akbar di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 2 Desember 2017. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan tujuan acara tersebut harus diperjelas akan tidak menimbulkan salah tafsir di kalangan publik.

Rabu, 29/11/2017 16:46 0

Indonesia

Sebelum Reuni, Presidium Alumni 212 Akan Gelar Kongres di Asrama Haji

Presidium alumni 212 akan menggelar reuni akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/12/2017) mendatang. Sebelum reuni akbar, mereka menggelar kongres nasional terlebih dahulu.

Rabu, 29/11/2017 15:51 0