... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

100 Lebih Korban Serangan Udara di Somalia, Transparansi Operasi AS Dipertanyakan

Foto: Serangan udara jet tempur AS

KIBLAT.NET, Mogadishu – AS mengklaim telah membunuh kurang lebih 100 pejuang Al-Shabaab di Somalia dalam sebuah serangan udara pada Selasa (21/11/2017). Serangan itu menargetkan sebuah kamp Al-Shabaab, 25 mil barat laut Mogadishu pada pukul 10.30 waktu setempat.

“Pasukan AS akan terus menggunakan semua tindakan yang berwenang dan tepat untuk melindungi orang Amerika dan untuk menonaktifkan ancaman teroris,” kata Komando Afrika AS (AFRICOM).

“Operasi anti-terorisme di Somalia dilakukan bersama Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM) dan Pasukan Keamanan Nasional Somalia (SNSF),” imbuh pernyataan itu.

AFRICOM tidak menyebutkan apakah ada korban sipil di dalamnya. Tidak jelas apakah serangan itu menggunakan sebuah pesawat tak berawak bersenjata (drone) atau pesawat militer. Hal ini sebagai indikasi bahwa operasi pembunuhan yang dilakukan AS diselimuti kerahasiaan dan kurangnya transparansi.

“Pentagon menegaskan bahwa tidak ada warga sipil yang terbunuh dalam serangan ini. Kami tahu bahwa tanpa banyak informasi dari darat, klaim tersebut harus dinilai dengan skeptis sesungguhnya,” kata Chris Cole, Direktur Drone Wars UK.

Presiden AS Donald Trump telah mengesampingkan aturan dalam operasi serangan di luar negeri. Ia bahkan memberikan kewenangan lebih kepada Central Intelligence Agency (CIA) dan kekuatan militer AS di Somalia, meskipun dengna mempertimbangkan titik-titik panas atau medan tempur di negara tersebut.

“Serangan terbaru di Somalia ini terjadi dalam konteks serangan yang sangat signifikan dalam serangan mematikan di Somalia dan Yaman tahun ini di bawah Trump. Kekhawatiran tentang serangan ini diperkuat oleh laporan bahwa Trump telah melonggarkan peraturan mengenai serangan di luar negeri, mengurangi pengamanan yang dirancang untuk melindungi warga sipil. Perubahan ini disertai kerahasiaan yang meningkat: Aturan tersebut belum diungkapkan,” kata Alex Moorehead, ahli hukum internasional di Columbia Law.

BACA JUGA  Uni Afrika Cabut Penangguhan Keanggotaan Sudan

“Pertanyaan sulit harus diajukan kepada militer AS setelah peraturan rahasia yang baru, peningkatan pemogokan, korban dalam skala seperti itu, dan laporan baru-baru ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana militer AS mencatat korban sipil,” lanjut Moorehead.

Ia menekankan bahwa militer AS harus menjelaskan dengan jelas tindakan apa yang diambil untuk melindungi warga sipil. Hal itu untuk memastikan bahwa semua korban yang tewas adalah target yang sah.

AS menempatkan sekitar 500 personel di Somalia, termasuk tentara yang berperang di sisi pasukan Somalia. Pesawat tak berawak AS dan pesawat tempur ditempatkan di Djibouti, Somalia utara, tempat AFRICOM mengkoordinasikan misinya di seluruh negeri.

Pada tanggal 25 Agustus, sepuluh warga sipil dilaporkan tewas dalam serangan kontra-terorisme AS-Somalia di Bariire, Somalia selatan. Penduduk desa berlari untuk bersembunyi di bawah pohon pisang menghadapi serbuan pasukan AS-Somalia. Pejuang Al-Shabaab, yang menjadi sasaran serangan justru tidak berada di desa yang diserang.

Di tempat lain, pesawat tempur yang tidak dikenal membunuh militan ISIS di Somalia timur laut pada Agustus. Namun AS tidak mengklaim bertanggung jawab.

Di Somalia, AMISOM mengumumkan akan menarik sekitar 1.000 tentara pada akhir tahun. Hal itu dilaukan pasca serangan paling mematikan di Somalia yang membunuh sekitar 350 orang bulan lalu. Ada persepsi bahwa misi yang didukung PBB tersebut ingin menyelamatkan jejaknya.

Pemerintah Inggris telah mengerahkan resimen khusus dari 85 personil militer untuk berlatih dan bekerja dengan Misi Uni Afrika di Somalia. Namun, tidak jelas apakah Inggris mematuhi aturan ketika melakukan serangan pesawat tak berawak atau serangan udara di Somalia.

Dua warga Inggris yang kewarganegaraannya dilucuti, Bilal Al-Berjawi dan Mohamed Sakr tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di Somalia pada tahun 2012. Tidak jelas apakah pemerintah Inggris memberikan informasi lokas, karena Al-Berjawi terbunuh setelah melakukan panggilan telepon ke istrinya di London untuk mengucapkan selamat kepadanya atas kelahiran putra pertama mereka. Kebijakan drone Inggris diselimuti kerahasiaan tanpa kerangka kerja yang jelas.

BACA JUGA  Perdana Menteri Sipil Pertama Sudan Umumkan Kabinet Masa Transisi

“Kebijakan baru ini oleh pemerintah Trump harus membuat mitra Uni Eropa lebih berhati-hati dalam rangka berbagi intelijen dengan AS, karena ini dapat digunakan untuk pembunuhan yang ditargetkan. Operasi semacam ini juga dapat memperkuat preseden penggunaan kekuatan mematikan di luar area konflik bersenjata, yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintahan Obama yang sekarang dapat diikuti negara lain. Ini menjadi keprihatinan serius bagi organisasi masyarakat sipil di Uni Eropa dan AS,” kata Wim Zwijnenburg, Pemimpin Proyek Perlucutan Senjata Kemanusiaan untuk organisasi perdamaian Belanda PAX yang juga memimpin Forum Eropa untuk Armed Drones.

“AS tampaknya telah membatalkan persyaratan bahwa kelompok dan/ atau individu harus mengajukan ancaman berkelanjutan dan terus-menerus ke AS. Ini membuka jalan untuk serangan yang lebih mematikan, apakah dengan pesawat terbang berawak, pesawat tak berawak atau serangan komando, di daerah-daerah di luar permusuhan yang tidak aktif, tanpa transparansi, pengawasan dan pertanggungjawaban,” lanjut Zwijnenburg.

Untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas, penting bagi AS untuk membuka semua data mengenai serangan tersebut, penilaian kemungkinan korban sipil dan mengklarifikasi kerangka kebijakan hukum dalam operasi serangan. Menurut Bureau of Investigative Journalism, Amerika Serikat telah membunuh sekitar 510 orang Somalia dan melukai 54 lainnya sejak 2007.

Sumber: Middle East Monitor
Redaktur: Ibas Fuadi

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video Kajian

Ustadz Abu Rusydan: Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah

Ustadz Abu Rusydan: Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak harus menunjuk nama, siapa ahlus sunnah wal jamaah dapat ditandai dari ciri-ciri orang yang...

Jum'at, 24/11/2017 05:30 0

Indonesia

Ustadz Fadlan: Berhenti Gunakan Orang Irian untuk Kepentingan Politik

Ustadz Fadlan Garamatan buka suara terkait perkembangan situasi di wilayah Papua. Dia mendesak penggunaan orang Irian untuk kepentingan politik.

Kamis, 23/11/2017 21:56 0

Indonesia

TNI AL: Pesantren Menjaga Kedaulatan Negara

Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Pertama Suprayitno Paendridayu mengunjungi Pondok pesantren Al Fatih Kaafah Nusantara (AFKN) Nuu Waar, Setu, Bekasi pada Kamis (23/11/2017).

Kamis, 23/11/2017 21:54 0

Indonesia

Seruan Tutup Freeport Iringi Aksi Pembebasan Sandera Papua

"Mereka meminta bahwa Freeport segera harus ditutup, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan keamanan PBB," kata Panglima TNI.

Kamis, 23/11/2017 19:39 0

Khutbah Jum'at

Khutbah Jumat: Akhir Para Penentang Kebenaran Islam

Khutbah Jumat: Akhir Para Penentang Kebenaran Islam Khutbah Pertama: الحمد لله الذي أصلحَ الضمائرَ، ونقّى...

Kamis, 23/11/2017 14:18 0

Indonesia

Kasus Viktor Laiskodat Dihentikan? Ini Jawaban Polri

Menurut Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto kasus politikus Partai Nasdem itu hingga kini masih dalam tahap penyelidikan.

Kamis, 23/11/2017 11:32 0

Video News

PKS Desak MKD Segera Proses Kasus Viktor

Politikus PKS, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa publik tidak boleh melepaskan kasus Viktor Laiskodat. Ia menegaskan, jika belum puas dengan penanganannya saat ini, publik bisa melapor lagi.

Kamis, 23/11/2017 10:52 0

Indonesia

Jual Aset Negara, IRESS Usulkan Jokowi Dimakzulkan

KIBLAT.NET, Jakarta- Direktur IRESS, Marwan Batubara mengungkapkan landasan presiden bila melakukan penjualan aset ke asing....

Rabu, 22/11/2017 21:39 0

Indonesia

Penjualan Aset Negara Dinilai Bermotif Rente dan Pencitraan

Penjualan aset negara dinilai dilatarbelakangi karena dua hal. Pertama, karena motif pemburuan rente. Kedua, karena politik pencitraan.

Rabu, 22/11/2017 21:16 0

Indonesia

Penghasilan Negara Jauh Lebih Kecil Bila Aset Jatuh ke Asing

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki banyak cadangan Sumber Daya Alam (SDA).

Rabu, 22/11/2017 19:57 0

Close