... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

PPP Inginkan Pembubaran Ormas Harus Melalui Pengadilan

Foto: Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PPP, Arsul Sani berbicara dalam acara "Urgensi Revisi UU Ormas" di kantor Imparsial, di kawasan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

KIBLAT.NET, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menyayangkan tindakan pemerintah yang dinilainya sangat represif terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas).

Pasalnya,  prosedur pembubaran ormas tidak melalui proses pengadilan. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah diskusi yang mengangkat tema “Urgensi Revisi UU Ormas” di kantor Imparsial, di kawasan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

“Prosedur pembubaran yang tanpa melalui pengadilan ini menurut saya enggak bisa dipertahankan sama sekali,” ujar Arsul.

Selain itu, anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga mengatakan jika ada ormas yang dinilai menyimpang dari ideologi bangsa, semestinya ditindak sesuai aturan yang tertera.

“Di undang-undang PT (Perseroan Terbatas) saja kalau ada yang usahanya bangkrut, kemudian suka melanggar ketertiban umum dan dijadikan sarang penyelundupan itu ga bisa langsung dibubarkan,” kata Arsul.

“Kejaksaan harus mengadukan permohonan ke pengadilan. Untuk badan usaha saja harus seperti itu,” sambungnya.

Untuk diketahui, Perppu tentang Ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013. Disahkannya Perppu tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR pada bulan Oktober lalu.

Perlu diketahui, dalam rapat paripurna Komisi II DPR RI, pada 27 Oktober lalu, ada fraksi yang setuju Perppu Ormas menjadi UU, sedangkan tiga fraksi lainnya menolak.
Tiga diantaranya mensyaratkan agar dilakukan revisi diantaranya adalah Partai Demokrat, PKB dan PPP.

BACA JUGA  Panitia: Tagar Lengserkan Jokowi di BC Muslim United Bukan dari Kami

Saat ini, ada 6 partai yang mengikuti rapat Paripurna pengesahan Perppu ormas PKB, Demokrat, PPP, Gerindra, PKS, dan PAN menginginkan agar Perppu ormas direvisi. pemerintah akan menyiapkan draf revisi UU Ormas pada awal tahun 2018.

Reporter: Afriza DS
Editor: Syafi’i Iskandar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Timur Tengah

Israel Klaim Punya Hubungan Rahasia dengan Arab Saudi

Seorang menteri kabinet Israel mengungkapkan bahwa negaranya memiliki hubungan rahasia dengan Arab Saudi

Senin, 20/11/2017 18:40 0

News

Resolusi Umat Islam Surakarta 1911 Dideklarasikan, Ini Isinya

Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) dan tokoh umat Islam Solo Raya mendeklarasikan Resolusi Umat Islam Surakarta 1911

Senin, 20/11/2017 16:52 0

Prancis

Perancis Akan Keluarkan Larangan Shalat Jumat di Jalan

Collomb berdalih mendapat tekanan dari sejumlah anggota parlemen dan penduduk setempat mengenai penggunaan ruang publik yang tidak semestinya. "Mereka tidak akan shalat di jalan, kami akan mencegah jalan untuk shalat," katanya kepada sejumlah surat kabar Perancis.

Senin, 20/11/2017 16:40 0

News

Jokowi Ingin Universitas Asing Dirikan Kampus di Indonesia

Jokowi menilai perlu revisi Undang-undang Pendidikan, sehingga universitas atau akademi, politeknik luar bisa mendirikan kampus di Indonesia.

Senin, 20/11/2017 14:34 0

Turki

Pemerintah Turki Larang Segala Bentuk Aktivitas LGBTI

Turki telah memberlakukan larangan "tidak terbatas" terhadap acara yang diselenggarakan oleh kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender dan intersek (LGBTI) di ibu kota Ankara.

Senin, 20/11/2017 14:15 0

Asia

Bentrokan Komunitas Buddha dan Minoritas Muslim Sri Lanka, 4 Luka-luka

Ketegangan meningkat di antara dua komunitas tahun ini. Beberapa kelompok Buddha menuduh Muslim memaksa orang untuk masuk Islam dan merusak situs arkeologi.

Senin, 20/11/2017 13:40 1

Amerika

Tahun 2017, Angka Kematian Pasukan AS Meningkat

Pada tahun 2017 untuk pertama kalinya angka kematian meningkat dalam jangka waktu enam tahun. Demikian menurut data yang dimuat situs Air Force Times, Ahad (19/11/2017).

Senin, 20/11/2017 12:43 0

News

Pusat Statistik Palestina: 300 Anak Masih Ditahan Israel 

Badan Pusat Statistik Palestina (PCBS) menyatakan, pemerintah Zionis Israel telah membunuh belasan anak-anak Palestina sejak awal tahun 2017

Senin, 20/11/2017 10:43 0

Suriah

Langgar Zona De-Eskalasi, Militer Assad Bombardir Enam Titik di Ghouta Timur

Militer Bashar Assad kembali melakukan pemboman di wilayah zona de-eskalasi di Ghouta Timur dengan menargetkan warga sipil.

Senin, 20/11/2017 10:21 0

Suriah

Hak Dasar Jutaan Anak Suriah Belum Terpenuhi

Demir juga membeberkan bahwa semua badan hukum dan kemanusiaan internasional gagal untuk memenuhi hak-hak anak-anak Suriah selama bertahun-tahun.

Senin, 20/11/2017 09:15 0

Close