... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Syiah Hutsi Tawarkan Suaka Politik untuk Keluarga Al-Saud

Foto: Keluarga kerajaan Saudi.

KIBLAT.NET, Sanaa – Pemberontak Syiah Hutsi menawarkan suaka politik kepada pangeran Saudi di tengah kampanye anti-korupsi yang diinisiasi oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman. Sebelumnya, Saudi telah menahan 11 pangeran dan sejumlah pejabat tinggi pada Sabtu lalu atas dugaan korupsi.

Sumber yang dekat dengan pimpinan Hutsi mengatakan bahwa pangeran Saudi atau siapa pun yang membutuhkan tempat perlindungan akan “disambut” oleh Yaman.

“Kami siap menawarkan perlindungan kepada anggota keluarga Al Saud atau warga negara manapun yang ingin melarikan diri dari penindasan dan penganiayaan,” kata sumber tersebut.

“Kepada sesama warga Al Saud, kepada siapa pun di keluarga yang berkuasa, kepada kpekerja atau orang yang merasa ditargetkan oleh rezim – kami siap menyambut Anda dengan tangan terbuka untuk tinggal bersama kami sebagai saudara kami yang tertindas,” kata Mohammed Ali Al-Hutsi di Twitter seperti dikutip MEMO, Rabu (08/11/2017).

Orang-orang yang ditangkap oleh kerajaan Saudi dianggap telah memperkaya diri sendiri dan mendapatkan uang secara tidak sah dengan mengorbankan kepentingan publik.

Awal pekan ini, Jaksa Agung Arab Saudi mengatakan bahwa orang-orang yang ditahan telah diinterogasi dan “banyak bukti” telah dikumpulkan. Aset mereka mulai dibekukan sampai dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sumber: Middle East Monitor
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Kiblat Review: Diskriminasi Etnis dan Pasal Karet

KIBLAT.NET – Sebagai negara hukum sudah selayaknya masalah dikembalikan kepada hukum yang ada. Namun, bagaimana...

Kamis, 09/11/2017 10:10 0

Indonesia

Whatsapp Akhirnya Hapus Konten Asusila

"Pihak WhatsApp bekerjasama dengan penyedia konten GIF di platformnya yaitu Tenor dan Giphy (setuju) untuk menghilangkan konten yang bertentangan dengan peraturan perundangan di Indonesia," kata semmy.

Kamis, 09/11/2017 09:57 0

Indonesia

Penghayat Kepercayaan dan Agama Berbeda, PPP Minta UU Aminduk Direvisi

revisi ini dibutuhkan untuk mempertegas bahwa aliran kepercayaan berbeda dengan agama.

Rabu, 08/11/2017 21:47 0

Indonesia

Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom KTP, PPP: Mendistorsi Definisi Agama

Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi menegaskan bahwa perlu ada kajian dan keputusan bagaimana pelaksanaan putusan MK tersebut.

Rabu, 08/11/2017 21:13 0

Indonesia

Komnas HAM Minta Kepolisian Tindak Aktor Pembubar Pengajian

Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution menegaskan bahwa polisi seharusnya memproses aktor pembubaran pengajian Felix Siauw

Rabu, 08/11/2017 17:45 0

Indonesia

Komnas HAM Prihatin, Ada Ormas yang Tolak dan Bubarkan Pengajian

Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution menyayangkan adanya pembubaran pengajian yang dilakukan oleh ormas tertentu.

Rabu, 08/11/2017 16:24 0

Indonesia

Alumni 212 Bakal Datang ke Garut, Begini Respon GNPF Ulama

Ia juga berkeyakinan bahwa alumni 212 yang akan ke Garut tidak menginginkan adanya kericuhan. Ia menekankan, alumni 212 selalu menjunjung ketertiban dan persatuan.

Rabu, 08/11/2017 15:32 1

Indonesia

Tetap Ceramah di Garut, Bachtiar Nasir: InsyaAllah Sejuk

InsyaAllah dakwah di Garut berjalan dengan khusyuk. Saya berjanji InsyaAllah di Garut berjalan sejuk. Dan hati-hati provokasi orang-orang yang tidak ingin ada kesejukan," katanya kepada Kiblat.net di gedung AQL, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (07/11/2017).

Rabu, 08/11/2017 14:10 0

Indonesia

Soal Penolakan Pengajian UBN di Garut, KH Cholil Nafis: Jaga Ukhuwah

KH Cholil Nafis menilai penolakan ceramah Ustadz Bachtiar Nasir serta KH Shabri Lubis dalam Tabligh AKbar di Garut kurang tepat secara hukum

Rabu, 08/11/2017 13:39 0

Indonesia

Kominfo Akan Blokir WhatsApp Jika Konten GIF Asusila Masih Muncul

"Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 2x24 jam, maka Kementerian Kominfo akan melakukan tindakan tegas, termasuk pemblokiran,” kata Sammy.

Rabu, 08/11/2017 12:07 0

Close