... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Aturan Menkominfo Registrasi Kartu SIM Digugat Ke MA

Foto: Kartu SIM

KIBLAT.NET, Jakarta – Perraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) tentang registrasi kartu SIM nomor telepon seluler akhirnya digugat ke MA. Pasalnya aturan itu dinilai melanggar 4 undang-undang.

Direktur Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Wahyu Nugroho memperkarakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi ke Mahkamah Agung (MK). Seperti diketahui, aturan baru itu mengharuskan para pengguna nomor telepon seluler mendaftarkan kartu SIM mereka menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

“Saat ini kita masih dalam konsultasi hukum melakukan uji materi di bagian Tata Usaha Negara. Ada beberapa lampiran yang harus dipenuhi, seperti bukti-bukti dan biaya perkara atau bisa juga prodeo. Secepatnya kita akan lengkapi berkas-berkas ini,” kata Wahyu Nugroho di Gedung MA Jakarta, Selasa (7/11/2017) seperti dikutip dari hukumonline.com.

Menurut Wahyu, Permenkominfo No. 21 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan empat undang-undang. Selain melanggar UU Perlindungan Konsumen, Perpenkominfo itu juga dinilai bertentangan dengan UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

UU ITE mengatur ketentuan mengenai data yang berkaitan dengan data pribadi seharusnya mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Meski penekanannya bukan soal persetujuannya, tetapi Wahyu menilai hal ini mengatur secara sepihak dalam Permenkoinfo tersebut.

BACA JUGA  Mardani: Saya Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Kasihan Rakyat Kecil

Keluhan dari pedagang seluler tradisional di daerah Semarang soal aturan Menkominfo itu tak lepas dari UU Persaingan Usaha. Sebab, dari aspek ekonomi, aturannya dalam satu NIK dibatasi hanya dengan 3 SIM Card berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Terkaita UU Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 19 berkaitan dengan informasi yang dikecualikan. Pasal ini mengatur mengenai data pribadi dan bagaimana data pribadi itu bisa diberikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini korporasi.

“Sementara, negara tidak memiliki jaminan dalam perlindungan hukumnya bagi pengguna SIM Card. Ini beresiko sekali,” tegasnya.

Jika merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, Wahyu menilai Permenkominfo itu jelas melanggar ketentuan asas dan tujuan perlindungan konsumen. “Asas dan Konsideran dalam Permenkominfo itu tidak ada urgensinya sama sekali. Sampai-sampai harus menyerahkan nomor KK kepada korporasi, tidak hanya negara,” ujarnya.

Dia lantas mencontohkan kasus Malaysia, dimana terjadi 46 juta data pribadi masyarakatnya bocor. “Ini siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah seharusnya sudah antisipasi dalam hal ini. Saya sendiri setuju ada peraturan untuk memproteksi data pribadi, tetapi jangan peraturan menteri,” katanya.

Wahyu menegaskan pemerintah seharusnya bukan mengeluarkan Permenkoinfo, tetapi mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Sebab, dalam Permenkoinfo tersebut tidak diatur mengenai sanksi bagi pelanggarnya (yang membocorkan data pribadi), tidak seperti UU dan Peraturan Daerah (Perda).

“Jika ada yang menyalahgunakan data pribadi, masyarakat (siapapun) dapat diberikan sanksi,” tandasnya.

BACA JUGA  Fahira Idris: Pemerintah Miskin Gagasan Tangani Defisit BPJS Kesehatan

Dia menambahkan adanya ketentuan sanksi itu sangat penting. Karena itu, aturan perlindungan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari DPR sebagai representasi masyarakat pengguna ponsel dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk pejabat penyelenggara negara. “Jadi, ini harus dinaikkan aturannya dalam level UU,” pungkas Wahyu.

Sumber: Hukumonline
Redaktur: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Penuh Haru, Pria Muslim di Amerika Ini Rela Maafkan Pembunuh Putranya

Abdul Mumin Sombat Jitmoud lebih memilih untuk memaafkan pelaku pembunuh putra kesayangannya itu. Bahkan, dalam sidang itu ia menasehati Relford dengan kata-kata yang santun dan lembut.

Kamis, 09/11/2017 18:45 0

Khutbah Jum'at

Khutbah Jum’at: Tiga Ciri Orang yang Dicintai Allah

Contoh dalam masalah ini adalah Saad bin Muadz Radiallahu anhu. Ibnu Al Jauzi mengisahkan ketika Saad bin Muadz sedang menderita sakit, maka beliau menangis karena melihat banyak temannya yang dekat dengan dirinya tidak menjenguk

Kamis, 09/11/2017 17:29 12

Malaysia

Pemerintah Malaysia Pastikan Dakwah Zakir Naik Bebas dari Terorisme

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahwa dakwah yang disampaikan Zakir Naik bebas dari pemikiran terorisme.

Kamis, 09/11/2017 16:15 1

Turki

Turki Jalin Kerja Sama dengan Iran Lawan Kurdi PKK

Turki dan Iran saling menjalin kerja sama dalam melawan kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Sejumlah media Turki melaporkan bahwa militer kedua negara baru-baru ini berbagi intelijen untuk menghadapi kelompok PKK di Iraq utara.

Kamis, 09/11/2017 15:58 0

Suriah

Suriah dan Iran Sesumbar Kuasai Idlib dalam Waktu Dekat

Velayati mengklaim pasukan Suriah akan segera mengambil kendali provinsi Idlib yang dikuasai oposisi dari Haiah Tahrir Syam dan juga wilayah timur Suriah yang didominasi pasukan Kurdi dukungan AS.

Kamis, 09/11/2017 13:42 0

News

Ada Muatan Politis dalam Isu Intoleransi dan Radikalisme

"Saya tidak tau siapa di belakangnya, tapi memang sekarang ini tidak berimbang, satu kelompok disebut intoleran, sedangkan kelompok lain terkesan dibiarkan," tukasnya.

Kamis, 09/11/2017 12:19 0

Yaman

Syiah Hutsi Tawarkan Suaka Politik untuk Keluarga Al-Saud

Pemberontak Syiah Hutsi menawarkan suaka politik kepada pangeran Saudi di tengah kampanye anti-korupsi yang diinisiasi oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman. Sebelumnya, Saudi telah menahan 11 pangeran dan sejumlah pejabat tinggi pada Sabtu lalu atas dugaan korupsi.

Kamis, 09/11/2017 10:51 0

Suriah

Rezim Derita Kerugian dalam Pertempuran Pedesaan Hama

Hai’ah Tahrir Al-Syam (HTS), Rabu malam (08/11), kembali merebut desa Balil di pedesaan Hama Utara, Suriah Tengah, setelah pertempuran sengit dengan militer rezim Bashar Assad.

Kamis, 09/11/2017 10:12 0

Video News

Kiblat Review: Diskriminasi Etnis dan Pasal Karet

KIBLAT.NET – Sebagai negara hukum sudah selayaknya masalah dikembalikan kepada hukum yang ada. Namun, bagaimana...

Kamis, 09/11/2017 10:10 0

Suriah

Tahrir Al-Syam Serahkan Pelayanan Publik ke “Pemerintah Darurat”

Hai’ah Tahrir Al-Syam (HTS) menyerahkan seluruh Administrasi Pelayanan Sipil di wilayah yang sudah dibebaskan di Suriah utara kepada “Pemerintah Penyelamat Suriah”, yang dibentuk pekan lalu. Seluruh pelayanan publik di Idlib khususnya selama ini dipegang oleh HTS, sebagai kelompok oposisi paling dominan.

Kamis, 09/11/2017 08:33 0

Close